Respons Anies Soal Wacana Bekasi dan Depok Ingin Gabung ke DKI
Jum'at, 23 Agustus 2019 - 03:19 WIB
Respons Anies Soal Wacana Bekasi dan Depok Ingin Gabung ke DKI
A
A
A
JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan angkat bicara soal 'ngebetnya' Kota Bekasi dan Depok yang hendak bergabung menjadi bagian dari Jakarta. Menurut Anies, selama ini dilihat secara perekonomian kedua wilayah tersebut sudah terintegrasi.
"Secara perekonomian memang kawasan ini sudah terintergrasi. Secara perekonomian, itu kenyataannya. Bahkan kami di Jakarta ketika menentukan upah sektoral, itu melihat kesamaan antarwilayah untuk membuat sektor-sektor itu memiliki upaya yang sama," kata Anies di DPRD DKI Jakarta, Kamis (22/8/2019).
"Karena misalnya ada gerai yang sama, satu buka di Jakarta Timur terus menyeberang perbatasan jadi Bekasi. Itu kita samakan. Karena memang sudah terintergrasi," sambung Anies.
(Baca juga: Fahira Idris Sebut Keinginan Bekasi dan Depok Gabung Jakarta Ide Menarik)
Anies menambahkan, tentang status tata pemerintahannya, itu prosesnya di pemerintah pusat. Jadi bukan pendapat DKI. "Ini adalah keputusan di pemerintah pusat. Bagi saya, saya akan melihatnya secara konstitusional. Apabila pemerintah pusat memutuskan ada perubahan dalam pembagian tata pemerintahan, kami akan taat," ungkapnya.
"Apabila pemerintah pusat merasa ini tetap seperti sekarang, kami juga taat. Bagi kami tidak perlu beropini, karena itu keputusannya bukan wewenang DKI, itu wewenangnya pusat. Tapi kalau sebagai proses, silakan saja. Saya tidak bisa menganjurkan, saya juga tidak bisa melarang," tegasnya.
(Baca juga: Ibu Kota Pindah, Anies Pastikan Perekonomian Jakarta Berjalan Aman)
Meskipun begitu, Anies berharap seluruh warga di luar DKI juga mendapatkan pelayanan yang layak. "Bagi seluruh rakyat, rakyat enggak boleh merasakan ada perbedaan, rakyat harus merasakan sama, pelayanan sama, pembangunan sama," jelasnya.
Karena itu harus bekerja sama. Semangat itu yang saya sampaikan. Karena itu, bagi kami di Jakarta ketika mendukung program pembangunan di Tangerang dan Bekasi, itu adalah bagian dari kita menunaikan kewajiban sama-sama sebagai penyelenggara negara," tutupnya.
"Secara perekonomian memang kawasan ini sudah terintergrasi. Secara perekonomian, itu kenyataannya. Bahkan kami di Jakarta ketika menentukan upah sektoral, itu melihat kesamaan antarwilayah untuk membuat sektor-sektor itu memiliki upaya yang sama," kata Anies di DPRD DKI Jakarta, Kamis (22/8/2019).
"Karena misalnya ada gerai yang sama, satu buka di Jakarta Timur terus menyeberang perbatasan jadi Bekasi. Itu kita samakan. Karena memang sudah terintergrasi," sambung Anies.
(Baca juga: Fahira Idris Sebut Keinginan Bekasi dan Depok Gabung Jakarta Ide Menarik)
Anies menambahkan, tentang status tata pemerintahannya, itu prosesnya di pemerintah pusat. Jadi bukan pendapat DKI. "Ini adalah keputusan di pemerintah pusat. Bagi saya, saya akan melihatnya secara konstitusional. Apabila pemerintah pusat memutuskan ada perubahan dalam pembagian tata pemerintahan, kami akan taat," ungkapnya.
"Apabila pemerintah pusat merasa ini tetap seperti sekarang, kami juga taat. Bagi kami tidak perlu beropini, karena itu keputusannya bukan wewenang DKI, itu wewenangnya pusat. Tapi kalau sebagai proses, silakan saja. Saya tidak bisa menganjurkan, saya juga tidak bisa melarang," tegasnya.
(Baca juga: Ibu Kota Pindah, Anies Pastikan Perekonomian Jakarta Berjalan Aman)
Meskipun begitu, Anies berharap seluruh warga di luar DKI juga mendapatkan pelayanan yang layak. "Bagi seluruh rakyat, rakyat enggak boleh merasakan ada perbedaan, rakyat harus merasakan sama, pelayanan sama, pembangunan sama," jelasnya.
Karena itu harus bekerja sama. Semangat itu yang saya sampaikan. Karena itu, bagi kami di Jakarta ketika mendukung program pembangunan di Tangerang dan Bekasi, itu adalah bagian dari kita menunaikan kewajiban sama-sama sebagai penyelenggara negara," tutupnya.
(maf)
