Mulai September 2019 Penyaluran Rastra di Bolsel Beralih Jadi BPNT
Kamis, 15 Agustus 2019 - 04:09 WIB
Mulai September 2019 Penyaluran Rastra di Bolsel Beralih Jadi BPNT
A
A
A
BOLSEL - Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Hartati JS Mohune memastikan terhitung mulai September 2019, penyaluran beras prasejahtera (Rastra) bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel) akan beralih menjadi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).
Pengalihan tersebut sesuai instruksi pemerintah pusat untuk mewujudkan penyaluran bantuan yang tepat sasaran, tepat jumlah, tepat waktu, tepat kualitas, tepat harga dan tepat administrasi atau disingkat 6T.
“Penyaluran bantuan nontunai akan memberi kemudahan kepada KPM,” jelas Hartati kepada wartawan di Bolsel, Rabu (14/8/2019).
Sementara dari data yang dimiliki oleh Dinsos, tercatat jumlah penerima BPNT di Bolsel sebanyak 4.960 KPM. Tapi, penerima tidak bisa mengambil bantuan dalam bentuk uang. Harus dibelanjakan beras atau telur di e-warung yang ada di setiap desa,” katanya.
Terkait dengan pemberlakuan pengalihan tersebut, pihaknya (Dinsos) akan mengikuti rapat koordinasi (Rakor) bersama Badan Urusan Logistik (Bulog) dan perbankan di Kementerian Sosial (Kemensos).
“Jadi semua persiapan dan teknis penyaluran akan kita bahas dalam Rakor tersebut,” ucapnya.
Pengalihan tersebut sesuai instruksi pemerintah pusat untuk mewujudkan penyaluran bantuan yang tepat sasaran, tepat jumlah, tepat waktu, tepat kualitas, tepat harga dan tepat administrasi atau disingkat 6T.
“Penyaluran bantuan nontunai akan memberi kemudahan kepada KPM,” jelas Hartati kepada wartawan di Bolsel, Rabu (14/8/2019).
Sementara dari data yang dimiliki oleh Dinsos, tercatat jumlah penerima BPNT di Bolsel sebanyak 4.960 KPM. Tapi, penerima tidak bisa mengambil bantuan dalam bentuk uang. Harus dibelanjakan beras atau telur di e-warung yang ada di setiap desa,” katanya.
Terkait dengan pemberlakuan pengalihan tersebut, pihaknya (Dinsos) akan mengikuti rapat koordinasi (Rakor) bersama Badan Urusan Logistik (Bulog) dan perbankan di Kementerian Sosial (Kemensos).
“Jadi semua persiapan dan teknis penyaluran akan kita bahas dalam Rakor tersebut,” ucapnya.
(kri)
