Bupati Nelson Resmikam 75 Unit Rumah Program BSPS di Kecamatan Mootilango
Kamis, 14 Maret 2019 - 14:51 WIB
Bupati Nelson Resmikam 75 Unit Rumah Program BSPS di Kecamatan Mootilango
A
A
A
LIMBOTO - Bupati Gorontalo Nelson Pomalingo meresmikan 75 unit rumah layak huni nyaman dan pantas (Mahyani NP) untuk program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dana strategis bagi masyarakat miskin di Kecamatan Mootilango, Kabupaten Gorontalo, Rabu (13/03/19).
Mahyani NP program BSPS merupakan bagian dari total 2600 unit rumah yang sukses dibangun oleh Pemerintah Kabupaten Gorontalo pada tahun anggaran 2018. Untuk 75 unit rumah program BSPS di Kecamatan Mootilango, tersebar di Desa Sidomukti, Desa Satria dan Desa Helumo.
Pemkab Gorontalo, tahun 2016 awal kepemimpinan Bupati Nelson Pomalingo membangun rumah layak huni sebanyak 500 unit, tahun 2017 meningkat hingga 1.700 unit, dan tahun 2018, 2600 unit rumah. Jadi selama tiga tahun Pemkab Gorontalo yang dipimpin Bupati Nelson sukses membangun 4.700 unit rumah.
Jumlah ini, Menurut Bupati Nelson masih kurang, sehingga di tahun 2019 dia kembali memacu mempersembahkan ribuan unit rumah layak huni. "Tahun 2019, untuk sementara sesuai data yang ada 2435 unit yang akan dibangun dan tidak menutup kemungkinan jumlah ini akan mencapai 3000 unit rumah dengan berbagai sumber dana yang ada termasuk dari bantuan yang akan dibangun oleh baznas, persembahan pimpinan OPD, Tim penggerak PKK dan dharma wanita Persatuan Kabupaten Gorontalo, dari dana desa serta bantuan dari luar negeri," kata Bupati Nelson.
![Bupati Nelson Resmikam 75 Unit Rumah Program BSPS di Kecamatan Mootilango]()
Menurut Nelson, sejatinya masyarakat masih akan diintervensi dan membutuhkan Mahyani NP 19 ribu jiwa dan kalau jumlah 3000 unit tahun 2019 ini tercapai, maka dalam empat tahun total rumah yang sukses dibangun sebanyak 7.000-an unit.
"Sehingga, jika tidak ada aral melintang, target 10 ribu rumah layak huni, Insya Allah akan terpenuhi pada tahun 2020-2021 saat memasuki akhir masa jabatan saya," imbuh Nelson.
Nelson berharap, dengan persembahan Mahyani ini bagi warga tidak mampu, sebagai indikatornya intervensi penurunan kemiskinan di Kabupaten Gorontalo dari tahun ke tahun yang ditargetkan 1% akan tercapai.
"Sambil juga mengintervensi bantuan dari sektor lain, sebut saja bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan kelompok usaha bersama (Kube), Usaha ekonomi produktif (UEP), bantuan modal bagi pengusaha baru, bantuan dari sektor pertanian dan bantuan peternakan," beber Bupati Nelson.
Nelson Berharap Mahyani dapat digunakan dengan baik dan tidak dijual.
Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Doni Lahati menambahkan, peresmian rumah secara terpadu ini dibangun di tiga lokasi yakni desa ini sebagai bagian dari jumlah total 126 unit rumah nyaman dan pantas untuk Kecamatan Mootilango tahun 2018.
"Kami naikkaan grade-nya, dari sekadar layak hunimenjadi rumah yang nyaman dan pantas. Dari sisi bangunannya, strukturnya, mudah proses pencahayaanya, sirkulasi udaranya. Kemudian pantas itu tersedia fasilitas sanitasi, jalan yang menghubungkan antara pemilik dan prasarana lainnya," kata Doni Lahati.
"Tahun ini, kita bangun jambanisasi, satu rumah satu unit jamban dan ini yang disebut nyaman dan pantas. Terkait pembebasan lahan juga, kami akan koordinasikan dengan badan pertanahan dan ini kita coba kaji pemberian sertifikat tanah gratis agar mereka nyaman dan tidak dituntut di kemudian hari," pungkas Doni Lahati.
Mahyani NP program BSPS merupakan bagian dari total 2600 unit rumah yang sukses dibangun oleh Pemerintah Kabupaten Gorontalo pada tahun anggaran 2018. Untuk 75 unit rumah program BSPS di Kecamatan Mootilango, tersebar di Desa Sidomukti, Desa Satria dan Desa Helumo.
Pemkab Gorontalo, tahun 2016 awal kepemimpinan Bupati Nelson Pomalingo membangun rumah layak huni sebanyak 500 unit, tahun 2017 meningkat hingga 1.700 unit, dan tahun 2018, 2600 unit rumah. Jadi selama tiga tahun Pemkab Gorontalo yang dipimpin Bupati Nelson sukses membangun 4.700 unit rumah.
Jumlah ini, Menurut Bupati Nelson masih kurang, sehingga di tahun 2019 dia kembali memacu mempersembahkan ribuan unit rumah layak huni. "Tahun 2019, untuk sementara sesuai data yang ada 2435 unit yang akan dibangun dan tidak menutup kemungkinan jumlah ini akan mencapai 3000 unit rumah dengan berbagai sumber dana yang ada termasuk dari bantuan yang akan dibangun oleh baznas, persembahan pimpinan OPD, Tim penggerak PKK dan dharma wanita Persatuan Kabupaten Gorontalo, dari dana desa serta bantuan dari luar negeri," kata Bupati Nelson.
Menurut Nelson, sejatinya masyarakat masih akan diintervensi dan membutuhkan Mahyani NP 19 ribu jiwa dan kalau jumlah 3000 unit tahun 2019 ini tercapai, maka dalam empat tahun total rumah yang sukses dibangun sebanyak 7.000-an unit.
"Sehingga, jika tidak ada aral melintang, target 10 ribu rumah layak huni, Insya Allah akan terpenuhi pada tahun 2020-2021 saat memasuki akhir masa jabatan saya," imbuh Nelson.
Nelson berharap, dengan persembahan Mahyani ini bagi warga tidak mampu, sebagai indikatornya intervensi penurunan kemiskinan di Kabupaten Gorontalo dari tahun ke tahun yang ditargetkan 1% akan tercapai.
"Sambil juga mengintervensi bantuan dari sektor lain, sebut saja bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan kelompok usaha bersama (Kube), Usaha ekonomi produktif (UEP), bantuan modal bagi pengusaha baru, bantuan dari sektor pertanian dan bantuan peternakan," beber Bupati Nelson.
Nelson Berharap Mahyani dapat digunakan dengan baik dan tidak dijual.
Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Doni Lahati menambahkan, peresmian rumah secara terpadu ini dibangun di tiga lokasi yakni desa ini sebagai bagian dari jumlah total 126 unit rumah nyaman dan pantas untuk Kecamatan Mootilango tahun 2018.
"Kami naikkaan grade-nya, dari sekadar layak hunimenjadi rumah yang nyaman dan pantas. Dari sisi bangunannya, strukturnya, mudah proses pencahayaanya, sirkulasi udaranya. Kemudian pantas itu tersedia fasilitas sanitasi, jalan yang menghubungkan antara pemilik dan prasarana lainnya," kata Doni Lahati.
"Tahun ini, kita bangun jambanisasi, satu rumah satu unit jamban dan ini yang disebut nyaman dan pantas. Terkait pembebasan lahan juga, kami akan koordinasikan dengan badan pertanahan dan ini kita coba kaji pemberian sertifikat tanah gratis agar mereka nyaman dan tidak dituntut di kemudian hari," pungkas Doni Lahati.
(akn)
