Inflasi Sumut Krisis, Gubernur Ajak Kepala Daerah Bangun Perekonomian

MEDAN - Gubernur Sumatera Utara (Sumut), Edy Rahmayadi menilai tensi inflasi di Sumut saat ini sudah dalam kategori krisis. Hingga September 2019 cukup tinggi sebesar 3,49%, di atas rata-rata nasional yang mencapai 2,20%.

"Inflasi Sumut saat ini sudah sangat tinggi krisis, di atas rata-rata nasional. Kalau kita manusia, sudah stroke kita ini. Tensi inflasi kalau ketinggian bisa stroke, kalau kebawahan juga bisa stroke," kata Edy Rahmayadi saat Rapat Koordinasi Pemda se-Sumatera Utara tahun 2019 yang digelar Bank Indonesia bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Sumut, dan Badan Pusat Statistik (BPS) Sumut di Medan, belum lama ini.

Dikatakannya, Sumut saat ini kalah dengan Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), karena inflasi di NTT masih lebih bagus dibanding Sumut. Padahal, lanjutnya, di Sumut itu semuanya ada, potensinya besar, demografi begitu tinggi, rakyatnya pintar-pintar, kekayaan alamnya begitu banyak dan kaya. Sehingga tidak ada alasan masyarakat Sumut tidak sejahtera.

"Bapak bupati dan wali kota. Marilah kita bergandengan tangan, bersinergi dan berkolaborasi sama-sama membangun perekonomian Sumut yang lebih baik," ujarnya.

Edy Rahmayadi berharap Rakor Pemda se-Sumut itu dapat memberikan hasil bermanfaat dan berharap dapat dijadikan satu landasan untuk membangun ekonomi lebih baik ke depan.

"Rakor ini untuk mempercepat, mengevaluasi apa yang sudah kita cita-citakan sesuai dengan kemampuan kita. Kita perbaiki kenapa inflasi tinggi, rupanya karena cabai. Kan bohong kalau karena cabai inflasi kita jadi naik. Berarti ada yang salah di situ. Nah, kehadiran pemerintah itulah untuk memperbaiki yang salah itu," tuturnya.

Menurutnya, di Sumut ini memiliki banyak lahan, tanaman cabai begitu subur, panen cabai begitu segar, tapi tidak tahu cabainya kemana.

Sementara Kepala BI Kantor Perwakilan Sumut, Wiwiek Sisto Widayat mengatakan, Rakor ini merupakan salah satu bentuk koordinasi antara BI bersama DJPb, BPS, OJK, untuk menghasilkan suatu rekomendasi terhadap pembangunan perekonomian di Sumut ke depan.

"Kita berharap rapat koordinasi ini bisa menelorkan suatu rekomendasi terhadap pembangunan perekonomian di Sumut ke depan seperti apa, terutama kita akan sampaikan hambatan-hambatan apa dan upaya apa yang harus kita lakukan, untuk bisa mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi lagi," terangnya.

Menjawab pertanyaan, terkait inflasi yang tinggi karena cabai merah, padahal cabai merah banyak di Sumut, Wiwiek mengatakan, sebenarnya hal ini terkait dengan masalah pemasarannya. Meskipun cabai merah banyak di Sumut tetapi tidak semuanya dipasarkan di Sumut, tetapi dipasarkan ke provinsi lain, sehingga di Sumut menjadi kekurangan.

"Setelah kita lihat ternyata hampir setengah atau 50% itu produksi cabai merah kita, didistribusikan untuk memenuhi kebutuhan di provinsi lain, seperti Riau, Padang, Jambi dan Aceh, sehingga kebutuhan cabai merah di Sumut yang tinggi menjadi kekurangan," pungkasnya.