Aktivis Mahasiswa Berpeluang Jadi Penyelenggara Pemilu

PANGANDARAN - Fenomena banyaknya petugas penyelenggara pemilu dan badan ad hoc meninggal dunia saat melaksanakan tugas pada Pemilihan Umum (Pemilu) Serentak 2019 menjadi evaluasi KPU Provinsi Jawa Barat.

Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Provinsi Jawa Barat Reza Alwan Sopnidar mengatakan, petugas KPPS, PPS dan PPK yang meninggal dunia dilatarbelakangi kelelahan dan sakit. "Kejadian tersebut menjadi evaluasi hal apa yang harus dihindari agar tidak terulang," kata Reza, Kamis (29/8/2019).

Reza menambahkan, untuk pelaksanaan Pilkada tahun 2020 mendatang tentunya kondisinya bakal berbeda dengan Pemilu Serentak 2019 lalu. "Bebannya akan berbeda antara pelaksanaan Pemilu Serentak 2019 yang menggunakan 5 kotak surat suara dan Pilkada yang hanya akan menggunakan satu kotak surat suara," tambah Reza.

Reza menjelaskan, meski beban pelaksanaan Pilkada mendatang dinilai ringan, namun pada rekrutment petugas pelaksana dan badan ad hoc harus lebih selektif.

"Seleksi kapasitas dan kesehatan petugas pelaksana Pemilu harus diutamakan, bukannya menutup peluang bagi kalangan lanjut usia, namun alangkah baiknya jika di isi oleh kalangan muda, aktivis dan mahasiswa yang tidak ber partai politik," jelasnya.

Reza berharap, minat dari kalangan muda termasuk aktivis dan mahasiswa sangat dinanti agar menjadi nuansa baru dalam melaksanakan pesta demokrasi. "Jika dilihat dilapangan petugas penyelenggara Pemilu masih didominasi kalangan orang tua, hal itu terjadi karena minimnya minat generasi muda menjadi petugas penyelenggara Pemilu," pungkasnya.