Fokus Penataan Trotoar, DKI Tunda Pembangunan 2 Flyover dan 1 Underpass
Minggu, 18 Agustus 2019 - 20:07 WIB
Fokus Penataan Trotoar, DKI Tunda Pembangunan 2 Flyover dan 1 Underpass
A
A
A
JAKARTA - Pemprov DKI Jakarta menunda membangun jalan tidak sebidang pada tahun ini. Tiga flyover dan satu underpass yang direncanakan tahun ini dibangun, akan dilakukan pada 2020.
Kepala Dinas Bina Marga DKI Jakarta Hari Nugroho mengatakan, saat ini masih fokus dalam penataan trotoar yang menjadi kegiatan strategis daerah dan bahkan ada dalam Instruksi Gubernur (Ingub) Nomor 66/2019 tentang pengendalian pencemaran udara. Di mana, penataan trotoar harus dipercepat, khususnya di jalur transportasi.
Untuk itu, lanjut Hari, pembangunan jalan tidak sebidang yang direncanakan tahun ini baru sekadar persiapan."Kemungkinan hanya uang muka pada 2019 ini. Mungkin persiapan sudah, cuma pembangunan fisik dilakukan Januari 2020," kata Hari Nugroho saat dihubungi Kamis (18/8/2019).
Hari menjelaskan, pembangunan flyover dan underpass menggunakan anggaran dua tahun berjalan. Lantaran masih proses lelang, pembangunannya digeser ke 2020. Pada tahun ini, Bina Marga DKI Jakarta hanya membuat anggaran untuk uang muka proyek tersebut, sekitar 10% dan maksimal 15%.
Adapun lokasi pembangunan yakni flyover Tanjung Barat dengan anggaran sebesar Rp103,2 miliar, flyover Lenteng Agung dengan anggaran Rp90,8 miliar, flyover Cakung Rp90,9 miliar dan untuk underpass Senen Extension Rp94,8 miliar."Tujuan pembangunan fly over tersebut guna menghilangkan persimpangan sebidang jalan rel dan jalan raya," ujarnya.
Untuk flyover Sunter Timur yang juga direncanakan dibangun tahun ini, menurut Hari, terpaksa dihapus lantaran pembangunan bersinggungan dengan tiga proyek pembangunan di sekitar. Di antaranya proyek Stadion Internasional BMW, dan Intermediate Treatment Facility (ITF) Sunter.
Anggota Komisi B DPRD Jakarta, Yuke Yurike wanita yang menilai molornya pembangunan tak sebidang dari target yang direncanakan akibat lemahnya perencanaan perangkat daerah terkait, dalam hal ini Dinas Bina Marga. Apalagi, Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan tidak fokus membantu percepatan pembangunan dan justru malah memberi target yang bisa membahayakan pengguna seperti di flyover Pancoran sebelum adanya rekomendasi sertifikat layak fungsi (SLF).
Politisi PDI Perjuangan itu pun meminta Gubernur Anies sebaiknya fokus mendekatkan diri terhadap perangkat daerah dijajarannya dalam menyelesaikan pembangunan yang sudah berjalan. Jangan sampai, masyarakat menjadi korban akibat adanya perubahan kebijakan demi sebuah keberpihakan.
Sementara itu, pengamat perkotaan Universitas Trisakti, Nirwono Joga tidak heran molornya pembangunan tak sebidang dalam anggaran 2019. Sebab, proses perencanaan hingga pelelangan sebelum kegiatan pelaksanaan terlalu berlarut-larut.
Nirwono mendorong agar Pemprov DKI bersama DPRD dan segera dilakukan lelang fisik pada awal tahun, sehingga tidak ada alasan bagi siapapun tentnag waktu yang tersedia tidak cukup. "Kendala cuaca, utilitas ataupun sebagainya itu bisa diatasi apabila proses administrasi yang membuat tertunda pelelangan diselesaikan di awal tahun. Terpenting perencanaannya harus matang," ucapnya.
Kepala Dinas Bina Marga DKI Jakarta Hari Nugroho mengatakan, saat ini masih fokus dalam penataan trotoar yang menjadi kegiatan strategis daerah dan bahkan ada dalam Instruksi Gubernur (Ingub) Nomor 66/2019 tentang pengendalian pencemaran udara. Di mana, penataan trotoar harus dipercepat, khususnya di jalur transportasi.
Untuk itu, lanjut Hari, pembangunan jalan tidak sebidang yang direncanakan tahun ini baru sekadar persiapan."Kemungkinan hanya uang muka pada 2019 ini. Mungkin persiapan sudah, cuma pembangunan fisik dilakukan Januari 2020," kata Hari Nugroho saat dihubungi Kamis (18/8/2019).
Hari menjelaskan, pembangunan flyover dan underpass menggunakan anggaran dua tahun berjalan. Lantaran masih proses lelang, pembangunannya digeser ke 2020. Pada tahun ini, Bina Marga DKI Jakarta hanya membuat anggaran untuk uang muka proyek tersebut, sekitar 10% dan maksimal 15%.
Adapun lokasi pembangunan yakni flyover Tanjung Barat dengan anggaran sebesar Rp103,2 miliar, flyover Lenteng Agung dengan anggaran Rp90,8 miliar, flyover Cakung Rp90,9 miliar dan untuk underpass Senen Extension Rp94,8 miliar."Tujuan pembangunan fly over tersebut guna menghilangkan persimpangan sebidang jalan rel dan jalan raya," ujarnya.
Untuk flyover Sunter Timur yang juga direncanakan dibangun tahun ini, menurut Hari, terpaksa dihapus lantaran pembangunan bersinggungan dengan tiga proyek pembangunan di sekitar. Di antaranya proyek Stadion Internasional BMW, dan Intermediate Treatment Facility (ITF) Sunter.
Anggota Komisi B DPRD Jakarta, Yuke Yurike wanita yang menilai molornya pembangunan tak sebidang dari target yang direncanakan akibat lemahnya perencanaan perangkat daerah terkait, dalam hal ini Dinas Bina Marga. Apalagi, Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan tidak fokus membantu percepatan pembangunan dan justru malah memberi target yang bisa membahayakan pengguna seperti di flyover Pancoran sebelum adanya rekomendasi sertifikat layak fungsi (SLF).
Politisi PDI Perjuangan itu pun meminta Gubernur Anies sebaiknya fokus mendekatkan diri terhadap perangkat daerah dijajarannya dalam menyelesaikan pembangunan yang sudah berjalan. Jangan sampai, masyarakat menjadi korban akibat adanya perubahan kebijakan demi sebuah keberpihakan.
Sementara itu, pengamat perkotaan Universitas Trisakti, Nirwono Joga tidak heran molornya pembangunan tak sebidang dalam anggaran 2019. Sebab, proses perencanaan hingga pelelangan sebelum kegiatan pelaksanaan terlalu berlarut-larut.
Nirwono mendorong agar Pemprov DKI bersama DPRD dan segera dilakukan lelang fisik pada awal tahun, sehingga tidak ada alasan bagi siapapun tentnag waktu yang tersedia tidak cukup. "Kendala cuaca, utilitas ataupun sebagainya itu bisa diatasi apabila proses administrasi yang membuat tertunda pelelangan diselesaikan di awal tahun. Terpenting perencanaannya harus matang," ucapnya.
(whb)
