Bangunan Ilegal di Taman Nasional Gunung Rinjani Dibongkar Petugas
Selasa, 17 September 2019 - 17:19 WIB
Bangunan Ilegal di Taman Nasional Gunung Rinjani Dibongkar Petugas
A
A
A
LOMBOK TIMUR - Petugas Taman Nasional Gunung Rinjani (TNGR), Polhut dan personel TNI Polri membongkar paksa bangunan ilegal di Kawasan TNGR Pesugulan di Desa Sapit Kecamatan Suela, Lombok Timur, Selasa (17/9/2019). Sebelumnya proses penertiban pada Senin kemarin sempat tertunda dan ratusan petugas kembali ke Selong karena Bupati Lombok Timur M Sukiman Azmy meminta TNGR melakukan sosialisasi terlebih dahulu ke masyarakat.
Ini dilakukan untuk menghindari ada warganya yang menjadi korban dalam proses ini. Namun setelah pertemuan dengan Kepala BTNGR, Kapolres dan Dandim, penertiban kembali dilanjutkan.
"Koordinasi sudah dilakukan, tapi mungkin kurang mendalam, hari ini kita lanjutkan lagi," ungkap Kepala BTNGR Sudiono usai pertemuan di Kantor Bupati Lombok Timur.
Petugas memasang tenda dan menginap sampai Rabu besok. Mereka membawa cangkul, linggis, chin saw dan alat berat untuk meratakan bangunan yang ada di lokasi. Mereka merobohkan satu persatu seluruh bangunan ilegal yang ada di kawasan TNGR ini.
Pembongkaran paksa dilakukan setelah petugas memberikan batas waktu sejak Senin siang hingga Selasa pukul 10.00 pagi untuk membongkar sendiri bangunannya.
Penertiban kali ini, jelasnya, diikuti dengan revitalisasi kawasan. Proses ini akan dilakukan sampai Desember mendatang. Kemudian baru pada bulan Januari petugas akan kembali menanam pohon sehingga sumber air di kawasan ini semakin baik. Bulan November ini akan ada kegiatan penghijauan dari DLHK yang akan dipusatkan di kawasan ini.
"Kalau yang dulu mungkin sifatnya paksaan ya, mungkin juga sosialiasia kurang matang. Sekarang kita siapkan dari awal, kita masuk ke masyatakat, kita lakukan pemberdayaan melalui penangkaran rusa, pembinaan wisata, bantuan pendakian dan lainnya," ujarnya.
Selama pembongkaran, tak satu pun warga yang datang ke lokasi melihat bangunannya yang dirusak maupun mengambil barangnya yang masih tersisa. Hanya ada beberapa keluarga mereka yang datang mengambil barang maupun memanen tanaman yang sudah berbuah seperti wortel dan ubi. Menurut mereka yang datang, warga trauma, takut kalau mereka ikut ditertibkan dan wibawa oleh petugas seperti pengalaman sebelumnya.
Ratusan kepala keluarga hingga tersisa 150 KK saat ini mulai masuk di kawasan TNGR pesugulan seluas 133 Ha ini sejak tahun 2015. Petugas sudah dilakukan sebanyak tiga kali penertiban namun tak berjalan mulus. Warga selalu kembali bercocok tanam.
Sementara kondisi hutan saat ini sudah mulai gundul. Yang ada hanya tanaman konsumtif seperti jagung, ubi dan wortel. Warga sekitar mengeluhkan aktivitas di lahan TNGR.
"Dulu pas ada pohon, suasananya adem, harus pakai jaket bekerja. Sekarang sudah panas," ujar Ris, Salah seorang warga. Debit air pun mulai menyusut, karena sumber berkurang dari hulu. "Kok sekarang macet, padahal dulu meski musim kemarau sampai 8 bulan airnya tetap ada," kata Suhim salah seorang warga sekitar kawasan TNGR.
Ini dilakukan untuk menghindari ada warganya yang menjadi korban dalam proses ini. Namun setelah pertemuan dengan Kepala BTNGR, Kapolres dan Dandim, penertiban kembali dilanjutkan.
"Koordinasi sudah dilakukan, tapi mungkin kurang mendalam, hari ini kita lanjutkan lagi," ungkap Kepala BTNGR Sudiono usai pertemuan di Kantor Bupati Lombok Timur.
Petugas memasang tenda dan menginap sampai Rabu besok. Mereka membawa cangkul, linggis, chin saw dan alat berat untuk meratakan bangunan yang ada di lokasi. Mereka merobohkan satu persatu seluruh bangunan ilegal yang ada di kawasan TNGR ini.
Pembongkaran paksa dilakukan setelah petugas memberikan batas waktu sejak Senin siang hingga Selasa pukul 10.00 pagi untuk membongkar sendiri bangunannya.
Penertiban kali ini, jelasnya, diikuti dengan revitalisasi kawasan. Proses ini akan dilakukan sampai Desember mendatang. Kemudian baru pada bulan Januari petugas akan kembali menanam pohon sehingga sumber air di kawasan ini semakin baik. Bulan November ini akan ada kegiatan penghijauan dari DLHK yang akan dipusatkan di kawasan ini.
"Kalau yang dulu mungkin sifatnya paksaan ya, mungkin juga sosialiasia kurang matang. Sekarang kita siapkan dari awal, kita masuk ke masyatakat, kita lakukan pemberdayaan melalui penangkaran rusa, pembinaan wisata, bantuan pendakian dan lainnya," ujarnya.
Selama pembongkaran, tak satu pun warga yang datang ke lokasi melihat bangunannya yang dirusak maupun mengambil barangnya yang masih tersisa. Hanya ada beberapa keluarga mereka yang datang mengambil barang maupun memanen tanaman yang sudah berbuah seperti wortel dan ubi. Menurut mereka yang datang, warga trauma, takut kalau mereka ikut ditertibkan dan wibawa oleh petugas seperti pengalaman sebelumnya.
Ratusan kepala keluarga hingga tersisa 150 KK saat ini mulai masuk di kawasan TNGR pesugulan seluas 133 Ha ini sejak tahun 2015. Petugas sudah dilakukan sebanyak tiga kali penertiban namun tak berjalan mulus. Warga selalu kembali bercocok tanam.
Sementara kondisi hutan saat ini sudah mulai gundul. Yang ada hanya tanaman konsumtif seperti jagung, ubi dan wortel. Warga sekitar mengeluhkan aktivitas di lahan TNGR.
"Dulu pas ada pohon, suasananya adem, harus pakai jaket bekerja. Sekarang sudah panas," ujar Ris, Salah seorang warga. Debit air pun mulai menyusut, karena sumber berkurang dari hulu. "Kok sekarang macet, padahal dulu meski musim kemarau sampai 8 bulan airnya tetap ada," kata Suhim salah seorang warga sekitar kawasan TNGR.
(sms)
