Pemkab Klungkung Terima Penghargaan Kemenkeu atas LKPD 2018
Rabu, 16 Oktober 2019 - 21:02 WIB
Pemkab Klungkung Terima Penghargaan Kemenkeu atas LKPD 2018
A
A
A
KLUNGKUNG - Pemkab Klungkung menerima penghargaan dari Menteri Keuangan Republik Indonesia atas keberhasilan mempertahankan Predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2018.
Penghargaan tersebut diserahkan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Provinsi Bali Tri Budhianto dalam Focus Group Discussion (FGD) mengenai Pelaksanaan Anggaran Daerah bertempat di lantai III Ruang Rapat Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Klungkung, Rabu (16/10/2019).
Bupati Klungkung, I Nyoman Suwirta dalam sambutannya menyampaikan penghargaan ini diraih tidak terlepas dari kerja keras tim seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dikoordinasi oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Klungkung. Predikat ini merupakan hasil dari upaya pemerintah daerah dalam menciptakan sistem pemerintahan yang baik dan transparansi pengelolaan keuangan untuk menyejahterakan masyarakat.
“Ini merupakan hasil kerja tim seluruh OPD yang dikoordinasi oleh Sekda. Tentu juga ini perjalanan panjang yang berproses selama satu tahun,” ujar Bupati Suwirta.
Bupati Suwirta mengingatkan bahwa Penghargaan Opini WTP ini bukan menjadi ukuran bagi suksesnya pengelolaan keuangan daerah. Tetapi yang terpenting dari hal itu adalah kesejahteraan masyarakat merupakan hal yang utama. “Mudah-mudahan dengan kehadiran Bapak Kepala Kantor Wilayah DJBP Kanwil Provinsi Bali dapat memberikan arahan kepada OPD di lingkungan Pemkab Klungkung mengenai pengelolaan keuangan di kabupaten Klungkung," harap Bupati Suwirta.
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Provinsi Bali Tri Budhianto menyampaikan flash report pelaksanaan Anggaran pada Kabupaten Klungkung yang didalamnya berisi antara lain, Pertama terkait APBN, jumlah alokasi APBN yang diterima oleh Kabupaten Klungkung jumlahnya kurang lebih Rp1 triliun. Dan terdapat Rp200 miliar yang dikelola oleh instansi vertikal. Sekitar Rp800 miliar yang dikelola melalui transfer daerah.
Untuk dana yang dikelola instansi vertikal di Klungkung sudah baik, dengan adanya peningkatan belanja modal dari Rp3 miliar menjadi sekitar kurang lebih Rp50 miliar. Hal ini sesuai dengan harapan pemerintah pusat, karena dengan peningkatan belanja modal tersebut akan membawa dampak baik dari instansi vertikal tersebut.
Terkait sisi penyerapan anggaran, tahun ini lebih baik dari tahun sebelumnya yakni mencapai 60 persen. Hal ini merupakan capaian yang cukup baik untuk Kabupaten Klungkung. Terkait transfer dana, untuk realisasi ke daerah berdasarkan jenisnya Kabupaten Klungkung sudah bagus.
Terkait dana Desa, dirinya mengingatkan agar pelaksanaan dana desa harus melihat periodesasinya guna membuat masyarakat di Desa agar mendapatkan penghasilan secara berkelanjutan. Dirinya merasa Optimis karena Klungkung memiliki pertumbuhan PAD mencapai 22 persen dan Klungkung memiliki banyak potensi untuk dapat lebih berkembang lagi.
Penghargaan tersebut diserahkan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Provinsi Bali Tri Budhianto dalam Focus Group Discussion (FGD) mengenai Pelaksanaan Anggaran Daerah bertempat di lantai III Ruang Rapat Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Klungkung, Rabu (16/10/2019).
Bupati Klungkung, I Nyoman Suwirta dalam sambutannya menyampaikan penghargaan ini diraih tidak terlepas dari kerja keras tim seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dikoordinasi oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Klungkung. Predikat ini merupakan hasil dari upaya pemerintah daerah dalam menciptakan sistem pemerintahan yang baik dan transparansi pengelolaan keuangan untuk menyejahterakan masyarakat.
“Ini merupakan hasil kerja tim seluruh OPD yang dikoordinasi oleh Sekda. Tentu juga ini perjalanan panjang yang berproses selama satu tahun,” ujar Bupati Suwirta.
Bupati Suwirta mengingatkan bahwa Penghargaan Opini WTP ini bukan menjadi ukuran bagi suksesnya pengelolaan keuangan daerah. Tetapi yang terpenting dari hal itu adalah kesejahteraan masyarakat merupakan hal yang utama. “Mudah-mudahan dengan kehadiran Bapak Kepala Kantor Wilayah DJBP Kanwil Provinsi Bali dapat memberikan arahan kepada OPD di lingkungan Pemkab Klungkung mengenai pengelolaan keuangan di kabupaten Klungkung," harap Bupati Suwirta.
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Provinsi Bali Tri Budhianto menyampaikan flash report pelaksanaan Anggaran pada Kabupaten Klungkung yang didalamnya berisi antara lain, Pertama terkait APBN, jumlah alokasi APBN yang diterima oleh Kabupaten Klungkung jumlahnya kurang lebih Rp1 triliun. Dan terdapat Rp200 miliar yang dikelola oleh instansi vertikal. Sekitar Rp800 miliar yang dikelola melalui transfer daerah.
Untuk dana yang dikelola instansi vertikal di Klungkung sudah baik, dengan adanya peningkatan belanja modal dari Rp3 miliar menjadi sekitar kurang lebih Rp50 miliar. Hal ini sesuai dengan harapan pemerintah pusat, karena dengan peningkatan belanja modal tersebut akan membawa dampak baik dari instansi vertikal tersebut.
Terkait sisi penyerapan anggaran, tahun ini lebih baik dari tahun sebelumnya yakni mencapai 60 persen. Hal ini merupakan capaian yang cukup baik untuk Kabupaten Klungkung. Terkait transfer dana, untuk realisasi ke daerah berdasarkan jenisnya Kabupaten Klungkung sudah bagus.
Terkait dana Desa, dirinya mengingatkan agar pelaksanaan dana desa harus melihat periodesasinya guna membuat masyarakat di Desa agar mendapatkan penghasilan secara berkelanjutan. Dirinya merasa Optimis karena Klungkung memiliki pertumbuhan PAD mencapai 22 persen dan Klungkung memiliki banyak potensi untuk dapat lebih berkembang lagi.
(alf)
