Rusunawa Lebih Dibutuhkan Masyarakat Dibanding Rumah DP 0 Persen
Selasa, 18 Juni 2019 - 20:07 WIB
Rusunawa Lebih Dibutuhkan Masyarakat Dibanding Rumah DP 0 Persen
A
A
A
JAKARTA - Anggota DPRD Partai Nasdem, Bestari Barus menilai Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) lebih dibutuhkan oleh DKI. Selain kepemilikannya sudah pasti, harga rusun jauh lebih murah dibandingkan DP 0 persen.
"Masa kita ngabisin uang kita untuk 25 tahun? Saya pikir ini enggak cocok untuk rakyat, tak ada nilai ekonominya," kata Bestari saat diminta komentarnya mengenai Rusun yang mangkrak di Jakarta, Selasa (18/6/2019).
Bukan tanpa alasan, menurutnya, DP 0 persen yang diprogramkan oleh Pemprov DKI saat ini dinilai tidak jelas. Ia melihat warga yang ingin memiliki harus membayar cicilan hingga 20 tahun. Selain itu unit rumah itu tak boleh dipindah tangankan.
Kondisi ini tak beda jauh dengan Rusunawa DKI. Pada Rusunawa terlihat sekalipun sama aturannya, yakni tak boleh dipindahtangankan. Namun warga dibebankan biaya sewa perbulan yang lebih murah, yakni di bawah Rp500.000. Sementara untuk DP 0 persen biaya cicilan termurah yakni Rp1,1 juta selama 20 tahun.
"Nah kalau sudah 25 tahun kan bangunan harus diganti. Mereka kena beban lagi," ucapnya. (Baca juga: Akhir Bulan Ini, Pemprov DKI Verifikasi Rumah DP 0% )
Sedangkan Rusunawa, kata Bestari, DKI tidak lagi memprioritaskan pembangunan ini. Hal ini tercermin di tahun 2018 ketika DPRD menyetujui anggaran Rp700 miliar pembangunan tiga unit tower. Pembangunan itu tidak jadi, karena ketidak seriusan DKI.
Sementara itu, dikonfirmasi terpisah, Kepala Dinas Perumahan dan Gedung DKI Jakarta, Kelik Indriyanto belum memberikan jawabannya. Meski SINDOnews telah mencoba menelpon dan mengirim pesan via WhatsApp, namun yang bersangkutan memilih tak membalas.
"Masa kita ngabisin uang kita untuk 25 tahun? Saya pikir ini enggak cocok untuk rakyat, tak ada nilai ekonominya," kata Bestari saat diminta komentarnya mengenai Rusun yang mangkrak di Jakarta, Selasa (18/6/2019).
Bukan tanpa alasan, menurutnya, DP 0 persen yang diprogramkan oleh Pemprov DKI saat ini dinilai tidak jelas. Ia melihat warga yang ingin memiliki harus membayar cicilan hingga 20 tahun. Selain itu unit rumah itu tak boleh dipindah tangankan.
Kondisi ini tak beda jauh dengan Rusunawa DKI. Pada Rusunawa terlihat sekalipun sama aturannya, yakni tak boleh dipindahtangankan. Namun warga dibebankan biaya sewa perbulan yang lebih murah, yakni di bawah Rp500.000. Sementara untuk DP 0 persen biaya cicilan termurah yakni Rp1,1 juta selama 20 tahun.
"Nah kalau sudah 25 tahun kan bangunan harus diganti. Mereka kena beban lagi," ucapnya. (Baca juga: Akhir Bulan Ini, Pemprov DKI Verifikasi Rumah DP 0% )
Sedangkan Rusunawa, kata Bestari, DKI tidak lagi memprioritaskan pembangunan ini. Hal ini tercermin di tahun 2018 ketika DPRD menyetujui anggaran Rp700 miliar pembangunan tiga unit tower. Pembangunan itu tidak jadi, karena ketidak seriusan DKI.
Sementara itu, dikonfirmasi terpisah, Kepala Dinas Perumahan dan Gedung DKI Jakarta, Kelik Indriyanto belum memberikan jawabannya. Meski SINDOnews telah mencoba menelpon dan mengirim pesan via WhatsApp, namun yang bersangkutan memilih tak membalas.
(mhd)
