Tokoh Pemuda Kepri Asal NTT Terpilih Menjadi Ketua Umum PPM
A
A
A
BATAM - Berto Izaak Doko, tokoh pemuda Kepulauan Riau (Kepri), terpilih secara aklamasi untuk memimpin organisasi yang dibentuk Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) Pemuda Panca Marga (PPM), dalam Munas Luar Biasa PP PPM, 7 – 8 September 2019 di Hotel Ibis Sentral, Cawang, Jakarta.
Acara yang dibuka Ketua Umum LVRI, Letjen TNI Purn Rais Abin dan ditutup oleh Sekjen LVRI, Marsda TNI Purn FX Soejitno ini dihadiri oleh 24 Provinsi Markas Daerah (MaDa) PPM se Indonesia, serta hampir seluruh jajaran DPP LVRI.
Berto dipercaya sebagai Ketua Umum meneruskan kepemimpinan Abraham Lunggana atau Haji Lulung yang diberhentikan oleh LVRI sebagai induk organisasi.
Ketua Umum DPP Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) Letjen TNI Purn Rais Abin, mengatakan, Pemuda Panca Marga (PPM) tetap dibawah naungan veteran. Penegasan itu disampaikan menyambut terpilihnya Berto Izaak Doko sebagai Ketua Umum PPM yang baru.
‘’PPM boleh berdiri sebagai organisasi kemasyarakatan, tetapi tetap di bawah naungan veteran, tidak boleh berjalan sendiri tanpa arah yang jelas,’’ tegas Rais Abin, menjawab pertanyaan melihat belakangan ini PPM telah lepas kendali dan berjalan sendiri.
Menurut Rais Abin, puncak penyelesaian masalah tidak terkendalinya PPM di bawah Haji Lulung, adalah Munaslub. Sekarang Munaslub telah memilih Berto Izaak Doko, cucu Pahlawan Nasional dari NTT Izaak Huru (IH) Doko, sebagai Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Panca Marga (PPM).
Mengapa PPM harus tetap berada di bawah veteran, menurut Rais Abin, sejak didirikan pada 1967, veteran ingin menitipkan keluhuran pada generasi penerus, yakni anak-anak biologis para veteran.
‘’Panca Marga adalah Kode Paling Luhur bagi veteran, karena itu harus dikembalikan kepada tujuan awalnya, meneruskan jiwa veteran sebagai pejuang,’’ katanya.
Seiring dengan perkembangan munculnya Munas X PPM, Ketum LVRI itu memastikan, tidak boleh ada PPM di luar kendali veteran. ‘’PPM itu seperti manusia super, manusia yang luhur dan patuh pada jiwa kepahlawanan yang ada di dada setiap veteran,’’ tandasnya.
Salah satu penyebab LVRI membekukan kepengurusan Abraham Lunggana alias Haji Lulung, adalah akibat PPM telah dijadikan kendaraan oleh sebagian pengurusnya untuk tujuan politik praktis.
Padahal sama seperti LVRI, anggota PPM dilarang melakukan politik praktis. Sikap politik LVRI dan PPM sama dengan mengusung propolitik kenegaraan.
Karena dianggap lepas kendali, maka LVRI melaporkannya kepada Menhan RI dan Kepala Staf Angkatan Darat.
"Agar tak dilibatkan dalam kegiatan teritorial sebelum dilakukan pembenahan oleh LVRI," tegas mantan Panglima Perdamaian Perserikatan Bangsa Bangsa itu.
Munaslub yang bertema ‘’Melalui Munaslub Pemuda Panca Marga Kembali di Bawah Naungan Legiun Veteran Republik Indonesia.’’ Selain memilih Ketua Umum juga mengukuhkan kembali OrganisasiPPM kembali ke “khittah” dibawah naungan LVRI, sebagai pendiri, dan secara keseluruhan peserta menyatakan puas serta menyampaikan harapan baru kedepan PPM kembali mampu berkiprah lebih baik dibawah kepemimpinan Berto sebagai Ketua Umum baru.
Di tempat terpisah, Wakil Ketua Umum DPP LVRI, Mayjen TNI (Purn) Saiful Sulun, menilai Pengurus Pusat Pemuda Panca Marga (PP-PPM) di bawah kepemimpinan Abraham Lunggana atau Haji Lulung gagal melaksanakan tugasnya. Lulung tidak bisa menerjemahkan kebijakan DPP LVRI selaku induk organisasi.
Lebih lanjut, Saiful menjelaskan, ada beberapa instruksi yang dinilainya tidak mampu dijalankan Lulung. Instruksi yang tidak dapat dijalankan di antaranya adalah tidak mampu mengembalikan PPM kepada naungan “Ayahandanya” LVRI, sebagai pembina utama.
"Yang kedua memvalidasi anggota PPM yang disinyalir sekarang itu banyak sekali bukan anak-anak biologis veteran menjadi anggota PPM," ujarnya.
Saiful menegaskan, bahwa PPM yang dibawa ke dalam politik praktis jelas tidak sesuai dengan marwah LVRI yang mengutamakan politik kebangsaan bukan politik praktis.
Wakil Tim Ahli DPP LVRI, Mayjen TNI Purn Ghani, mengakui saat ini terjadi dua organisasi PPM. "Anggota yang ingin kembali ke PPM harus melakukan validasi lagi," timpalnya.
Dengan dibukanya keran anggota PPM yang partisipasi dan bukan lagi harus anak kandung veteran, sulit mengetahui tidak diketahui secara pasti jumlah anggota PPM saat ini. "Ini tugas Ketua PPM, setelah Munaslub mengembalikan AD/ART, lalu melakukan validasi keanggotaan," kata Ghani.
Kiprah Berto berorganisasi dimulai dari Provinsi Kepulauan Riau, pernah menjabat sebagai Ketua Markas Daerah PPM Provinsi Kepri, Ketua Kominte Nasional Pemuda Indonesia KNPI Provinsi Kepri serta beberapa Organisasi Kepemudaan lain, baik di Tingkat Provisi maupun Nasional.
Acara yang dibuka Ketua Umum LVRI, Letjen TNI Purn Rais Abin dan ditutup oleh Sekjen LVRI, Marsda TNI Purn FX Soejitno ini dihadiri oleh 24 Provinsi Markas Daerah (MaDa) PPM se Indonesia, serta hampir seluruh jajaran DPP LVRI.
Berto dipercaya sebagai Ketua Umum meneruskan kepemimpinan Abraham Lunggana atau Haji Lulung yang diberhentikan oleh LVRI sebagai induk organisasi.
Ketua Umum DPP Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) Letjen TNI Purn Rais Abin, mengatakan, Pemuda Panca Marga (PPM) tetap dibawah naungan veteran. Penegasan itu disampaikan menyambut terpilihnya Berto Izaak Doko sebagai Ketua Umum PPM yang baru.
‘’PPM boleh berdiri sebagai organisasi kemasyarakatan, tetapi tetap di bawah naungan veteran, tidak boleh berjalan sendiri tanpa arah yang jelas,’’ tegas Rais Abin, menjawab pertanyaan melihat belakangan ini PPM telah lepas kendali dan berjalan sendiri.
Menurut Rais Abin, puncak penyelesaian masalah tidak terkendalinya PPM di bawah Haji Lulung, adalah Munaslub. Sekarang Munaslub telah memilih Berto Izaak Doko, cucu Pahlawan Nasional dari NTT Izaak Huru (IH) Doko, sebagai Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Panca Marga (PPM).
Mengapa PPM harus tetap berada di bawah veteran, menurut Rais Abin, sejak didirikan pada 1967, veteran ingin menitipkan keluhuran pada generasi penerus, yakni anak-anak biologis para veteran.
‘’Panca Marga adalah Kode Paling Luhur bagi veteran, karena itu harus dikembalikan kepada tujuan awalnya, meneruskan jiwa veteran sebagai pejuang,’’ katanya.
Seiring dengan perkembangan munculnya Munas X PPM, Ketum LVRI itu memastikan, tidak boleh ada PPM di luar kendali veteran. ‘’PPM itu seperti manusia super, manusia yang luhur dan patuh pada jiwa kepahlawanan yang ada di dada setiap veteran,’’ tandasnya.
Salah satu penyebab LVRI membekukan kepengurusan Abraham Lunggana alias Haji Lulung, adalah akibat PPM telah dijadikan kendaraan oleh sebagian pengurusnya untuk tujuan politik praktis.
Padahal sama seperti LVRI, anggota PPM dilarang melakukan politik praktis. Sikap politik LVRI dan PPM sama dengan mengusung propolitik kenegaraan.
Karena dianggap lepas kendali, maka LVRI melaporkannya kepada Menhan RI dan Kepala Staf Angkatan Darat.
"Agar tak dilibatkan dalam kegiatan teritorial sebelum dilakukan pembenahan oleh LVRI," tegas mantan Panglima Perdamaian Perserikatan Bangsa Bangsa itu.
Munaslub yang bertema ‘’Melalui Munaslub Pemuda Panca Marga Kembali di Bawah Naungan Legiun Veteran Republik Indonesia.’’ Selain memilih Ketua Umum juga mengukuhkan kembali OrganisasiPPM kembali ke “khittah” dibawah naungan LVRI, sebagai pendiri, dan secara keseluruhan peserta menyatakan puas serta menyampaikan harapan baru kedepan PPM kembali mampu berkiprah lebih baik dibawah kepemimpinan Berto sebagai Ketua Umum baru.
Di tempat terpisah, Wakil Ketua Umum DPP LVRI, Mayjen TNI (Purn) Saiful Sulun, menilai Pengurus Pusat Pemuda Panca Marga (PP-PPM) di bawah kepemimpinan Abraham Lunggana atau Haji Lulung gagal melaksanakan tugasnya. Lulung tidak bisa menerjemahkan kebijakan DPP LVRI selaku induk organisasi.
Lebih lanjut, Saiful menjelaskan, ada beberapa instruksi yang dinilainya tidak mampu dijalankan Lulung. Instruksi yang tidak dapat dijalankan di antaranya adalah tidak mampu mengembalikan PPM kepada naungan “Ayahandanya” LVRI, sebagai pembina utama.
"Yang kedua memvalidasi anggota PPM yang disinyalir sekarang itu banyak sekali bukan anak-anak biologis veteran menjadi anggota PPM," ujarnya.
Saiful menegaskan, bahwa PPM yang dibawa ke dalam politik praktis jelas tidak sesuai dengan marwah LVRI yang mengutamakan politik kebangsaan bukan politik praktis.
Wakil Tim Ahli DPP LVRI, Mayjen TNI Purn Ghani, mengakui saat ini terjadi dua organisasi PPM. "Anggota yang ingin kembali ke PPM harus melakukan validasi lagi," timpalnya.
Dengan dibukanya keran anggota PPM yang partisipasi dan bukan lagi harus anak kandung veteran, sulit mengetahui tidak diketahui secara pasti jumlah anggota PPM saat ini. "Ini tugas Ketua PPM, setelah Munaslub mengembalikan AD/ART, lalu melakukan validasi keanggotaan," kata Ghani.
Kiprah Berto berorganisasi dimulai dari Provinsi Kepulauan Riau, pernah menjabat sebagai Ketua Markas Daerah PPM Provinsi Kepri, Ketua Kominte Nasional Pemuda Indonesia KNPI Provinsi Kepri serta beberapa Organisasi Kepemudaan lain, baik di Tingkat Provisi maupun Nasional.
(sms)