IPSB Layangkan Protes Keras Acara Halal Bihalal Disertai Joged Dangdut Waria
Kamis, 15 Agustus 2019 - 11:18 WIB
IPSB Layangkan Protes Keras Acara Halal Bihalal Disertai Joged Dangdut Waria
A
A
A
BANJARBARU - Ikatan Pemuda Santri Banjarbaru (IPSB) mempertanyakan model acara silaturahmi yang digelar Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan yang dilaksanakan Senin (12/8/2019) lalu.
Ketua IPSB Rahmat Riza, mengaku heran dan tidak habis pikir apa maksudnya Pemkot Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan membuat acara silaturahmi dan Halal Bihalal yang mengundang waria atau kelompok transgender di kantor milik Pemerintah Kota (Pemkot) Banjarbaru. Acara itu dalam rangka Hari Raya Idul Adha 1440 Hijriah dan sekaligus menyambut hari kemerdekaan RI yang ke 74.
Rahmat Riza menyoroti bentuk acara serta undangannya yang tidak mencerminkan kebiasaan dan kondisi masyarakat Kota Banjarbaruyang mayoritas muslim dan dikenal sangat religius.
Riza mempertanyakan kepantasan dan relevansi mengundang para waria yang diundang bukan saja berjoged bersama dengan para petugas kebersihan, tetapi juga berfoto bersama dengan sangat mesra dengan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Banjarbaru beserta jajaran pimpinan Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarbaru.
Riza meminta di hari yang suci seperti pada Hari Raya Idul Adha seharusnya memberikan contoh dan teladan yang baik kepada warga Banjarbaru dan membuat acara yang mengedepankan kepedulian kepada rakyat atau pegawai yang masih banyak yang miskin di Kota Banjarbaru.
"Daripada membuat acara dangdutan yang tidak jelas maksud dan tujuannya. Akan lebih baik misalnya Pak Nadjmi Adhani dan Pak Darmawan Jaya Setiawan (wali kota dan wakil wali kota Banjarbaru) membuat acara yang bermanfaat untuk warga masyarakat disini ketimbang membuat acara hura-hura yang tidak jelas apalagi mengundang para waria yang merupakan bagian kelompok LGBT,” kata Rahmat Riza dalam siaran pers yang dikirim Kamis (15/8/2019).
Joged para waria di acara Halal Bihalal itu, kata dia, bisa jadi mencerminkan pimpinan akan memberikan tempat pada kelompok waria dan LGBT di tengah masyarakat yang menganggap hal itu bertentangan dengan syariat.
Wali Kota harus peduli terhadap aspirasi masyarakat di bawah dan bersedia serta berlapang dada menerima kritik dari masyarakat. Karena secara umum masyarakat Banjarbaru adalah masyarakat religius dan kuat keislamannya.
Ketua IPSB Rahmat Riza, mengaku heran dan tidak habis pikir apa maksudnya Pemkot Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan membuat acara silaturahmi dan Halal Bihalal yang mengundang waria atau kelompok transgender di kantor milik Pemerintah Kota (Pemkot) Banjarbaru. Acara itu dalam rangka Hari Raya Idul Adha 1440 Hijriah dan sekaligus menyambut hari kemerdekaan RI yang ke 74.
Rahmat Riza menyoroti bentuk acara serta undangannya yang tidak mencerminkan kebiasaan dan kondisi masyarakat Kota Banjarbaruyang mayoritas muslim dan dikenal sangat religius.
Riza mempertanyakan kepantasan dan relevansi mengundang para waria yang diundang bukan saja berjoged bersama dengan para petugas kebersihan, tetapi juga berfoto bersama dengan sangat mesra dengan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Banjarbaru beserta jajaran pimpinan Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarbaru.
Riza meminta di hari yang suci seperti pada Hari Raya Idul Adha seharusnya memberikan contoh dan teladan yang baik kepada warga Banjarbaru dan membuat acara yang mengedepankan kepedulian kepada rakyat atau pegawai yang masih banyak yang miskin di Kota Banjarbaru.
"Daripada membuat acara dangdutan yang tidak jelas maksud dan tujuannya. Akan lebih baik misalnya Pak Nadjmi Adhani dan Pak Darmawan Jaya Setiawan (wali kota dan wakil wali kota Banjarbaru) membuat acara yang bermanfaat untuk warga masyarakat disini ketimbang membuat acara hura-hura yang tidak jelas apalagi mengundang para waria yang merupakan bagian kelompok LGBT,” kata Rahmat Riza dalam siaran pers yang dikirim Kamis (15/8/2019).
Joged para waria di acara Halal Bihalal itu, kata dia, bisa jadi mencerminkan pimpinan akan memberikan tempat pada kelompok waria dan LGBT di tengah masyarakat yang menganggap hal itu bertentangan dengan syariat.
Wali Kota harus peduli terhadap aspirasi masyarakat di bawah dan bersedia serta berlapang dada menerima kritik dari masyarakat. Karena secara umum masyarakat Banjarbaru adalah masyarakat religius dan kuat keislamannya.
(vhs)
