Ketua DPRD dan GP Ansor Ciamis Serukan Tolak People Power

CIAMIS - DPRD Ciamis, Jawa Barat, mengajak masyarakat Ciamis untuk tidak ikut dalam aksi 22 Mei 2019 mendatang di Jakarta. Isu people power atau gerakan kedaulatan rakyat sebenarnya telah dilakukan pada 17 April 2019 lalu saat pelaksanaan Pilpres dan Pileg serentak.

"People power yang mana lagi? People power itu 17 April untuk menegakkan kekuasaan, untuk memilih siapa yang berkuasa memimpin negeri ini, sudah selesai," ungkap Ketua DPRD Ciamis Nanang Permana saat ditemui wartawan usai menghadiri acara Rakor Lintas Sektoral di Polres Ciamis, baru-baru ini.

Nanang menambahkan, apabila ada people power yang lain, maka itu merupakan people power tandingan yang artinya ilegal. Karena kalau people power untuk merubuhkan kekuasaan, menurutnya paling tidak harus ada gejala sosial 80% rakyat tidak puas dengan kepemimpinan.

"Data survei 70 persen rakyat puas terhadap Jokowi. Lebih baik dari pada people power, nonton Power Rangers saja ya," selorohnya.

Penolakan people power atau gerakan kedaulatan rakyat juga diserukan Ketua GP Ansor Kabupaten Ciamis, Dandeu Ri’fai. Menurut dia, bulan Ramadhan diharapkan bisa dijadikan momentum untuk mempersatukan kembali perbedaan yang terjadi selama proses Pemilu Presiden (Pilpres) dan Pemilu Legislatif.

Meski konstelasi politik selama proses Pilpres berjalan ketat, namun dirinya yakin seluruh rakyat Indonesia bisa melewatinya dengan aman tanpa perpecahan. “Apalagi sekarang Ramadhan. Seperti diketahui bahwa bulan suci ini penuh dengan keberkahan. Beribadah dan berbuat baik selama bulan ramadhan tentu akan mendapat pahala yang lebih,” tegas Dandeu Ri’fai.

“Jadi, kami mangajak kepada semua elemen bangsa untuk bersama-sama merekatkan persatuan dan kesatuan. Apabila ada gesakan selama Pilpres, mari kita saling memaafkan dan songsong masa depan Indonesia yang lebih baik,” ujarnya.

Mengenai isu people power untuk menolak hasil Pilpres, kata Dandeu, sebaiknya abaikan saja. Karena hal itu sebuah kesia-siaan belaka. “Apalagi harus meninggalkan hal-hal yang lebih utama di bulan ramadhan. Tentu itu perbuatan sangat sia-sia,” tegasnya.

Dandeu menduga ada pihak-pihak ingin memanfaatkan situasi dibalik isu people power. Hal itu harus diantisipasi bersama-sama, baik oleh masyarakat, termasuk pihak terkait dalam hal ini TNI dan Polri.

“Kami sangat mendukung upaya Polri dan TNI dalam menciptakan ketertiban dan keamanan di Ciamis dan Pangandaran. Jadi, jangan beri ruang kepada siapapun yang ingin melakukan kekacauan di tengah masyarakat,” tegasnya.

Dandeu menegaskan, semua pihak harus menghormati hasil Pemilu. Adapun kelompok yang merasa tidak puas, kata dia, sebaiknya menyalurkan melalui jalur hukum, yaitu melalui gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Menurut Dandeu, proses Pemilu tahun 2019 sudah sangat konstitusional.

“Menyalurkan pendapat melalui aksi people power tentu tindakan yang tidak dikehendaki mayoritas rakyat. Karena rakyat mengingatnya pada peristiwa people power tahun 1998 yang berbuntut kerusuhan dan situasi mencekam. Jadi, aksi people power bukan hal yang baik dan malah berpotensi terjadi perpecahan antar anak bangsa,” ucapnya.