Selesaikan Konflik Papua, Mahfud MD Minta Bersatu Dulu Bukan Targetkan Siapa Salah
Kamis, 22 Agustus 2019 - 18:03 WIB
Selesaikan Konflik Papua, Mahfud MD Minta Bersatu Dulu Bukan Targetkan Siapa Salah
A
A
A
SEMARANG - Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD meminta masyarakat menahan diri dan tidak saling menuding pihak yang dianggap bersalah atas konflik yang terjadi di Papua.
“Jangan dulu menargetkan siapa yang salah dan siapa yang benar tidak usah dulu. Bersatu dulu soal salah benar nanti,” tegasnya seusai menjadi pembicara dalam Seminar Nasional “Pendidikan Bangsa dalam Menyiapkan SDM Indonesia Menghadapi Revolusi Industri 4.0” di Kota Semarang Jawa Tengah, Kamis (22/8/2019).
Mahfud menyebut tidak semua konflik harus berakhir melalui proses hukum. Terlebih, masyarakat juga memiliki kearifan lokal masing-masing yang diharapkan bisa menjadi solusi untuk mengakhiri permasalahan.
“Kan hukum itu ada tiga dimensi. Satu kepastian, itu harus ditindak kalau ada pelanggarannya. Kedua keadilan, keadilan harus ditindak, yang ketiga kemanfaatan,” tandasnya.
“Di saat bisa (hukum) pasti, tapi kalau tidak bermanfaat bagi negara dan bangsa dicarikan jalan keluar tanpa hukum tapi jalan politik, jalan sosial budaya, dan keagamaan serta kearifan masyarakat kita,” pungkasnya.
“Jangan dulu menargetkan siapa yang salah dan siapa yang benar tidak usah dulu. Bersatu dulu soal salah benar nanti,” tegasnya seusai menjadi pembicara dalam Seminar Nasional “Pendidikan Bangsa dalam Menyiapkan SDM Indonesia Menghadapi Revolusi Industri 4.0” di Kota Semarang Jawa Tengah, Kamis (22/8/2019).
Mahfud menyebut tidak semua konflik harus berakhir melalui proses hukum. Terlebih, masyarakat juga memiliki kearifan lokal masing-masing yang diharapkan bisa menjadi solusi untuk mengakhiri permasalahan.
“Kan hukum itu ada tiga dimensi. Satu kepastian, itu harus ditindak kalau ada pelanggarannya. Kedua keadilan, keadilan harus ditindak, yang ketiga kemanfaatan,” tandasnya.
“Di saat bisa (hukum) pasti, tapi kalau tidak bermanfaat bagi negara dan bangsa dicarikan jalan keluar tanpa hukum tapi jalan politik, jalan sosial budaya, dan keagamaan serta kearifan masyarakat kita,” pungkasnya.
(wib)
