Tarif Mahal, Komisi B dan C DPRD DKI Diminta Panggil Manajemen PRJ
Senin, 24 Juni 2019 - 20:05 WIB
Tarif Mahal, Komisi B dan C DPRD DKI Diminta Panggil Manajemen PRJ
A
A
A
JAKARTA - Komisi B dan C DPRD DKI Jakarta diminta segera memanggil manajemen Pekan Raya Jakarta (PRJ) atau Jakarta Fair Kemayoran (JFK) terkait keluhan masyarakat mengenai mahalnya tarif parkir di area tersebut. PRJ atau JFK saat ini tengah digelar di area JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat.
Hal itu disampaikan oleh Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Muhammad Taufik. Harga masuk dan parkir sebesar Rp30.000 sekali masuk, kata dia, terlalu mahal. Seharusnya, harga itu dikoordinasikan terlebih dahulu ke Pemprov DKI.
"Penyelengaraan PRJ kali ini harus dievaluasi, PRJ itu bukan sesuatu yang bisa berdiri sendiri dan bukan semaunya menentukan (tarif) sendiri, tapi koordinasi dengan Pemprov DKI," ujar Taufik di Gedung DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (24/6/2019).
Politikus Partai gerindra ini mengatakan, PRJ merupakan bagian dari hiburan untuk masyarakat dalam memperingati HUT DKI Jakarta dan seharusnya tidak memberatkan warga.
"Saya mendorong Komisi B dan C untuk memanggil manajemen PRJ, karena di situ juga ada terlibat Pemprov sebagai pemilik saham," kata Taufik.
Lebih lanjut, Taufik menekankan agar manajemen PRJ tak semena-mena dalam menaikan tarif masuk, tanpa adanya koordinasi dengan Pemprov DKI. (Baca juga: YLKI Minta Penyelenggaraan PRJ Diperbaiki )
Sebelumnya diberitakan, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI ) mengatakan, manajemen PRJ hanya memungut tarif yang mahal. Tetapi gagal memberikan kenyamanan bagi para pengunjung.
"Masih ada waktu seminggu lagi bagi managemen PRJ untuk memperbaiki layanan dan kinerjanya," kata Ketua Pengurus Harian YLKI, Tulus Abadi dalam keterangan tertulis yang diterima wartawan di Jakarta, Minggu 23 Juni 2019.
Hal itu disampaikan oleh Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Muhammad Taufik. Harga masuk dan parkir sebesar Rp30.000 sekali masuk, kata dia, terlalu mahal. Seharusnya, harga itu dikoordinasikan terlebih dahulu ke Pemprov DKI.
"Penyelengaraan PRJ kali ini harus dievaluasi, PRJ itu bukan sesuatu yang bisa berdiri sendiri dan bukan semaunya menentukan (tarif) sendiri, tapi koordinasi dengan Pemprov DKI," ujar Taufik di Gedung DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (24/6/2019).
Politikus Partai gerindra ini mengatakan, PRJ merupakan bagian dari hiburan untuk masyarakat dalam memperingati HUT DKI Jakarta dan seharusnya tidak memberatkan warga.
"Saya mendorong Komisi B dan C untuk memanggil manajemen PRJ, karena di situ juga ada terlibat Pemprov sebagai pemilik saham," kata Taufik.
Lebih lanjut, Taufik menekankan agar manajemen PRJ tak semena-mena dalam menaikan tarif masuk, tanpa adanya koordinasi dengan Pemprov DKI. (Baca juga: YLKI Minta Penyelenggaraan PRJ Diperbaiki )
Sebelumnya diberitakan, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI ) mengatakan, manajemen PRJ hanya memungut tarif yang mahal. Tetapi gagal memberikan kenyamanan bagi para pengunjung.
"Masih ada waktu seminggu lagi bagi managemen PRJ untuk memperbaiki layanan dan kinerjanya," kata Ketua Pengurus Harian YLKI, Tulus Abadi dalam keterangan tertulis yang diterima wartawan di Jakarta, Minggu 23 Juni 2019.
(mhd)
