Gandeng KPK, Pakta Integritas MRT Bundaran HI-Kota Dilakukan
Kamis, 20 Juni 2019 - 04:36 WIB
Gandeng KPK, Pakta Integritas MRT Bundaran HI-Kota Dilakukan
A
A
A
JAKARTA - PT Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta melakukan Kick-off dan penandatanganan pakta integritas pelaksanaan pengadaan proyek fase 2 MRT Jakarta Koridor Bundaran HI-Kota. Penandatanganan dilakukan oleh Direksi PT MRT Jakarta dan jajaran ketua panitia pengadaan paket kontrak proyek di Hotel Le Meridien, Jakarta Selatan, Rabu 19 Juni 2019.
Penandatanganan tersebut disaksikan Direktur Penelitian dan Pengembangan Bidang Pencegahan Komisi Pemberantasan (KPK) RI, Wawan Wardiana dan perwakilan dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LPKP) RI, Ikak Gayu Patriastomo.
Direktur Utama PT MRT Jakarta, William Sabandar mengatakan, penandatanganan ini merupakan upaya mencegah, daripada kedepannya menjadi persoalan. Terlebih ini merupakan proyek besar, sehingga tidak mungkin dilakukan sendiri, sehingga perlu dikawal.
"Oleh sebab itu, semua elemen yang terkait dengan pengawasan kami libatkan dalam proyek ini," kata William di lokasi.
William menjelaskan Penandatanganan pakta integritas ini merupakan salah satu bentuk komitmen PT MRT Jakarta dalam upaya pencegahan pemberantasan korupsi serta menciptakan lingkungan kerja yang transparan dan akuntabel.
"Kami meminta dukungan kepada seluruh pihak, tidak hanya sejak masa pengadaan namun juga sampai saat implementasinya sehingga sesuai dengan governance yang dipersyarakatkan.
Untuk fase I Lebak Bulus-Bundaran Hi, William menyebutkan bahwa tingkat mencapai 80 rib uorang penumpang per hari, dia berharap bisa mencapai 100 ribu orang per hari. Hal ini menunjukkan bagaimana masyarakat Jakarta melihat MRT benar-benar bisa membantu dan segera berlanjut ke fase selanjutnya.
"Kami juga sangat memperhatikan good corporate governance sebagai resep penting bila ingin kualitas proyek yang baik, memenuhi standar keselamatan, dan keamanan baik dari sisi konstruksi, operasi, maupun bisnis agar MRT Jakarta bisa memberikan pelayanan terbaik," ungkapnya.
Bila itu terjadi, lanjut William, akan menjadi pemicu perubahan di Jakarta dan Indonesia.
"Kami mohon dukungan dari segala pihak tidak hanya sejak masa pengadaan namun juga sampai saat implementasinya sehingga sesuai dengan governance yang dipersyarakatkan," tegasnya.
Dalam pengerjaan fase 2, akan ada enam paket kontrak yang terdiri dari CP200 untuk pekerjaan Gardu Listrik (RSS) di Monas; CP201 untuk Bundaran HI-Monas; CP202 untuk Harmoni-Mangga Besar; CP203 untuk Glodok-Kota, CP205 untuk pekerjaan sistem perkeretaapian (railway systems) dan rel (track works); dan CP206 untuk pekerjaan kereta (rolling stock). Diharapkan seluruh pekerjaan pembangunan selesai pada 2024.
Penandatanganan tersebut disaksikan Direktur Penelitian dan Pengembangan Bidang Pencegahan Komisi Pemberantasan (KPK) RI, Wawan Wardiana dan perwakilan dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LPKP) RI, Ikak Gayu Patriastomo.
Direktur Utama PT MRT Jakarta, William Sabandar mengatakan, penandatanganan ini merupakan upaya mencegah, daripada kedepannya menjadi persoalan. Terlebih ini merupakan proyek besar, sehingga tidak mungkin dilakukan sendiri, sehingga perlu dikawal.
"Oleh sebab itu, semua elemen yang terkait dengan pengawasan kami libatkan dalam proyek ini," kata William di lokasi.
William menjelaskan Penandatanganan pakta integritas ini merupakan salah satu bentuk komitmen PT MRT Jakarta dalam upaya pencegahan pemberantasan korupsi serta menciptakan lingkungan kerja yang transparan dan akuntabel.
"Kami meminta dukungan kepada seluruh pihak, tidak hanya sejak masa pengadaan namun juga sampai saat implementasinya sehingga sesuai dengan governance yang dipersyarakatkan.
Untuk fase I Lebak Bulus-Bundaran Hi, William menyebutkan bahwa tingkat mencapai 80 rib uorang penumpang per hari, dia berharap bisa mencapai 100 ribu orang per hari. Hal ini menunjukkan bagaimana masyarakat Jakarta melihat MRT benar-benar bisa membantu dan segera berlanjut ke fase selanjutnya.
"Kami juga sangat memperhatikan good corporate governance sebagai resep penting bila ingin kualitas proyek yang baik, memenuhi standar keselamatan, dan keamanan baik dari sisi konstruksi, operasi, maupun bisnis agar MRT Jakarta bisa memberikan pelayanan terbaik," ungkapnya.
Bila itu terjadi, lanjut William, akan menjadi pemicu perubahan di Jakarta dan Indonesia.
"Kami mohon dukungan dari segala pihak tidak hanya sejak masa pengadaan namun juga sampai saat implementasinya sehingga sesuai dengan governance yang dipersyarakatkan," tegasnya.
Dalam pengerjaan fase 2, akan ada enam paket kontrak yang terdiri dari CP200 untuk pekerjaan Gardu Listrik (RSS) di Monas; CP201 untuk Bundaran HI-Monas; CP202 untuk Harmoni-Mangga Besar; CP203 untuk Glodok-Kota, CP205 untuk pekerjaan sistem perkeretaapian (railway systems) dan rel (track works); dan CP206 untuk pekerjaan kereta (rolling stock). Diharapkan seluruh pekerjaan pembangunan selesai pada 2024.
(mhd)
