Bupati Kudus Terjaring OTT, Gubernur Jateng: Ini Memalukan
Bupati Kudus Terjaring OTT, Gubernur Jateng: Ini Memalukan
A
A
A
WONOSOBO - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengaku marah dan malu karena Bupati Kudus M Tamzil terjaring operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Padahal, Jawa Tengah siap menjadi provinsi pertama yang memiliki perwakilan KPK di daerah.
"Sejak awal saya memimpin Jateng, saya sudah usulkan agar mesti ada perwakilan KPK di daerah. Jateng siap memfasilitasi itu dan menjadi provinsi pertama yang memiliki perwakilan KPK di daerah," ujar Ganjar saat menghadiri prosesi ruwatan rambut gimbal di Alun-Alun Wonosobo, Sabtu (27/7/2019).
Adanya perwakilan KPK di daerah, lanjut dia sangat penting untuk mitigasi korupsi. Setidaknya, KPK di daerah dapat melakukan koordinasi supervisi pencegahan praktik korupsi.
"Kami sudah menawarkan dari dulu, namun belum ada respons. Jogja juga sudah menawarkan dan saya minta Jateng disegerakan. Kalau perlu hari ini dibahas, minggu depan kami siapkan. Kami siap membantu memfasilitasi semua itu secepatnya," tegasnya.
Dengan adanya perwakilan KPK di daerah, kata Ganjar maka praktik-praktik korupsi seperti yang terjadi pada Bupati Kudus tidak terjadi lagi. "Ini memalukan, saya dan semua masyarakat Jateng malu. Malu betul. Saya katakan ini nekat dan cenderung ndableg, dengan pengawasan ketat delapan institusi dan keterbukaan masyarakat, masih ada praktik korupsi terjadi," tegasnya.
Pihaknya tak kurang-kurang dalam upaya mitigasi korupsi kepada seluruh kepala daerah di Jateng. Setiap melantik kepala daerah, Ganjar selalu menegaskan soal pentingnya menjaga integritas dan menandatangani pakta integritas.
"Selain itu, hanya Jateng yang setiap kepala daerah diikutkan pelatihan antikorupsi di KPK. Namun ternyata, sikap individu, pikiran, mindset dari masing-masing individu itu sulit. Nek wis dikandani angel (kalau sudah diberitahu sulit), dilatih ndak bisa, maka OTT menjadi obat mujarab," tegasnya.
Sekadar diketahui, KPK melakukan OTT di Kabupaten Kudus pada Jumat (26/7/2019). Dalam OTT terkait jual beli jabatan tersebut, KPK mengamankan Bupati Kudus, M Tamzil dan delapan orang lainnya.
"Sejak awal saya memimpin Jateng, saya sudah usulkan agar mesti ada perwakilan KPK di daerah. Jateng siap memfasilitasi itu dan menjadi provinsi pertama yang memiliki perwakilan KPK di daerah," ujar Ganjar saat menghadiri prosesi ruwatan rambut gimbal di Alun-Alun Wonosobo, Sabtu (27/7/2019).
Adanya perwakilan KPK di daerah, lanjut dia sangat penting untuk mitigasi korupsi. Setidaknya, KPK di daerah dapat melakukan koordinasi supervisi pencegahan praktik korupsi.
"Kami sudah menawarkan dari dulu, namun belum ada respons. Jogja juga sudah menawarkan dan saya minta Jateng disegerakan. Kalau perlu hari ini dibahas, minggu depan kami siapkan. Kami siap membantu memfasilitasi semua itu secepatnya," tegasnya.
Dengan adanya perwakilan KPK di daerah, kata Ganjar maka praktik-praktik korupsi seperti yang terjadi pada Bupati Kudus tidak terjadi lagi. "Ini memalukan, saya dan semua masyarakat Jateng malu. Malu betul. Saya katakan ini nekat dan cenderung ndableg, dengan pengawasan ketat delapan institusi dan keterbukaan masyarakat, masih ada praktik korupsi terjadi," tegasnya.
Pihaknya tak kurang-kurang dalam upaya mitigasi korupsi kepada seluruh kepala daerah di Jateng. Setiap melantik kepala daerah, Ganjar selalu menegaskan soal pentingnya menjaga integritas dan menandatangani pakta integritas.
"Selain itu, hanya Jateng yang setiap kepala daerah diikutkan pelatihan antikorupsi di KPK. Namun ternyata, sikap individu, pikiran, mindset dari masing-masing individu itu sulit. Nek wis dikandani angel (kalau sudah diberitahu sulit), dilatih ndak bisa, maka OTT menjadi obat mujarab," tegasnya.
Sekadar diketahui, KPK melakukan OTT di Kabupaten Kudus pada Jumat (26/7/2019). Dalam OTT terkait jual beli jabatan tersebut, KPK mengamankan Bupati Kudus, M Tamzil dan delapan orang lainnya.
(kri)
Explore More