Sentuhan Hati Pemerintah untuk Damaikan Papua
Jum'at, 20 September 2019 - 17:32 WIB
Sentuhan Hati Pemerintah untuk Damaikan Papua
A
A
A
JAKARTA - Puluhan Tokoh dan pemuda yang tergabung dalam Forum Komunikasi Anak Papua (Forkap) mendeklarasikan Persatuan Untuk Keutuhan Negara Kesatuan Republik (NKRI), yang diadakan di Jakarta, Kamis 19 September 2019. Dalam Deklarasi tersebut Forkap dengan Ketua Umumnya Semmy Jenggu beserta anggota, menyatakan dengan penuh kesadaran masyarakat Papua terpanggil dalam deklarasi persatuan demi keutuhan bangsa.
“Kami menyatakan, pertama, kami akan setia dan taat kepada pancasila dan UUD 1945, Kedua, Kami pemuda papua siap menjaga keutuhan NKRI di tanah papua, Ketiga, Kami bersama-sama Komitmen menjaga stabilitas keaman, dan kedamain dalam berkehidupan bermasyarakat serta tetap menjaga kebinekaan di tanah Papua dan seluruh wilayah NKRI, keempat Kami mengajak semua masyarakat untuk tidak mudah terprovokasi, baik oknum dan kelompok yang ingin memecah belah persaudaran sebangsa dan setanah air dan kelima, Kami mendukung upaya pemerintah untuk menyelesaikan persoalan yang ada dan terjadi di papua,” ucap Semmy Jenggu diikuti anggota Forkap dalam pernyataan tertulis yang diterima SINDOnews, Jumat (20/9/2019).
Disela – sela deklarasi, Ketum Forkap Semmy Jenggu mengatakan, untuk perdamaian di bumi Papua, diperlukan sentuhan hati oleh pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah (Pemda), terutama di daerah terpencil di Papua.
Apalagi Pasca-kerusuhan di Papua menurut Semmy, Presiden Joko Widodo dengan menteri – menterinya untuk mau datang ke Papua mendengarkan secara langsung murni aspirasi masyarakat Papua.
“Apalagi Pak Presiden Jokowi mempunyai kepedulian yang besar kepada Papua, seperti pada 2014 lalu pernah berkunjung ke Papua, padahal ada bendera - bendera Kejora yang berkibar dan di sana banyak pemberontak, tapi aman waktu itu, karena memang ada sentuhan hati dari Pak Jokowi kepada masyarakat Papua,” ungkap Semmy.
Dia juga menyampaikan terima kasih kepada aparat keamanan, yaitu Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Polri yang menciptakan stabilitas kondisi yang di Papua tetap kondusif dan membantu masyarakat Papua yang membutuhkan bantuan, seperti ada prajurit TNI yang menjadi guru bagi siswa sekolah di daerah terpencil demi masa depan anak Papua dan juga melakukan pembangunan fisik, seperti antara lain TNI bersama masyarakat Papua membangun jembatan.
Terkait Otonomi Khusus (Otsus), menurut Semmy, perlu ada pengawasan dan NGO atau LSM yang ikut mengawasi anggaran Otsus yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah (Pemda) Papua, agar anggaran Otsus berjalan sesuai dengan peraturan yang ada.
Sehari sebelumnya, juga berlangsung kegiatan serupa di Universitas Indonesia (UI), diskusi publik dengan tema, "Damai Papua Untuk Keutuhan NKRI" di Gedung IASTH, UI, Jl. Salemba Raya, Jakarta Pusat, Selasa (17/9/19).
Kegiatan tersebut dihadiri sekitar 100 orang dari elemen mahasiswa, pemuda, aktivis, ormas dan tokoh masyarakat. Bertindak selaku narasumber, yaitu Lenis Kogoya (Staf Khusus Presiden untuk Papua), dan Methodius Kossay (Tokoh Pemuda Papua).
Lenis Kogoya mengatakan, pemerintah benar-benar ingin membangun wilayah Papua untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Papua. “Dalam hal ini, pemerintah telah memberikan Otsus Papua,” ujarnya.
Ditambahkannya, dalam UU Otsus Papua, masyarakat Papua telah diberi kewenangan yang besar, seperti Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati harus orang Papua. Selain itu, Otsus Papua juga memberikan kewenangan terkait hak politik, dan fungsi adat. “Seharusnya dengan kewenangan yang besar, terutama dalam fungsi adat Papua bisa menjadi maju dan damai,” imbuhnya.
Untuk memaksimalkan implementasi UU Otsus Papua tersebut, menurut Lenis perlu adanya kontrol dari pemerintah pusat. “Jika Otsus Papua pelaksanaanya baik, maka kesejahteraan masyarakat Papua akan meningkat dan bisa menyelesaikan masalah Papua dalam kerangka NKRI,” tandasnya
Sementara tokoh Pemuda Papua, Methodius Kossay dalam diskusi itu mengatakan bahwa langkah yang harus dilalukan untuk menyelesaikan permasalahan Papua adalah dengan dialog. “Dialog dilakukan secara menyeluruh, bermartabat, saling menghormati, tanpa kekerasan dan berkelanjutan,” ujarnya.
Dialog menurutnya, dimaksudkan untuk menyelesaikan akar permasalahan di Papua. “Untuk selanjutnya dicarikan solusi yang tepat dalam menyelesaikan permasalahan di Papua,” harapnya.
“Kami menyatakan, pertama, kami akan setia dan taat kepada pancasila dan UUD 1945, Kedua, Kami pemuda papua siap menjaga keutuhan NKRI di tanah papua, Ketiga, Kami bersama-sama Komitmen menjaga stabilitas keaman, dan kedamain dalam berkehidupan bermasyarakat serta tetap menjaga kebinekaan di tanah Papua dan seluruh wilayah NKRI, keempat Kami mengajak semua masyarakat untuk tidak mudah terprovokasi, baik oknum dan kelompok yang ingin memecah belah persaudaran sebangsa dan setanah air dan kelima, Kami mendukung upaya pemerintah untuk menyelesaikan persoalan yang ada dan terjadi di papua,” ucap Semmy Jenggu diikuti anggota Forkap dalam pernyataan tertulis yang diterima SINDOnews, Jumat (20/9/2019).
Disela – sela deklarasi, Ketum Forkap Semmy Jenggu mengatakan, untuk perdamaian di bumi Papua, diperlukan sentuhan hati oleh pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah (Pemda), terutama di daerah terpencil di Papua.
Apalagi Pasca-kerusuhan di Papua menurut Semmy, Presiden Joko Widodo dengan menteri – menterinya untuk mau datang ke Papua mendengarkan secara langsung murni aspirasi masyarakat Papua.
“Apalagi Pak Presiden Jokowi mempunyai kepedulian yang besar kepada Papua, seperti pada 2014 lalu pernah berkunjung ke Papua, padahal ada bendera - bendera Kejora yang berkibar dan di sana banyak pemberontak, tapi aman waktu itu, karena memang ada sentuhan hati dari Pak Jokowi kepada masyarakat Papua,” ungkap Semmy.
Dia juga menyampaikan terima kasih kepada aparat keamanan, yaitu Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Polri yang menciptakan stabilitas kondisi yang di Papua tetap kondusif dan membantu masyarakat Papua yang membutuhkan bantuan, seperti ada prajurit TNI yang menjadi guru bagi siswa sekolah di daerah terpencil demi masa depan anak Papua dan juga melakukan pembangunan fisik, seperti antara lain TNI bersama masyarakat Papua membangun jembatan.
Terkait Otonomi Khusus (Otsus), menurut Semmy, perlu ada pengawasan dan NGO atau LSM yang ikut mengawasi anggaran Otsus yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah (Pemda) Papua, agar anggaran Otsus berjalan sesuai dengan peraturan yang ada.
Sehari sebelumnya, juga berlangsung kegiatan serupa di Universitas Indonesia (UI), diskusi publik dengan tema, "Damai Papua Untuk Keutuhan NKRI" di Gedung IASTH, UI, Jl. Salemba Raya, Jakarta Pusat, Selasa (17/9/19).
Kegiatan tersebut dihadiri sekitar 100 orang dari elemen mahasiswa, pemuda, aktivis, ormas dan tokoh masyarakat. Bertindak selaku narasumber, yaitu Lenis Kogoya (Staf Khusus Presiden untuk Papua), dan Methodius Kossay (Tokoh Pemuda Papua).
Lenis Kogoya mengatakan, pemerintah benar-benar ingin membangun wilayah Papua untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Papua. “Dalam hal ini, pemerintah telah memberikan Otsus Papua,” ujarnya.
Ditambahkannya, dalam UU Otsus Papua, masyarakat Papua telah diberi kewenangan yang besar, seperti Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati harus orang Papua. Selain itu, Otsus Papua juga memberikan kewenangan terkait hak politik, dan fungsi adat. “Seharusnya dengan kewenangan yang besar, terutama dalam fungsi adat Papua bisa menjadi maju dan damai,” imbuhnya.
Untuk memaksimalkan implementasi UU Otsus Papua tersebut, menurut Lenis perlu adanya kontrol dari pemerintah pusat. “Jika Otsus Papua pelaksanaanya baik, maka kesejahteraan masyarakat Papua akan meningkat dan bisa menyelesaikan masalah Papua dalam kerangka NKRI,” tandasnya
Sementara tokoh Pemuda Papua, Methodius Kossay dalam diskusi itu mengatakan bahwa langkah yang harus dilalukan untuk menyelesaikan permasalahan Papua adalah dengan dialog. “Dialog dilakukan secara menyeluruh, bermartabat, saling menghormati, tanpa kekerasan dan berkelanjutan,” ujarnya.
Dialog menurutnya, dimaksudkan untuk menyelesaikan akar permasalahan di Papua. “Untuk selanjutnya dicarikan solusi yang tepat dalam menyelesaikan permasalahan di Papua,” harapnya.
(sms)
