DPRD DKI Soroti Kebijakan Anies Baswedan Tahun 2018

JAKARTA - DPRD DKI Jakarta menyoroti sejumlah pembangunan di Jakarta pada tahun 2018. Kritikan muncul dari sebagian fraksi itu saat sidang paripurna di Gedung DPRD DKI.

Tak hanya partai oposisi. Kritikan juga di sampaikan sejumlah partai pengusung. Mereka menilai pembangunan yang tak rampung bukti kegagalan Gubernur Anies Baswedan.

Anggota fraksi PKS DKI Muhammad Subki misalnya, di hadapan pimpinan dan anggota Dewan, serta petinggi Pemprov DKI Jakarta ia menyoroti realisasi realisasi APBD 2018 yang hanya mencapai 82,03 persen dari total APBD Rp 83 triliun.

Belum tercapainya realisasi itu, kata Subki tak lepas kegagalan pembangunan fasilitas publik seperti Puskesmas, sekolah, dan JPO.

“Padahal pembangunan dan perbaikan JPO yang sangat dibutuhkan masyarakat untuk mengurangi kecelakaan," kata Subki saat mewakili Fraksi PKS dalam Rapat Paripurna, Rabu 26 Juni 2019.

Ia menjelaskan, dengan belanja pembangunan akan meningkatkan kesejahteraan dan keselamatan warga, karena itu dirinya meminta program ini diprioritaskan.

Selain itu PKS juga menyindir soal kegiatan besar, seperti pembelian tanah, gedung dan bangunan serta peralatan tetap. “Apakah DKI tidak memiliki perencanaan baik. Kejadian ini juga terjadi di periode sebelumnya,” kata Subki.

Semestinya berpengalaman pada tahun sebelumnya, DKI harus mengantisipasi kegiatan yang berpotensi tidak terlaksana, salah satunya mengarahkan ke pos lainnya.

Sikap serupa juga ditunjukan Fraksi Gerindra yang menilai buruknya kualitas jalan di Jakarta. "Ini dapat dilihat dan dirasakan pada pembangunan jalan utama atau protokol dengan tidak memperhatikan kualitas infrastruktur yang masih rendah, misalnya jalan yang dilintasi busway banyak sekali masih bergelombang," kata Jimmy Alexander Turangan mewakili Fraksi Gerindra.

Sependapat dengan PKS, Gerindra mengatakan dengan nilai anggaran Rp83 Triliun semestinya infrastruktur DKI bisa lebih baik. Karena itu, Gerindra meminta Anies mengevaluasi anakbuahnya.

"Saudara Gubernur sebaiknya melakukan evaluasi komprehensif atas apa yang sudah dilaksanakan SKPD (satuan kerja perangkat daerah)-nya. Khususnya realisasi pembangunan infrastruktur haruslah berorientasi dengan kualitas yang tinggi sehingga dapat bertahan lama," ujar Jimmy.

Sementara mengenai banyaknya anggaran yang tak terserap. Gerindra menilai penyerapan yang tak 100 persen lantaran banyaknya kegagalan lelang. Kondisi memberikan efek domino seperti pelayanan publik yang tidak maksimal, pembangunan mandek, pergerakan ekonomi rakyat melemah, dan dampak negatif lainnya

Sedangkan Fraksi Golkar menyoroti pembangunan Rumah Sakit Koja yang dibiarkan mangkrak sejak 2018 lalu. Kondisi ini disebabkan tertunda lelang yang berlarut larut dan berkepanjangan.

Dalam pandangannya yang di sampaikan Ruddin Akbar Lubis, Golkar juga menyoroti batasan kuota poli yang terjadi di RS Tipe D Kelurahan Kebon Bawang, Tanjung Priok, Jakarta Utara. "Apakah kebijakan ini dibenarkan dan apakah instruksi Gubernur atau kebijakan Kepala RSU Kebon Bawang?" kata dia.

Ruddin menilai tak semestinya pelayanan kesehatan dibatasi. Bahkan sekelas RSU Tipe D yang dikhususnya untuk masyarakat ekonomi bawah.

Sementara itu, Fraksi PDI-P, salah satu dampak dari kurang maksimalnya serapan Anggaran Belanja Daerah adalah besaran sisa lebih penggunaan anggaran (silpa) yang mencapai Rp9,75 triliun.

"Kami menganggap bahwa besaran SILPA tersebut terlalu besar, dikhawatirkan dapat melemahkan Wajib Pajak untuk memenuhi kewajibannya," kata Ellyzabeth CH Mailoa membacakan pandangan fraksinya.

Buktinya, kata Ellyzabeth terlihat dari realisasi pajak daerah yang tak maksimal. Pendapatan DKI dari retribusi hanya mencapai 86,16 persen dari tahun lalu.