DKI Tindak Tegas Pemilik Utilitas Semrawut di Trotoar
Senin, 12 Agustus 2019 - 03:18 WIB
DKI Tindak Tegas Pemilik Utilitas Semrawut di Trotoar
A
A
A
JAKARTA - Pemprov DKI Jakarta mulai lakukan pembenahan utilitas semrawut dengan memotong dan memindahkannya ke bawah trotoar. Pemilik utilitas diharapkan segera membenahi utilitasnya sesuai imbauan.
Kepala Dinas Bina Marga, Hari Nugroho mengatakan, saat ini pihaknya tengah memetakan utilitas semrawut diatas trotoar yang tengah ditata sebelum melakukan pemotongan seperti yang dilakukan di Jalan Cikini Raya Barat, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat pada Kamis (8/8/2019) lalu.
Saat itu, Hari memutus 20 jaringan Fiber Optic (FO) milik berbagai perusahaan itu karena dianggap menghalangi penataan jalur pejalan kaki atau pedestrian di ruas jalan setempat.
Hari mengaku terpaksa memutus jaringan FO itu karena pihak perusahaan mengabaikan surat yang dilayangkan pemerintah. Berdasarkan catatannya, pemerintah telah melayangkan surat peringatan sebanyak tiga kali sejak empat bulan lalu.
"Dalam klausul yang disepakati kedua belah pihak, kabel FO mereka harus dipindah ke dalam tanah apabila pemerintah sedang melaksanakan proyek yang berkaitan dengan fasilitas publik," kata Harri saat dihubungi, Minggu (11/8/2019).
Hari menjelaskan, keberadaan kabel FO itu telah mengantongi izin dari pemerintah daerah. Karena itu pemerintah meminta kepada perusahaan setempat agar memindahkan jaringannya ke dalam tanah. Namun permintaannya diacuhkan, sehingga dia memutus jaringan itu secara sepihak.
Mengenai dampak terhadap para pelanggan, kata Hari, para perusahaan penyedia jasa dari FO biasanya telah memiliki utilitas cadangan. Dengan demikian, pelayanan terhadap para pelanggan tidak terganggu.
"Kalaupun nanti sudah diputus namun mengganggu pelanggan, itu risiko perusahaan karena kami sudah meminta agar dipindahkan sendiri," imbuhnya.
Dalam waktu dekat dia akan kembali memotong jaringan FO yang membentang di Jalan Satrio Casablanca dan Jalan Kemang Raya. Penyebabnya pun sama, karena DKI sedang melakukan penataan pedestrian di sana.
"Alokasi pedestrian tahun ini sekitar Rp300 miliar dengan jumlah 175 KSD (Kegiatan Strategis Daerah) di DKI," pungkasnya.
Pada tahun ini penataan trotoar dengan pelebaran sesuai kondisi jalan dilakukan di seluruh lima wilayah DKI Jakarta. Di antaranya yaitu di kawasan Senen-Kramat Raya-Salemba di Jakarta Pusat; Jatinegara-Matraman-Dewi Sartika di Jakarta Timur; di Jakarta Utara seputaran Tanjung Priuk; di Jakarta Barat Jalan Jembatan Lima dan di Jakarta Selatan di Jalan Satrio serta Kemang.
Berbeda dari tahun sebelumnya, lanjut Hari, penataan trotoar kali ini menata utilitas yang semrawut di atas dan dipindahkan seluruhnya ke bawah tanah. Sehingga, trotoar yang sudah ditata tidak lagi dibongkar ketika ada perbaikan utilitas.
"Penataan trotoar sekaligus merapihkan utilitas ke dalam manhole yang sudah kami sediakan. Mau tidak mau pemilik utilitas harus memindahkanya ke bawah trotoar melalui manhole," ungkapnya.
Penataan trotoar telah dilakukan sejak 2017 dan hingga saat ini belum mencapai 50 persen dari total jalan yang ada. Penataan itu pun sifatnya bertahap dengan perbaikan utilitas. Di mana, trotoar yang sudah ditata baru kemudian disusul dengan penataan utilitas.
Dia berharap anggaran penataan trotoar terus diberikan agar dalam tiga-empat tahun ke depan, seluruh trotoar sudah nyaman dan aman dari kesemrawutan utilitas diatasnya.
"Penataan trotoar dengan pelebaran dan penataan utilitas tidak mencakup perbaikan atau pelebaran saluran air. Sebab, saluran air menjadi kewenangan Dinas Sumber Daya Air (SDA). Namun, apabila ada saluran yang tersumbat, petugas SDA bisa membersihkanya melalui manhole yang telah disediakan," ungkapnya.
Sekretaris Komisi D DPRD DKI Jakarta, Padapotan Sinaga menyayangkan, penataan trotoar tidak dibarengi dengan perbaikan saluran air yang jelas kondisinya sudah tidak bisa menampung air ketika hujan lokal mengguyur. Hal itu bis terlihat dari banyaknya genangan yang terjadi ketika hujan.
Politisi PDI Perjuangan itu meminta Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan memantau langsung penataan trotoar meski telah menugaskan kepada perusahaan daerahnya.
"Kami juga meminta agar trotoar yang sudah ditata difungsikan sebagaimana mestinya. Tidak ada lagi Pedagang, kendaraan parkir dan sebagainya yang mengokupasi selain pejalan kaki," tegasnya.
Kepala Dinas Bina Marga, Hari Nugroho mengatakan, saat ini pihaknya tengah memetakan utilitas semrawut diatas trotoar yang tengah ditata sebelum melakukan pemotongan seperti yang dilakukan di Jalan Cikini Raya Barat, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat pada Kamis (8/8/2019) lalu.
Saat itu, Hari memutus 20 jaringan Fiber Optic (FO) milik berbagai perusahaan itu karena dianggap menghalangi penataan jalur pejalan kaki atau pedestrian di ruas jalan setempat.
Hari mengaku terpaksa memutus jaringan FO itu karena pihak perusahaan mengabaikan surat yang dilayangkan pemerintah. Berdasarkan catatannya, pemerintah telah melayangkan surat peringatan sebanyak tiga kali sejak empat bulan lalu.
"Dalam klausul yang disepakati kedua belah pihak, kabel FO mereka harus dipindah ke dalam tanah apabila pemerintah sedang melaksanakan proyek yang berkaitan dengan fasilitas publik," kata Harri saat dihubungi, Minggu (11/8/2019).
Hari menjelaskan, keberadaan kabel FO itu telah mengantongi izin dari pemerintah daerah. Karena itu pemerintah meminta kepada perusahaan setempat agar memindahkan jaringannya ke dalam tanah. Namun permintaannya diacuhkan, sehingga dia memutus jaringan itu secara sepihak.
Mengenai dampak terhadap para pelanggan, kata Hari, para perusahaan penyedia jasa dari FO biasanya telah memiliki utilitas cadangan. Dengan demikian, pelayanan terhadap para pelanggan tidak terganggu.
"Kalaupun nanti sudah diputus namun mengganggu pelanggan, itu risiko perusahaan karena kami sudah meminta agar dipindahkan sendiri," imbuhnya.
Dalam waktu dekat dia akan kembali memotong jaringan FO yang membentang di Jalan Satrio Casablanca dan Jalan Kemang Raya. Penyebabnya pun sama, karena DKI sedang melakukan penataan pedestrian di sana.
"Alokasi pedestrian tahun ini sekitar Rp300 miliar dengan jumlah 175 KSD (Kegiatan Strategis Daerah) di DKI," pungkasnya.
Pada tahun ini penataan trotoar dengan pelebaran sesuai kondisi jalan dilakukan di seluruh lima wilayah DKI Jakarta. Di antaranya yaitu di kawasan Senen-Kramat Raya-Salemba di Jakarta Pusat; Jatinegara-Matraman-Dewi Sartika di Jakarta Timur; di Jakarta Utara seputaran Tanjung Priuk; di Jakarta Barat Jalan Jembatan Lima dan di Jakarta Selatan di Jalan Satrio serta Kemang.
Berbeda dari tahun sebelumnya, lanjut Hari, penataan trotoar kali ini menata utilitas yang semrawut di atas dan dipindahkan seluruhnya ke bawah tanah. Sehingga, trotoar yang sudah ditata tidak lagi dibongkar ketika ada perbaikan utilitas.
"Penataan trotoar sekaligus merapihkan utilitas ke dalam manhole yang sudah kami sediakan. Mau tidak mau pemilik utilitas harus memindahkanya ke bawah trotoar melalui manhole," ungkapnya.
Penataan trotoar telah dilakukan sejak 2017 dan hingga saat ini belum mencapai 50 persen dari total jalan yang ada. Penataan itu pun sifatnya bertahap dengan perbaikan utilitas. Di mana, trotoar yang sudah ditata baru kemudian disusul dengan penataan utilitas.
Dia berharap anggaran penataan trotoar terus diberikan agar dalam tiga-empat tahun ke depan, seluruh trotoar sudah nyaman dan aman dari kesemrawutan utilitas diatasnya.
"Penataan trotoar dengan pelebaran dan penataan utilitas tidak mencakup perbaikan atau pelebaran saluran air. Sebab, saluran air menjadi kewenangan Dinas Sumber Daya Air (SDA). Namun, apabila ada saluran yang tersumbat, petugas SDA bisa membersihkanya melalui manhole yang telah disediakan," ungkapnya.
Sekretaris Komisi D DPRD DKI Jakarta, Padapotan Sinaga menyayangkan, penataan trotoar tidak dibarengi dengan perbaikan saluran air yang jelas kondisinya sudah tidak bisa menampung air ketika hujan lokal mengguyur. Hal itu bis terlihat dari banyaknya genangan yang terjadi ketika hujan.
Politisi PDI Perjuangan itu meminta Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan memantau langsung penataan trotoar meski telah menugaskan kepada perusahaan daerahnya.
"Kami juga meminta agar trotoar yang sudah ditata difungsikan sebagaimana mestinya. Tidak ada lagi Pedagang, kendaraan parkir dan sebagainya yang mengokupasi selain pejalan kaki," tegasnya.
(maf)
