Warga Kupang Minta Ahok Jadi Gubernur NTT
Rabu, 14 Agustus 2019 - 11:26 WIB
Warga Kupang Minta Ahok Jadi Gubernur NTT
A
A
A
KUPANG - Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok berkunjung ke Nusa Tenggara Timur (NTT). Dalam kunjungannya itu, warga Kupang meminta Ahok untuk maju sebagai calon gubernur NTT.
Kedatangan Ahok ke NTT disambut antusias warga Kota Kupang. Namun, Ahok menolak permintaan warga tersebut. Dia mengarahkan masyarakat untuk memilih putra-putri terbaik NNT memimpin daerahnya.
Permintaan untuk menjadi gubernur NTT ditolak Ahok dengan menyodorkan kader terbaik PDI Perjuangan NTT sebagai calon gubernur nantinya. Dukungan warga kepada Ahok karena dinilai berhasil memimpin selama di DKI Jakarta.
Meski mendapat penolakan, masyarakat tetap meminta Ahok untuk memajukan masyarakat NTT.
Ahok mengatakan dirinya percaya kepada para pemimpin di NTT akan berpihak pada rakyat. Untuk itu masyarakat diminta agar bisa mendukung pemerintah dalam melaksanakan program kerjanya.
Setelah permintaan menjadi gubernur ditolak, warga NTT kembali mengusulkan nama Ahok untuk masuk dalam susunan kementerian pada Kabinet Jokowi, namun Ahok mengatakan hal itu merupakan kewenangan presiden.
Kedatangan Ahok ke NTT disambut antusias warga Kota Kupang. Namun, Ahok menolak permintaan warga tersebut. Dia mengarahkan masyarakat untuk memilih putra-putri terbaik NNT memimpin daerahnya.
Permintaan untuk menjadi gubernur NTT ditolak Ahok dengan menyodorkan kader terbaik PDI Perjuangan NTT sebagai calon gubernur nantinya. Dukungan warga kepada Ahok karena dinilai berhasil memimpin selama di DKI Jakarta.
Meski mendapat penolakan, masyarakat tetap meminta Ahok untuk memajukan masyarakat NTT.
Ahok mengatakan dirinya percaya kepada para pemimpin di NTT akan berpihak pada rakyat. Untuk itu masyarakat diminta agar bisa mendukung pemerintah dalam melaksanakan program kerjanya.
Setelah permintaan menjadi gubernur ditolak, warga NTT kembali mengusulkan nama Ahok untuk masuk dalam susunan kementerian pada Kabinet Jokowi, namun Ahok mengatakan hal itu merupakan kewenangan presiden.
(rhs)
