Pelayanan Publik di Tabalong Akan Terpadu Dalam Satu Tempat
Rabu, 18 September 2019 - 16:25 WIB
Pelayanan Publik di Tabalong Akan Terpadu Dalam Satu Tempat
A
A
A
JAKARTA - Bupati Tabalong Anang Syakhfiani bersama SKPD terkait mengekspose progress pembangunan Mall Pelayanan Publik (MPP) Tabalong di hadapan Deputi Pelayanan Publik Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KempenpanRB), di Jakarta, Selasa (17/9/2019).
Ekspose ini dilakukan agar pembangunan MPP Tabalong mendapat dukungan dari Kemenpan RB.
Anang Syakhfiani mengatakan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tabalong telah menyediakan bangunan yang akan dijadikan MPP, yaitu di Mabuun yang mempunyai lokasi cukup strategis dan mudah diakses oleh masyarakat umum.
Sedangkan instansi yang nantinya bergabung di MPP dari unsur pemerintahan, kementerian/lembaga, BUMD/BUMD serta perusahaan swasta.
“Seminggu ini lelang renovasi fisik Mall Pelayanan Publik selesai dengan target soft launching MPP 3 bulan ke depan, atau pada peringatan Hari Jadi ke 54 Kabupaten Tabalong,” terang Bupati Anang.
Pembangunan MPP ini, menurut Anang adalah salah satu komitmen Pemkab Tabalong untuk memberikan pelayanan yang lebih efektif, efisien, cepat dan nyaman.
“Di tengah situasi pertumbuhan perekonomian yang menggeliat, ditambah dunia investasi yang sehat serta posisi yang strategis dan dekat dengan calon ibu kota negara baru pelayanan publik harus lebih ditingkatkan, salah satunya dalah melalui pembangunan Mall Pelayanan Publik,” jelasnya.
Sementara itu, Deputi Pelayanan Publik Kemenpan RB, Diah Natalisha sangat antusias dengan rencana pembangunan Mall Pelayanan Publik di Kabupaten Tabalong.
Kemenpan RB memang sedang gencar menyukseskan reformasi birokrasi melalui program Indonesia Melayani yang masuk ke dalam Gerakan Revolusi Mental Presiden Jokowi akan terus memberi dukungan dalam bentuk pendampingan dalam meningkatkan dan pemerataan pelayanan publik yang berkualitas akan didukung secara maksimal, termasuk pembangunan MPP di kabupaten/kota se-Indonesia.
Diah mengingatkan bahwa pembangunan MPP membutuhkan komitmen yang kuat dari kepala daerah, DPRD dan seluruh instansi yang ada di daerah. “Tantangan pembangunan Mall Pelayanan Publik sangat berat oleh sebab itu baru ada 17 Mall Pelayanan Publik di Indonesia yang sudah beroperasi,” jelas Diah.
Pembangunan MPP Tabalong, yang berada tempat yang strategis dan mudah diakses oleh masyarakat menjadi modal dasar dalam pembangunan MPP.
“Aksesbilitas, keterpaduan , akuntabel, aksesbilitas dan kenyamanan merupakan prinsip pembangunan MPP,” tambah Diah Natalisha.
Sebagai informasi, pembangunan Mall Pelayanan Publik di Tabalong akan menjadi yang pertama di Kalimantan Selatan dan kedua setelah Kota Samarinda di Kalimantan Timur.
Ekspose ini dilakukan agar pembangunan MPP Tabalong mendapat dukungan dari Kemenpan RB.
Anang Syakhfiani mengatakan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tabalong telah menyediakan bangunan yang akan dijadikan MPP, yaitu di Mabuun yang mempunyai lokasi cukup strategis dan mudah diakses oleh masyarakat umum.
Sedangkan instansi yang nantinya bergabung di MPP dari unsur pemerintahan, kementerian/lembaga, BUMD/BUMD serta perusahaan swasta.
“Seminggu ini lelang renovasi fisik Mall Pelayanan Publik selesai dengan target soft launching MPP 3 bulan ke depan, atau pada peringatan Hari Jadi ke 54 Kabupaten Tabalong,” terang Bupati Anang.
Pembangunan MPP ini, menurut Anang adalah salah satu komitmen Pemkab Tabalong untuk memberikan pelayanan yang lebih efektif, efisien, cepat dan nyaman.
“Di tengah situasi pertumbuhan perekonomian yang menggeliat, ditambah dunia investasi yang sehat serta posisi yang strategis dan dekat dengan calon ibu kota negara baru pelayanan publik harus lebih ditingkatkan, salah satunya dalah melalui pembangunan Mall Pelayanan Publik,” jelasnya.
Sementara itu, Deputi Pelayanan Publik Kemenpan RB, Diah Natalisha sangat antusias dengan rencana pembangunan Mall Pelayanan Publik di Kabupaten Tabalong.
Kemenpan RB memang sedang gencar menyukseskan reformasi birokrasi melalui program Indonesia Melayani yang masuk ke dalam Gerakan Revolusi Mental Presiden Jokowi akan terus memberi dukungan dalam bentuk pendampingan dalam meningkatkan dan pemerataan pelayanan publik yang berkualitas akan didukung secara maksimal, termasuk pembangunan MPP di kabupaten/kota se-Indonesia.
Diah mengingatkan bahwa pembangunan MPP membutuhkan komitmen yang kuat dari kepala daerah, DPRD dan seluruh instansi yang ada di daerah. “Tantangan pembangunan Mall Pelayanan Publik sangat berat oleh sebab itu baru ada 17 Mall Pelayanan Publik di Indonesia yang sudah beroperasi,” jelas Diah.
Pembangunan MPP Tabalong, yang berada tempat yang strategis dan mudah diakses oleh masyarakat menjadi modal dasar dalam pembangunan MPP.
“Aksesbilitas, keterpaduan , akuntabel, aksesbilitas dan kenyamanan merupakan prinsip pembangunan MPP,” tambah Diah Natalisha.
Sebagai informasi, pembangunan Mall Pelayanan Publik di Tabalong akan menjadi yang pertama di Kalimantan Selatan dan kedua setelah Kota Samarinda di Kalimantan Timur.
(akn)
