Percepat Kemajuan Pembangunan, Jayapura Dibagi 4 Wilayah
Senin, 02 September 2019 - 09:43 WIB
Percepat Kemajuan Pembangunan, Jayapura Dibagi 4 Wilayah
A
A
A
SENTANI - Guna mempercepat kemajuan pembangunan, Pemerintah Kabupaten Jayapura membagi wilayah menjadi empat wilayah pembangunan. Pembagian berdasarkan karakteristik wilayah, kesamaan sosial budaya, ketersediaan potensi sumberdaya alam, dan penyebaran sumberdaya manusia.
Pembagian wilayah pembangunan di Kabupaten Jayapura sudah dilakukan oleh pemerintahan sebelumnya dan terus dipertahankan dan dilanjutkan oleh pemerintahan Bupati Mathius Awoitauw. Bedanya dulu wilayah pembangunan Kabupaten Jayapura masih meliputi sebagian wilayah Mamberamo Raya, Sarmi dan Keerom.
Tapi tiga wilayah ini sekarang telah dimekarkan menjadi kabupaten sendiri. Sehingga sekarang wilayah pembangunan di Kabupaten Jayapura tinggal empat wilayah pembangunan saja.
Pembagian empat wilayah pembangunan di Kabupaten Jayapura didasarkan pada karakteristik wilayah, kesamaan sosial budaya, ketersediaan potensi sumberdaya alam, dan penyebaran sumberdaya manusia.
Berikut ini empat wilayah pembangunan di Kabupaten Jayapura: Wilayah pembangunan satu, yaitu meliputi wilayah Dofonsoro, wilayahnya meliputi empat distrik, yaitu Distrik Sentani Timur, Sentani, Ebungfauw, dan Distrik Waibu.
Prioritas pembangunan di wilayah satu ini meliputi bidang tujuh bidang pembangunan, yaitu pusat pemerintahan, perdagangan dan jasa, bandar udara, pariwisata, industri kecil dan industry rumah tangga, kehutanan serta bidang pembangunan perikanan darat dan danau.
Wilayah pembangunan dua, yaitu wilayah pesisir pantai Teluk Tanah Merah, yang wilayahnya meliputi lima distrik, yaitu Distrik Raveni Rara, Depapre, Sentani Barat, Yokari dan Distrik Demta.
Prioritas pembangunan di wilayah dua ini meliputi enam bidang pembangunan, yaitu pengembangan pelabuhan peti kemas, perikanan laut, pariwisata, industri, pertambangan dan bidang pembangunan kehutanan.
Wilayah pembangunan tiga, yaitu wilayah Grime, yang wilayahnya meliputi enam distrik, yaitu Distrik Kemtuk, Kemtuk Gresi, Gresi Selatan, Nimboran, Nimbokrang dan Distrik Namblong.
Prioritas pembangunan di wilayah Grime ini meliputi lima bidang pembangunan, yang meliputi bidang pembangunan pertanian skala rakyat, peternakan skala rakyat, perkebunan (Program Agropolitan) skala rakyat, pertambangan, dan bidang pembangunan industri.
Wilayah pembangunan empat, yaitu wilayah Nawa, yang wilayahnya melingkupi empat distrik, yaitu meliputi Distrik Unurum Guay, Yapsi, Kaureh dan Distrik Airu.
Prioritas pembangunan di wilayah Nawa ini meliputi tujuh bidang pembangunan, yaitu kehutanan, perkebunan skala besar, pembangunan listrik tenaga air, pertanian skala besar, peternakan skala besar, prasarana transportasi, dan bidang pembangunan industri.
Di empat wilayah pembangunan itu, masing-masing memiliki sumber daya alam yang berbeda dan sangat kaya. Oleh karena itu, dalam pengembangannya harus dilakukan oleh masyarakat adat sendiri agar bisa sejahtera di atas tanahnya sendiri.
Untuk mewujudkannya, Mathius Awoitauw sejak terpilih menjadi Bupati Jayapura pada Juli 2012 lalu, langsung mendeklarasikan kebangkitan masyarakat adat di Kabupaten Jayapura. Tujuannya agar masyarakat adat ikut terlibat dalam proses pembangunan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan pembangunan hingga penikmatan hasilnya.
“Karena selama ini, pemerintah tidak pernah memberikan ruang bagi masyarakat adat untuk berpartisipasi dalam berbagai program pembangunan. Pikiran-pikiran masyarakat adat tidak terakomodasi dalam setiap perencanaan pembangunan. Masyarakat adat yang memiliki hak ulayat dan rakyat yang ada di situ, tidak dianggap dan menjadi bagian dalam proses pelaksanaan pembangunan,” ujar Mathius Awoitauw, dalam keterangan tertulis Minggu (1/9/2019).
Pembagian wilayah pembangunan di Kabupaten Jayapura sudah dilakukan oleh pemerintahan sebelumnya dan terus dipertahankan dan dilanjutkan oleh pemerintahan Bupati Mathius Awoitauw. Bedanya dulu wilayah pembangunan Kabupaten Jayapura masih meliputi sebagian wilayah Mamberamo Raya, Sarmi dan Keerom.
Tapi tiga wilayah ini sekarang telah dimekarkan menjadi kabupaten sendiri. Sehingga sekarang wilayah pembangunan di Kabupaten Jayapura tinggal empat wilayah pembangunan saja.
Pembagian empat wilayah pembangunan di Kabupaten Jayapura didasarkan pada karakteristik wilayah, kesamaan sosial budaya, ketersediaan potensi sumberdaya alam, dan penyebaran sumberdaya manusia.
Berikut ini empat wilayah pembangunan di Kabupaten Jayapura: Wilayah pembangunan satu, yaitu meliputi wilayah Dofonsoro, wilayahnya meliputi empat distrik, yaitu Distrik Sentani Timur, Sentani, Ebungfauw, dan Distrik Waibu.
Prioritas pembangunan di wilayah satu ini meliputi bidang tujuh bidang pembangunan, yaitu pusat pemerintahan, perdagangan dan jasa, bandar udara, pariwisata, industri kecil dan industry rumah tangga, kehutanan serta bidang pembangunan perikanan darat dan danau.
Wilayah pembangunan dua, yaitu wilayah pesisir pantai Teluk Tanah Merah, yang wilayahnya meliputi lima distrik, yaitu Distrik Raveni Rara, Depapre, Sentani Barat, Yokari dan Distrik Demta.
Prioritas pembangunan di wilayah dua ini meliputi enam bidang pembangunan, yaitu pengembangan pelabuhan peti kemas, perikanan laut, pariwisata, industri, pertambangan dan bidang pembangunan kehutanan.
Wilayah pembangunan tiga, yaitu wilayah Grime, yang wilayahnya meliputi enam distrik, yaitu Distrik Kemtuk, Kemtuk Gresi, Gresi Selatan, Nimboran, Nimbokrang dan Distrik Namblong.
Prioritas pembangunan di wilayah Grime ini meliputi lima bidang pembangunan, yang meliputi bidang pembangunan pertanian skala rakyat, peternakan skala rakyat, perkebunan (Program Agropolitan) skala rakyat, pertambangan, dan bidang pembangunan industri.
Wilayah pembangunan empat, yaitu wilayah Nawa, yang wilayahnya melingkupi empat distrik, yaitu meliputi Distrik Unurum Guay, Yapsi, Kaureh dan Distrik Airu.
Prioritas pembangunan di wilayah Nawa ini meliputi tujuh bidang pembangunan, yaitu kehutanan, perkebunan skala besar, pembangunan listrik tenaga air, pertanian skala besar, peternakan skala besar, prasarana transportasi, dan bidang pembangunan industri.
Di empat wilayah pembangunan itu, masing-masing memiliki sumber daya alam yang berbeda dan sangat kaya. Oleh karena itu, dalam pengembangannya harus dilakukan oleh masyarakat adat sendiri agar bisa sejahtera di atas tanahnya sendiri.
Untuk mewujudkannya, Mathius Awoitauw sejak terpilih menjadi Bupati Jayapura pada Juli 2012 lalu, langsung mendeklarasikan kebangkitan masyarakat adat di Kabupaten Jayapura. Tujuannya agar masyarakat adat ikut terlibat dalam proses pembangunan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan pembangunan hingga penikmatan hasilnya.
“Karena selama ini, pemerintah tidak pernah memberikan ruang bagi masyarakat adat untuk berpartisipasi dalam berbagai program pembangunan. Pikiran-pikiran masyarakat adat tidak terakomodasi dalam setiap perencanaan pembangunan. Masyarakat adat yang memiliki hak ulayat dan rakyat yang ada di situ, tidak dianggap dan menjadi bagian dalam proses pelaksanaan pembangunan,” ujar Mathius Awoitauw, dalam keterangan tertulis Minggu (1/9/2019).
(akn)
