Diduga Ada Penggelembungan Suara, 3 TPS di Pangandaran Lakukan Penghitungan Ulang
Kamis, 18 April 2019 - 18:40 WIB
Diduga Ada Penggelembungan Suara, 3 TPS di Pangandaran Lakukan Penghitungan Ulang
A
A
A
PANGANDARAN - Sebanyak 3 TPS di Kabupaten Pangandaran terpaksa harus melaksanakan penghitungan ulang hasil pemungutan suara Pemilihan Umum (Pemilu) Serentak. Koordinator Divisi Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Pangandaran Gaga Abdillah Sihab mengatakan, ke 3 TPS yang melaksanakan penghitungan ulang lantaran terjadi kekeliruan petugas Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS) dalam melaksanakan penghitungan hasil pemungutan.
"Bawaslu menilai, KPPS di Pangandaran belum memahami regulasi secara utuh, sehingga banyak kekeliruan dalam melaksanakan tugas," kata Gaga, Kamis (8/4/2019).
Gaga menambahkan, TPS yang melaksanakan penghitungan ulang diantaranya di Kecamatan Pangandaran 2 TPS, di Kecamatan Cijulang 1 TPS.
"TPS di Kecamatan Pangandaran yang melaksanakan penghitungan ulang diantaranya di TPS 01 Desa Wonoharjo dan TPS 02 Desa Pananjung sedangkan di Kecamatan Cijulang di TPS 08 Desa Cijulang," tambahnya.
Gaga menjelaskan, penyebab dilakukan penghitungan ulang rata-rata terjadi kesalahan petugas KPPS dan saksi dalam penandaan surat suara calon anggota DPRD, DPRD Provinsi dan DPR RI dengan suara partai politik.
"Akibat dari kesalahan penandaan hitungan tersebut menyebabkan ada penggelembungan suara partai politik jika suara calon anggota DPRD, DPRD Provinsi dan DPR RI yang sah dimasukan ke suara partai politik," jelasnya.
"Bawaslu menilai, KPPS di Pangandaran belum memahami regulasi secara utuh, sehingga banyak kekeliruan dalam melaksanakan tugas," kata Gaga, Kamis (8/4/2019).
Gaga menambahkan, TPS yang melaksanakan penghitungan ulang diantaranya di Kecamatan Pangandaran 2 TPS, di Kecamatan Cijulang 1 TPS.
"TPS di Kecamatan Pangandaran yang melaksanakan penghitungan ulang diantaranya di TPS 01 Desa Wonoharjo dan TPS 02 Desa Pananjung sedangkan di Kecamatan Cijulang di TPS 08 Desa Cijulang," tambahnya.
Gaga menjelaskan, penyebab dilakukan penghitungan ulang rata-rata terjadi kesalahan petugas KPPS dan saksi dalam penandaan surat suara calon anggota DPRD, DPRD Provinsi dan DPR RI dengan suara partai politik.
"Akibat dari kesalahan penandaan hitungan tersebut menyebabkan ada penggelembungan suara partai politik jika suara calon anggota DPRD, DPRD Provinsi dan DPR RI yang sah dimasukan ke suara partai politik," jelasnya.
(sms)
