Rekapitulasi Rampung, Honor Anggota PPS Kota Bekasi Belum Juga Cair
Jum'at, 24 Mei 2019 - 18:03 WIB
Rekapitulasi Rampung, Honor Anggota PPS Kota Bekasi Belum Juga Cair
A
A
A
JAKARTA - Kendati sudah menyelesaikan rekapitulasi penghitungan suara di Kota Bekasi, honor seluruh anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) di Kota Bekasi ternyata belum juga cair. Bekali-kali ditanyakan, sayangnya belum ada jawaban memuaskan dari KPU Kota Bekasi.
Anggota PPS Kelurahan Jatiluhur, Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi Wahyu Samio Widodo mengatakan, sudah dua bulan ini honor yang harusnya diterima setiap bulan tidak juga cair. "Honor yang belum cair terhitung mulai April dan Mei 2019," katanya kepada SINDOnews di Jakarta Pusat, Jumat (24/5/2019).
Pihak KPU, lanjutnya, seperti mengulur-ulur pemberian honor para anggota PPS. Bahkan untuk menagih honor, dirinya sempat mogok bekerja agar bisa segera dicairkan.
Saat itu, Wahyu dan ketua PPS Jatiluhur nekat mogok kerja agar honor bulan Agustus-November 2019 bisa cair. "Pada November 2018 sempat mogok bekerja, akhirnya setelah itu honor baru dicairkan KPU," terangnya.
Wahyu yang bekerja sebagai Operating Data Pemilih (ODP) di PPS Jatiluhur mengaku, sebenarnya bayaran yang mereka terima tidak sebanding dengan waktu kerja yang luar biasa. "Kami bekerja siang malam menginput data pemilih hanya dibayar Rp800 ribu, tapi kenapa hak kami sulit cair," katanya.
Tak hanya honor, biaya alat tulis kantor (ATK) yang seharusnya dicairkan setiap bulan juga tersendat. Padahal, laporan sudah dibuat dan dikirmkan ke KPU Kota Bekasi.
Anggota PPS Kelurahan Jatiluhur, Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi Wahyu Samio Widodo mengatakan, sudah dua bulan ini honor yang harusnya diterima setiap bulan tidak juga cair. "Honor yang belum cair terhitung mulai April dan Mei 2019," katanya kepada SINDOnews di Jakarta Pusat, Jumat (24/5/2019).
Pihak KPU, lanjutnya, seperti mengulur-ulur pemberian honor para anggota PPS. Bahkan untuk menagih honor, dirinya sempat mogok bekerja agar bisa segera dicairkan.
Saat itu, Wahyu dan ketua PPS Jatiluhur nekat mogok kerja agar honor bulan Agustus-November 2019 bisa cair. "Pada November 2018 sempat mogok bekerja, akhirnya setelah itu honor baru dicairkan KPU," terangnya.
Wahyu yang bekerja sebagai Operating Data Pemilih (ODP) di PPS Jatiluhur mengaku, sebenarnya bayaran yang mereka terima tidak sebanding dengan waktu kerja yang luar biasa. "Kami bekerja siang malam menginput data pemilih hanya dibayar Rp800 ribu, tapi kenapa hak kami sulit cair," katanya.
Tak hanya honor, biaya alat tulis kantor (ATK) yang seharusnya dicairkan setiap bulan juga tersendat. Padahal, laporan sudah dibuat dan dikirmkan ke KPU Kota Bekasi.
(ysw)
