Anies Harap Pimpinan DPRD 2019-2024 Bisa Bersinergi dengan Baik
Senin, 14 Oktober 2019 - 21:34 WIB
Anies Harap Pimpinan DPRD 2019-2024 Bisa Bersinergi dengan Baik
A
A
A
JAKARTA - Gubernur Anies Rasyid Baswedan berharap, pimpinan DPRD yang baru dilantik bisa bekerja sama dengan baik dengan legislatif. Karena, kata dia, sinergi itu bisa menjadikan Jakarta kota yang adil dan makmur.
"Pertama, menjadikan Jakarta kota yang aman, sehat, cerdas, berbudaya dengan memperkuat nilai-nilai keluarga dan memberikan ruang kreativitas melalui kepemimpinan yang melibatkan, menggerakkan dan memanusiakan," kata Anies usai menghadiri pelantikan lima pimpinan DPRD DKI Jakarta di Jalan kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (14/10/2019).
Selanjutnya, Anies juga menyampaikan misi pokok lainnya, antara lain menjadikan Jakarta kota yang memajukan kesejahteraan dan melalui terciptanya lapangan kerja, kestabilan dan keterjangkauan kebutuhan pokok. Kemudian, kata dia, meningkatnya keadilan sosial, percepatan pembangunan infrastruktur, kemudahan investasi dan berbisnis , serta perbaikan pengelolaan tata ruang.
Selanjutnya, menjadikan Jakarta tempat wahana aparatur negara yang berkarya, mengabdi, melayani, serta menyelesaikan berbagai permasalahan kota dan warga secara efektif, meritokratis dan berintegritas.
Kemudian menjadikan Jakarta kota yang lestari dengan pembangunan dan tata kehidupan yang memperkuat daya dukung lingkungan dan sosial. Serta, pokok kelima adalah menjadikan Jakarta Ibu Kota yang dinamis sebagai simpul kemajuan Indonesia yang bercirikan keadilan, kebangsaan dan kebhinnekaan.
Guna mewujudkan lima misi pokok tersebut, Anies menyebutkan, peran anggota DPRD DKI Jakarta amat diperlukan, terlebih di tengah-tengah gelombang paradigma baru dan perubahan sehingga perlu bekerja dengan cermat, terus berinovasi membangun kolaborasi, sinergi secara intensif dalam pelaksanaan pembangunan.
"Kebijakan umum pembangunan Kota Jakarta yang kita susun dan kita rumuskan bersama, dalam pelaksanaannya memang menjadi tanggung jawab eksekutif. Namun, pada sisi lain, sesuai dengan fungsi Dewan, selain melaksanakan tugas legislasi agar pembangunan Jakarta berhasil dengan baik, maka fungsi kontrol sosial yang dilaksanakan Dewan tetap diperlukan," terang Anies.
Kerja sama antara eksekutif dan legislatif, kata dia, amat dibutuhkan guna pembangunan Jakarta. Pemprov DKI , kata dia, mempunyai program pembangunan yang strategis yang harus diselesaikan untu warga.
Antara lain, kata dia, pembangunan peningkatan aksesibilitas penyandang disabilitas melalui bantuan pemenuhan kebutuhan dasar bagi penyandang disabilitas, peningkatan akses PAUD, gerakan belajar malam, penyediaan air bersih dan pengelolaan air limbah.
Selanjutnya, pembangunan Intermediate Treatment Facility (ITF) dan pengurangan sampah di hulu, pembangunan vertical drainage di semua Gedung Pemerintah DKI Jakarta dalam rangka mengurangi run off (limpasan) air hujan, dan gerakan vertical garden/roof top dalam rangka meningkatkan tutupan hijau.
Kemudian, kata dia, rumah susun, hunian yang layak, peningkatan sarana-prasarana dan utilitas di wilayah kelurahan, revitalisasi rusun, serta penataan kampung melalui penyusunan community action plan.
Selain itu, terdapat program sosial kemasyarakatan lainnya, seperti pengurangan kemiskinan, pemberian Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus , Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU), pemenuhan jaminan kesehatan, permuliaan perempuan, peningkatan kewirausahaan dan kesempatan kerja, pengembangan pelayanan online bagi perizinan dan non-perizinan, peningkatan ketahanan pangan pembangunan integritas aparatur, pengembangan dan peningkatan penerapan kota cerdas (Smart City), peningkatan kapasitas infrastruktur big data beserta tools analysis dan keamanan data, serta kegiatan-kegiatan pembangunan lainnya.
"Pertama, menjadikan Jakarta kota yang aman, sehat, cerdas, berbudaya dengan memperkuat nilai-nilai keluarga dan memberikan ruang kreativitas melalui kepemimpinan yang melibatkan, menggerakkan dan memanusiakan," kata Anies usai menghadiri pelantikan lima pimpinan DPRD DKI Jakarta di Jalan kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (14/10/2019).
Selanjutnya, Anies juga menyampaikan misi pokok lainnya, antara lain menjadikan Jakarta kota yang memajukan kesejahteraan dan melalui terciptanya lapangan kerja, kestabilan dan keterjangkauan kebutuhan pokok. Kemudian, kata dia, meningkatnya keadilan sosial, percepatan pembangunan infrastruktur, kemudahan investasi dan berbisnis , serta perbaikan pengelolaan tata ruang.
Selanjutnya, menjadikan Jakarta tempat wahana aparatur negara yang berkarya, mengabdi, melayani, serta menyelesaikan berbagai permasalahan kota dan warga secara efektif, meritokratis dan berintegritas.
Kemudian menjadikan Jakarta kota yang lestari dengan pembangunan dan tata kehidupan yang memperkuat daya dukung lingkungan dan sosial. Serta, pokok kelima adalah menjadikan Jakarta Ibu Kota yang dinamis sebagai simpul kemajuan Indonesia yang bercirikan keadilan, kebangsaan dan kebhinnekaan.
Guna mewujudkan lima misi pokok tersebut, Anies menyebutkan, peran anggota DPRD DKI Jakarta amat diperlukan, terlebih di tengah-tengah gelombang paradigma baru dan perubahan sehingga perlu bekerja dengan cermat, terus berinovasi membangun kolaborasi, sinergi secara intensif dalam pelaksanaan pembangunan.
"Kebijakan umum pembangunan Kota Jakarta yang kita susun dan kita rumuskan bersama, dalam pelaksanaannya memang menjadi tanggung jawab eksekutif. Namun, pada sisi lain, sesuai dengan fungsi Dewan, selain melaksanakan tugas legislasi agar pembangunan Jakarta berhasil dengan baik, maka fungsi kontrol sosial yang dilaksanakan Dewan tetap diperlukan," terang Anies.
Kerja sama antara eksekutif dan legislatif, kata dia, amat dibutuhkan guna pembangunan Jakarta. Pemprov DKI , kata dia, mempunyai program pembangunan yang strategis yang harus diselesaikan untu warga.
Antara lain, kata dia, pembangunan peningkatan aksesibilitas penyandang disabilitas melalui bantuan pemenuhan kebutuhan dasar bagi penyandang disabilitas, peningkatan akses PAUD, gerakan belajar malam, penyediaan air bersih dan pengelolaan air limbah.
Selanjutnya, pembangunan Intermediate Treatment Facility (ITF) dan pengurangan sampah di hulu, pembangunan vertical drainage di semua Gedung Pemerintah DKI Jakarta dalam rangka mengurangi run off (limpasan) air hujan, dan gerakan vertical garden/roof top dalam rangka meningkatkan tutupan hijau.
Kemudian, kata dia, rumah susun, hunian yang layak, peningkatan sarana-prasarana dan utilitas di wilayah kelurahan, revitalisasi rusun, serta penataan kampung melalui penyusunan community action plan.
Selain itu, terdapat program sosial kemasyarakatan lainnya, seperti pengurangan kemiskinan, pemberian Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus , Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU), pemenuhan jaminan kesehatan, permuliaan perempuan, peningkatan kewirausahaan dan kesempatan kerja, pengembangan pelayanan online bagi perizinan dan non-perizinan, peningkatan ketahanan pangan pembangunan integritas aparatur, pengembangan dan peningkatan penerapan kota cerdas (Smart City), peningkatan kapasitas infrastruktur big data beserta tools analysis dan keamanan data, serta kegiatan-kegiatan pembangunan lainnya.
(mhd)
