Rencana Anies Menjual Saham Bir Mendapat Penolakan dari DPRD DKI
Selasa, 05 Maret 2019 - 19:48 WIB
Rencana Anies Menjual Saham Bir Mendapat Penolakan dari DPRD DKI
A
A
A
JAKARTA - Ketua DPRD Prasetyo Edi Marsudi menolak rencana Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta yang akan melepas sahamnya di perusahaan bir PT DELTA Djakarta Tbk. Pras begitu sapaanya mengatakan, perusahaan bir tersebut tak merugikan Pemrov DKI. Bahkan menghasilkan dividen hampir lebih dari Rp50 miliar.
"Salahnya Delta tuh apa sih PT itu? Saya tetap berprinsip, enggak ada yang merugikan untuk pemerintah daerah, apalagi yang dikatakan setahun dapat (dividen) Rp50 miliar," katanya saat dikonfirmasi, Selasa (5/3/2019).
Terkait hal itu, Pras meminta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menjelaskan alasan penjualan saham tersebut ke publik. Dia berharap Anies dapat lebih berpikir kembali terhadap pelepasan saham tersebut.
"Coba itu dipikirkan lagi lah. Selama saya menjadi ini (ketua DPRD) saya akan berdiskusi apa sih argumentasinya. Orang kita enggak beli kok. Ini Ibu Kota loh, metropolitan loh, kalau itu mau dihilangkan ya aturan-aturan keuntungannya harus jelas juga," tuturnya.
Pras mengaku sudah lama tidak lagi berkirim surat dengan Anies soal pelepasan saham tersebut. Dia selalu mengabaikan permintaan Pemprov tersebut dengan alasan karena tak setuju dengan keputusan tersebut.
"Enggak ada, cuman menyurati, enggak saya tindak lanjut. Aduh saya lupa (kapan terakhir), tahun kemarin," kata politikus PDI Perjuangan ini.
Diketahui, Gubernur Anies dan mantan Wakil Gubernur DKI Sandiaga Uno diketahui berjanji akan melepas saham Pemprov DKI di PT Delta Djakarta saat kampanye Pilkada DKI Jakarta 2017.
PT Delta Djakarta memegang lisensi produksi dan distribusi beberapa merek bir internasional. Dalam laporan kepemilikan saham PT Delta Djakarta di laman resmi Bursa Efek Indonesia (BEI), www.idx.co.id, saham Pemprov DKI tercatat bertambah hampir 3 persen, dari 23,33 persen menjadi 26,25 persen per 25 Februari 2019.
"Salahnya Delta tuh apa sih PT itu? Saya tetap berprinsip, enggak ada yang merugikan untuk pemerintah daerah, apalagi yang dikatakan setahun dapat (dividen) Rp50 miliar," katanya saat dikonfirmasi, Selasa (5/3/2019).
Terkait hal itu, Pras meminta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menjelaskan alasan penjualan saham tersebut ke publik. Dia berharap Anies dapat lebih berpikir kembali terhadap pelepasan saham tersebut.
"Coba itu dipikirkan lagi lah. Selama saya menjadi ini (ketua DPRD) saya akan berdiskusi apa sih argumentasinya. Orang kita enggak beli kok. Ini Ibu Kota loh, metropolitan loh, kalau itu mau dihilangkan ya aturan-aturan keuntungannya harus jelas juga," tuturnya.
Pras mengaku sudah lama tidak lagi berkirim surat dengan Anies soal pelepasan saham tersebut. Dia selalu mengabaikan permintaan Pemprov tersebut dengan alasan karena tak setuju dengan keputusan tersebut.
"Enggak ada, cuman menyurati, enggak saya tindak lanjut. Aduh saya lupa (kapan terakhir), tahun kemarin," kata politikus PDI Perjuangan ini.
Diketahui, Gubernur Anies dan mantan Wakil Gubernur DKI Sandiaga Uno diketahui berjanji akan melepas saham Pemprov DKI di PT Delta Djakarta saat kampanye Pilkada DKI Jakarta 2017.
PT Delta Djakarta memegang lisensi produksi dan distribusi beberapa merek bir internasional. Dalam laporan kepemilikan saham PT Delta Djakarta di laman resmi Bursa Efek Indonesia (BEI), www.idx.co.id, saham Pemprov DKI tercatat bertambah hampir 3 persen, dari 23,33 persen menjadi 26,25 persen per 25 Februari 2019.
(ysw)
