Pemkot Kotamobagu Buka Lowongan 1.505 PNS Pindahan
Rabu, 04 September 2019 - 18:51 WIB
Pemkot Kotamobagu Buka Lowongan 1.505 PNS Pindahan
A
A
A
KOTAMOBAGU - Pemerintah Kota (Pemkot) Kotamobagu melalui Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) membuka kesempatan bagi PNS luar daerah berkarir di Kotamobagu.
Daerah tersebut membutuhkan 1.505 PNS dengan rincian untuk tenaga guru sebanyak 257, tenaga kesehatan 646, Sat Pol PP 150, dan tenaga teknis 452 orang PNS.
Pembukaan kesempatan berkarir di Pemkot Kotamobagu ini disampaikan Kepala BKPP, Shaya Mokoginta melalui Kepala Sub Mutasi dan Promosi, Dedi Afandi Iman.
"Memang saat ini Pemkot Kotamobagu masih membutuhkan PNS yang akan di tempatkan sejumlah posisi, seperti kesehatan, Sat Pol PP, tenaga teknis, dan guru. Untuk memenuhi kebutuhan kekurangan pegawai itu daerah mempunyai dua cara, yaitu penerimaan CPNS dan menerima PNS untuk pindah tugas," kata Dedi.
Ada pun persyaratannya, yang paling penting menurut Dedi adalah PNS yang hendak pindah mendapatkan rekomendasi dari pimpinan daerah asal. "Harus ada rekomendasi dari pimpinan daerah asal. Jangan sampai Pemkot Kotamobagu sudah menerima, namun daerah asal tidak menyetujui," pungkasnya.
Daerah tersebut membutuhkan 1.505 PNS dengan rincian untuk tenaga guru sebanyak 257, tenaga kesehatan 646, Sat Pol PP 150, dan tenaga teknis 452 orang PNS.
Pembukaan kesempatan berkarir di Pemkot Kotamobagu ini disampaikan Kepala BKPP, Shaya Mokoginta melalui Kepala Sub Mutasi dan Promosi, Dedi Afandi Iman.
"Memang saat ini Pemkot Kotamobagu masih membutuhkan PNS yang akan di tempatkan sejumlah posisi, seperti kesehatan, Sat Pol PP, tenaga teknis, dan guru. Untuk memenuhi kebutuhan kekurangan pegawai itu daerah mempunyai dua cara, yaitu penerimaan CPNS dan menerima PNS untuk pindah tugas," kata Dedi.
Ada pun persyaratannya, yang paling penting menurut Dedi adalah PNS yang hendak pindah mendapatkan rekomendasi dari pimpinan daerah asal. "Harus ada rekomendasi dari pimpinan daerah asal. Jangan sampai Pemkot Kotamobagu sudah menerima, namun daerah asal tidak menyetujui," pungkasnya.
(nag)
