Jelang Pemilu 2019, Organisasi Keluarga Besar TNI Harus Netral
Rabu, 13 Maret 2019 - 12:44 WIB
Jelang Pemilu 2019, Organisasi Keluarga Besar TNI Harus Netral
A
A
A
TAPANULI SELATAN - Komandan Distrik Militer (Dandim) 0212/TS, Letkol Inf Akbar Nofrizal menegaskan, organisasi kemasyarakatan keluarga besar TNI harus bersikap netral pada pemilihan umum (pemilu) 2019.
Pernyataan itu diungkapkan oleh Dandim 0212/TS pada acara pembinaan keluarga besar TNI wilayah Kodim 0212/TS, di aula Daulay Simorangkir, Makodim 0212/TS, Jalan Imam Bonjol, Kecamatan Padangsidimpuan Selatan, Kota Padangsidimpuan, Sumut. Netralitas bertujuan untuk menjaga persatuan antara keluarga besar TNI. "Kalau organisasi itu tidak netral, maka persatuan akan pecah," ujar pria yang pernah menjadi Paspamres itu.
Sebaliknya kata Dandim, secara personal tidak ada larangan bagi keluarga besar TNI untuk ikut berpolitik, asal tidak membawa-bawa nama besar organisasi. "Kalau secara pribadi tidak dilarang, tapi jangan membawa nama organisasi," tuturnya.
Saat ini, banyak keluarga besar TNI yang ikut berpolitik bahkan menjadi pimpinan partai politik. Namun, tentunya hal itu dilakukannya secara pribadi.
Jelang pemilu 2019, organisasi keluarga besar TNI harus berperan aktif untuk menjaga kekondusipan di wilayah masing-masing, sehingga dapat membantu tugas-tugas TNI dalam mengamankan pemilu yang sebentar lagi akan dilaksanakan. "Tolong, semua organisasi keluarga besar TNI harus ikut menjaga kekondusipan," imbuhnya.
Pernyataan itu diungkapkan oleh Dandim 0212/TS pada acara pembinaan keluarga besar TNI wilayah Kodim 0212/TS, di aula Daulay Simorangkir, Makodim 0212/TS, Jalan Imam Bonjol, Kecamatan Padangsidimpuan Selatan, Kota Padangsidimpuan, Sumut. Netralitas bertujuan untuk menjaga persatuan antara keluarga besar TNI. "Kalau organisasi itu tidak netral, maka persatuan akan pecah," ujar pria yang pernah menjadi Paspamres itu.
Sebaliknya kata Dandim, secara personal tidak ada larangan bagi keluarga besar TNI untuk ikut berpolitik, asal tidak membawa-bawa nama besar organisasi. "Kalau secara pribadi tidak dilarang, tapi jangan membawa nama organisasi," tuturnya.
Saat ini, banyak keluarga besar TNI yang ikut berpolitik bahkan menjadi pimpinan partai politik. Namun, tentunya hal itu dilakukannya secara pribadi.
Jelang pemilu 2019, organisasi keluarga besar TNI harus berperan aktif untuk menjaga kekondusipan di wilayah masing-masing, sehingga dapat membantu tugas-tugas TNI dalam mengamankan pemilu yang sebentar lagi akan dilaksanakan. "Tolong, semua organisasi keluarga besar TNI harus ikut menjaga kekondusipan," imbuhnya.
(nag)
