Hamdan Zoelva: Arya Kharisma Hardy, Pj Ketua Umum PB HMI Sah dan Konstitusional

BALIKPAPAN - Koordinator Presidium MN KAHMI, Hamdan Zoelva menegaskan, posisi KAHMI saat ini hanya mengakui PB HMI dalam kepemimpinan Arya Kharisma Hardy sebagai Pejabat Ketua Umum. Untuk itu, dia meminta kepada Presidium MW KAHMI dan MD KAHMI seluruh Indonesia untuk tidak mengindahkan hal-hal yang berkenaan dengan institusi PB HMI diluar Kepengurusan Pejabat Ketua Umum.

"Secara tegas KAHMI saat ini hanya mengakui kepemimpinan Arya Kharisma Hardy sebagai Pejabat Ketua Umum. Untuk itu kami meminta kepada Presidium MW KAHMI dan MD KAHMI seluruh Indonesia untuk tidak mengindahkan hal-hal yang berkenaan dengan institusi PB HMI di luar Kepengurusan Pejabat Ketua Umum," katanya saat Rapat Koordinasi Nasional Ke II Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) di Hotel Gran Senyiur Balikpapan, Kalimantan Timur, Jumat (30/9/2019).

Sejumlah tamu undangan hadir di acara Rapat Koordinasi Nasional Korps Alumni Mahasiswa Islam bertema "Mewujudkan Kedaulatan Energi dan Pangan Untuk Kesejahteraan Rakyat". Di antaranya Koordinator Presidium Majelis Nasional KAHMI Hamdan Zoelva, Dewan Penasihat KAHMI Akbar Tanjung, Menteri Bappenas RI Bambang Brodjonegoro, Gubernur Kaltim Isran Noor, Pejabat Ketua Umum PB HMI Arya Kharisma Hardy, serta Seluruh Pengurus Majelis Wilayah dan Majelis Daerah Kops Alumni HMI Se-Indonesia

Dalam sambutannya, Koordinator Presidium MN KAHMI, Hamdan Zoelva menyampaikan terima kasih kepada gubernur Kalimantan Timur yang telah mendukung terselenggaranya Rakornas II KAHMI di Kota Balikpapan. "Terima kasih pak Gubernur Kalimantan Timur yang telah mendukung terselenggaranya Rakornas II KAHMI di Kota Balikpapan," ucapnya

Dia juga sempat menjelaskan soal masalah yang pernah menerpa HMI Beberapa waktu lalu, hingga membuat KAHMI yang merupakan lembaga Alumni HMI bingung memosisikan diri. Namun setelah mendengar penjelasan MPK PB HMI, pihaknya menganggap keputusan yang diambil MPK PB HMI adalah dalam rangka penyelamatan organisasi.

"Jujur KAHMI sempat bingung memposisikan diri saat iti. Namun setelah mendengar penjelasan MPK PB HMI, kami menganggap keputusan yang diambil MPK PB HMI adalah dalam rangka penyelamatan organisasi dan kita harus dukung itu," jelasnya.