Aksi Ricuh, PP Muhammadiyah Minta Pemerintah Segera Pulihkan Situasi
Kamis, 23 Mei 2019 - 08:40 WIB
Aksi Ricuh, PP Muhammadiyah Minta Pemerintah Segera Pulihkan Situasi
A
A
A
JAKARTA - Aksi tolak hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 di depan Kantor Badan Pengawasan Pemilihan Umum (Bawaslu) menelan banyak korban. Menanggapi hal itu, Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah meminta pemerintah segera memulihkan situasi.
"Dan melakukan langkah-langkah yang lebih arif dan lebih tepat agar situasi kembali normal dan kehidupan perekonomian kita kembali bisa hidup dan menggeliat," kata Ketua PP Muhammadiyah Anwar Abbas kepada wartawan di Jakarta, Kamis (8/5/2019).
Apabila aksi yang berujung ricuh terus berlanjut dan aparat penegak keamanan semakin represif dan brutal, kata dia, tentu masalah ini akan berdampak buruk terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. Terutama terhadap kehidupan perekonomian nasional.
"Karena masalah ini jelas-jelas akan membuat para investor dan dunia usaha akan lari dan atau menarik diri dan tidak bisa melakukan aktifitasnya sehingga dunia perekonomian nasional lumpuh karena disebabkan oleh faktor stabilitas keamanan dalam negeri yang mereka butuhkan dan perlukan terganggu dan tidak ada," urainya.
Maka itu, kata dia, pemerintah harus mendesak dan memerintahkan pihak kepolisian dan aparat yang bertugas di lapangan untuk tidak melakukan hal-hal yang bisa menyebabkan jiwa dan nyawa dari para pengunjuk rasa hilang.
"Karena hal ini selain tidak sesuai dengan sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab juga akan merusak citra penegak hukum dan keamanan serta pemerintah," ujar Anwar.
"Dan melakukan langkah-langkah yang lebih arif dan lebih tepat agar situasi kembali normal dan kehidupan perekonomian kita kembali bisa hidup dan menggeliat," kata Ketua PP Muhammadiyah Anwar Abbas kepada wartawan di Jakarta, Kamis (8/5/2019).
Apabila aksi yang berujung ricuh terus berlanjut dan aparat penegak keamanan semakin represif dan brutal, kata dia, tentu masalah ini akan berdampak buruk terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. Terutama terhadap kehidupan perekonomian nasional.
"Karena masalah ini jelas-jelas akan membuat para investor dan dunia usaha akan lari dan atau menarik diri dan tidak bisa melakukan aktifitasnya sehingga dunia perekonomian nasional lumpuh karena disebabkan oleh faktor stabilitas keamanan dalam negeri yang mereka butuhkan dan perlukan terganggu dan tidak ada," urainya.
Maka itu, kata dia, pemerintah harus mendesak dan memerintahkan pihak kepolisian dan aparat yang bertugas di lapangan untuk tidak melakukan hal-hal yang bisa menyebabkan jiwa dan nyawa dari para pengunjuk rasa hilang.
"Karena hal ini selain tidak sesuai dengan sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab juga akan merusak citra penegak hukum dan keamanan serta pemerintah," ujar Anwar.
(mhd)
