Banjir Kritik di Media Sosial, Pemkab Gunungkidul Revisi Format Surat Pernyataan Miskin
Jum'at, 14 Juni 2019 - 20:34 WIB
Banjir Kritik di Media Sosial, Pemkab Gunungkidul Revisi Format Surat Pernyataan Miskin
A
A
A
GUNUNGKIDUL - Setelah banyak menuai kritik di media sosial, Pemkab Gunungkidul akan meninjau ulang format surat keterangan kemiskinan. Kepala Dinas Sosial Gunungkidul Siwi Iriyanti mengaku, bisa memahami kritikan masyarakat terkait dengan surat pernyataan tersebut.
"Tidak ada buatan jelek dari Pemkab. Namun kita akan mencoba ubah, sehingga lebih pas untuk format surat tersebut," katanya kepada SINDOnews, Jumat (14/6/2019). (Baca juga; Ngurus KIS, Warga Miskin Harus Siap Dilaknat Tuhan Jika Bohong )
Model surat pernyataan miskin yang dikeluarkan Dinas Sosial Kabupaten Gunungkidul menimbulkan kontroversi dan viral di media sosial. Ini lantaran adanya kalimat yang siap menerima kutukan Tuhan apabila pernyataan miskin tersebut tidak sesuai dengan kenyataan atau berbohong
Dia juga mengakuinya format tersebut memang dibuat dari pihaknya. Hal ini menjadi lampiran dari peraturan bupati yang sudah disahkan pada 2017. "Format surat pernyataan memang menjadi lampiran dari Perbup nomor 98 tahun 2017 tentang strategi penanggulangan kemiskinan," ujarnya.
Dengan kritikan yang viral tersebut, pihaknya sudah mendapat instruksi langsung dari Bupati Badingah untuk segera melakukan revisi. "Kita sudah mendapatkan perintah langsung dan sudah berkoordinasi dengan beberapa organisasi pemerintah daerah (OPD). Hasilnya surat pernyataan miskin akan kita ubah," pungkasnya.
"Tidak ada buatan jelek dari Pemkab. Namun kita akan mencoba ubah, sehingga lebih pas untuk format surat tersebut," katanya kepada SINDOnews, Jumat (14/6/2019). (Baca juga; Ngurus KIS, Warga Miskin Harus Siap Dilaknat Tuhan Jika Bohong )
Model surat pernyataan miskin yang dikeluarkan Dinas Sosial Kabupaten Gunungkidul menimbulkan kontroversi dan viral di media sosial. Ini lantaran adanya kalimat yang siap menerima kutukan Tuhan apabila pernyataan miskin tersebut tidak sesuai dengan kenyataan atau berbohong
Dia juga mengakuinya format tersebut memang dibuat dari pihaknya. Hal ini menjadi lampiran dari peraturan bupati yang sudah disahkan pada 2017. "Format surat pernyataan memang menjadi lampiran dari Perbup nomor 98 tahun 2017 tentang strategi penanggulangan kemiskinan," ujarnya.
Dengan kritikan yang viral tersebut, pihaknya sudah mendapat instruksi langsung dari Bupati Badingah untuk segera melakukan revisi. "Kita sudah mendapatkan perintah langsung dan sudah berkoordinasi dengan beberapa organisasi pemerintah daerah (OPD). Hasilnya surat pernyataan miskin akan kita ubah," pungkasnya.
(wib)
