Bawaslu Kobar Gelar Sosialisasi dengan OMS dan Media
Bawaslu Kobar Gelar Sosialisasi dengan OMS dan Media
A
A
A
KOTAWARINGIN BARAT - Untuk memaksimalkan pengawasan pada Pemilu 2019, Bawaslu Kotawaringin Barat (Kobar), Kalteng menggelar Sosialisasi Pengembangan Pengawasan Pemilu kepada organisasi masyarakat sipil (OMS) dan media massa di sebuah hotel di Pangkalan Bun, Rabu (13/3/2019).
Sosialisasi ini digelar dalam rangka membangun dan meningkatkan relationship antarlembaga, serta memaksimalkan pengawsan dalam gelaran pemilu legislatif dan presiden 2019. Sebagai pembicara di antaranya dari Bawaslu Kalteng, Badan Kesbangpol Kobar dan Komisioner Bawaslu Kobar.
Ketua Bawaslu Kobar, Dorik Rozani mengatakan, peserta yang mengikuti kegiatan ini merupakan organisasi masyarakat sipil (OMS). Di antaranya, pelajar, mahasiswa, tokoh agama, tokoh masyarakat dan perwakilan dari Badan Kesbangpol Kobar.
"Kegiatan ini digelar untuk mengajak masyarakat terlibat langsung dalam pengawasan pemilu 2019 dan mencegah pelanggaran di tengah masyarakat," ujar Dorik usai kegiatan.
Sementara itu, Koordinator Divisi Pengawasan dan Hubungan Antarlembaga, Bawaslu Kalteng, Wahidah yang juga menjadi pembicara kegiatan ini mengatakan, pemetaan potensi pelanggaran pemilu di Kobar harus mulai dilakukan sekarang. Yang perlu diantisipasi adalah keterlibatan aparatur negara, keterlibatan ASN dalam pemilu.
"Keduanya dilarang keras terlibat langsung dalam pesta demokrasi. Karena aturannya aparatur negara dan ASN harus netral. Kita semua harus ikut mengawasi supaya pemilu kita berjalan jujur adil setga bermartabat. Jadi kalau ada yang melihat ASN Kobaf ikut terlibat dalam kampanye laporkan saja ke Bawaslu," ujar Wahidah, yang juga mantan Ketua KPU Kobar ini saat berbicara di depan peserta.
Ia melanjutkan, kemudian yang boleh berkampanye pada Pemilu 2019 adalah partai politik, calon anggota legislatif serta calon presiden dan wakil presiden. "Karena di pemilu serentak tahun ini ada pemilihan anggota legislatif mulai dari tingkat kabupaten, kota, propinsi dan pusat. Dan pemilu presiden," sebutnya.
Ia berharap, penyelenggaraan pemilu 2019 bisa berjalan tertib dan aman hingga pesta demokrasi ini selesai pascapencoblosan pada 17 April 2019 mendatang. "Sampai penentuan siapa yang terpilih hingga siapa yang ditetapkan bisa berjalan aman dan lancar," pungkasnya.
Sosialisasi ini digelar dalam rangka membangun dan meningkatkan relationship antarlembaga, serta memaksimalkan pengawsan dalam gelaran pemilu legislatif dan presiden 2019. Sebagai pembicara di antaranya dari Bawaslu Kalteng, Badan Kesbangpol Kobar dan Komisioner Bawaslu Kobar.
Ketua Bawaslu Kobar, Dorik Rozani mengatakan, peserta yang mengikuti kegiatan ini merupakan organisasi masyarakat sipil (OMS). Di antaranya, pelajar, mahasiswa, tokoh agama, tokoh masyarakat dan perwakilan dari Badan Kesbangpol Kobar.
"Kegiatan ini digelar untuk mengajak masyarakat terlibat langsung dalam pengawasan pemilu 2019 dan mencegah pelanggaran di tengah masyarakat," ujar Dorik usai kegiatan.
Sementara itu, Koordinator Divisi Pengawasan dan Hubungan Antarlembaga, Bawaslu Kalteng, Wahidah yang juga menjadi pembicara kegiatan ini mengatakan, pemetaan potensi pelanggaran pemilu di Kobar harus mulai dilakukan sekarang. Yang perlu diantisipasi adalah keterlibatan aparatur negara, keterlibatan ASN dalam pemilu.
"Keduanya dilarang keras terlibat langsung dalam pesta demokrasi. Karena aturannya aparatur negara dan ASN harus netral. Kita semua harus ikut mengawasi supaya pemilu kita berjalan jujur adil setga bermartabat. Jadi kalau ada yang melihat ASN Kobaf ikut terlibat dalam kampanye laporkan saja ke Bawaslu," ujar Wahidah, yang juga mantan Ketua KPU Kobar ini saat berbicara di depan peserta.
Ia melanjutkan, kemudian yang boleh berkampanye pada Pemilu 2019 adalah partai politik, calon anggota legislatif serta calon presiden dan wakil presiden. "Karena di pemilu serentak tahun ini ada pemilihan anggota legislatif mulai dari tingkat kabupaten, kota, propinsi dan pusat. Dan pemilu presiden," sebutnya.
Ia berharap, penyelenggaraan pemilu 2019 bisa berjalan tertib dan aman hingga pesta demokrasi ini selesai pascapencoblosan pada 17 April 2019 mendatang. "Sampai penentuan siapa yang terpilih hingga siapa yang ditetapkan bisa berjalan aman dan lancar," pungkasnya.
(nag)
Explore More