Ingin Bebas Korupsi, WH Gandeng Ikatan Akuntansi Banten
A
A
A
SERANG - Gubernur Banten Wahidin Halim (WH) menggandeng Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) Wilayah Banten guna mewujudkan pemerintahan yang bersih dari praktik korupsi. Sebab, Banten belum lepas dari pengawasan khusus oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Pegawai yang korupsi saya pecat, memalsukan tanda tangan saya pecat. Saya sangat komitmen untuk membersihkan korupsi di lingkungan Pemerintahan Provinsi Banten," tegas WH, Kamis (2/5/2019).
Mantan Wali Kota Tangerang itu mengaku sangat berkomitmen untuk mewujudkan clean governance dan memberantas korupsi di lingkungan Pemerintahan Provinsi Banten. "Kita sudah membuat sistem untuk menata dan merapikan laporan keuangan negara dengan baik dan benar hingga mendapat predikat wajar tanpa pengecualian oleh Badan Pemeriksa Keuangan," ujarnya.
Tidak hanya itu, WH juga mengatakan bahwa sudah membentuk tim yang bertugas melakukan pengelolaan keuangan negara, pengawasan dan pendampingan dengan melibatkan BPK dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
Gubernur juga mengajak kepada pengurus IAI Wilayah Banten untuk membantu melakukan tata pengelolaan keuangan yang baik dan benar, untuk mewujudkan clean governance. "Apa yang bisa diberikan IAI Wilayah Banten untuk Pemerintah Provinsi Banten, untuk mewujudkan clean governance?," tanya Gubernur.
Menanggapi hal tersebut, Ketua IAI Wilayah Banten, Helmy Yazid mengatakan, IAI Banten akan segera menindaklanjuti masukan dari Gubernur Banten, dan meningkatkan koordinasi dengan pengurus IAI Wilayah Banten, BPK dan BPKP untuk mengambil langkah dan menyusun program kerja yang nyata untuk mewujdukan clean governance.
"Bahkan Pak Gubernur meminta kontribusi nyata dari IAI Wilayah BAnten terkait clean governance dan melakukan kerja nyata terhadap pemerintahan daerah. Terutama terkait laporan keuangan pemerintah daerah," katanya didampingi Wakil Ketua IAI Wilayah Banten, Wulan Retnowati.
"Pegawai yang korupsi saya pecat, memalsukan tanda tangan saya pecat. Saya sangat komitmen untuk membersihkan korupsi di lingkungan Pemerintahan Provinsi Banten," tegas WH, Kamis (2/5/2019).
Mantan Wali Kota Tangerang itu mengaku sangat berkomitmen untuk mewujudkan clean governance dan memberantas korupsi di lingkungan Pemerintahan Provinsi Banten. "Kita sudah membuat sistem untuk menata dan merapikan laporan keuangan negara dengan baik dan benar hingga mendapat predikat wajar tanpa pengecualian oleh Badan Pemeriksa Keuangan," ujarnya.
Tidak hanya itu, WH juga mengatakan bahwa sudah membentuk tim yang bertugas melakukan pengelolaan keuangan negara, pengawasan dan pendampingan dengan melibatkan BPK dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
Gubernur juga mengajak kepada pengurus IAI Wilayah Banten untuk membantu melakukan tata pengelolaan keuangan yang baik dan benar, untuk mewujudkan clean governance. "Apa yang bisa diberikan IAI Wilayah Banten untuk Pemerintah Provinsi Banten, untuk mewujudkan clean governance?," tanya Gubernur.
Menanggapi hal tersebut, Ketua IAI Wilayah Banten, Helmy Yazid mengatakan, IAI Banten akan segera menindaklanjuti masukan dari Gubernur Banten, dan meningkatkan koordinasi dengan pengurus IAI Wilayah Banten, BPK dan BPKP untuk mengambil langkah dan menyusun program kerja yang nyata untuk mewujdukan clean governance.
"Bahkan Pak Gubernur meminta kontribusi nyata dari IAI Wilayah BAnten terkait clean governance dan melakukan kerja nyata terhadap pemerintahan daerah. Terutama terkait laporan keuangan pemerintah daerah," katanya didampingi Wakil Ketua IAI Wilayah Banten, Wulan Retnowati.
(wib)