Canangkan Wilayah Bebas Korupsi, Hakim PN Jakbar Terus Dipantau
Kamis, 28 Februari 2019 - 19:25 WIB
Canangkan Wilayah Bebas Korupsi, Hakim PN Jakbar Terus Dipantau
A
A
A
JAKARTA - Pengadilan Negeri Jakarta Barat (PN Jakbar) mencanangkan wilayah bebas dari korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM). Pencanangan itu dilakukan dengan melakukan ikrar setia di PN Jakarta Barat, Kamis (28/2/2019).
Demi mencapai itu, Mahkamah Agung (MA), Ketua Pengadilan Tinggi (PT), serta Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat meminta agar semua masyarakat mengawasi kinerja semua hakim. Indikasi adanya korupsi maupun pelayanan buruk pun segera dilaporkan kepada instansi ini.
“Wartawan saya harapkan mengontrol PN Jakbar sebagai pengawasan eksternal. Lakukan kontrol tanpa embel embel lainnya,” kata Dirjen Badan Peradilan Umum MA, Haswandi di lokasi.
Haswandi mengharapkan adanya zona integritas menjadi langkah menuju WBBM. Dengan demikian segala bentuk korupsi, mulai dari pungli, suap, atau pun pelanggaran melanggar hukum lainnya.
“Kemudian berikan pelayanan yang maksimal dan optimal kepada masyarakat. Oleh sebab itu apa yang dicanangkan harus diikuti,” ucapnya.
Di Jakarta sendiri, kata Haswandi, PN Jakbar menjadi pelayanan terbaik. Belum ada satupun hakim maupun staf pegawai yang terkena Operasi Tangkap Tangan (OTT). Karenanya ia meminta agar prestasi itu terus dipertahankan.
Demi mencapai itu, Mahkamah Agung (MA), Ketua Pengadilan Tinggi (PT), serta Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat meminta agar semua masyarakat mengawasi kinerja semua hakim. Indikasi adanya korupsi maupun pelayanan buruk pun segera dilaporkan kepada instansi ini.
“Wartawan saya harapkan mengontrol PN Jakbar sebagai pengawasan eksternal. Lakukan kontrol tanpa embel embel lainnya,” kata Dirjen Badan Peradilan Umum MA, Haswandi di lokasi.
Haswandi mengharapkan adanya zona integritas menjadi langkah menuju WBBM. Dengan demikian segala bentuk korupsi, mulai dari pungli, suap, atau pun pelanggaran melanggar hukum lainnya.
“Kemudian berikan pelayanan yang maksimal dan optimal kepada masyarakat. Oleh sebab itu apa yang dicanangkan harus diikuti,” ucapnya.
Di Jakarta sendiri, kata Haswandi, PN Jakbar menjadi pelayanan terbaik. Belum ada satupun hakim maupun staf pegawai yang terkena Operasi Tangkap Tangan (OTT). Karenanya ia meminta agar prestasi itu terus dipertahankan.
(ysw)
