Bupati Kobar Nurhidayah Minta Tingkatkan Kualitas Musrenbang

KOTAWARINGIN BARAT - Proses penetapan skala prioritas pembangunan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kotawaringin Barat (Kobar) telah dimulai. Proses ini diawali dengan kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) sejak pekan lalu ke sejumlah kecamatan di Kobar.

Bupati Kobar Nurhidayah terus memimpin musrenbang di tingkat kecamatan ini. Perwakilan dari DPRD Kobar, kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkup pemkab Kobar, unsur Tripika kecamatan, jajaran pemerintah kecamatan dan desa, serta intansi swasta dan perbankan juga turut hadir.

Dalam pelaksanaan musrenbang kali ini, proses perencanaan pembangunan menggunakan sistem aplikasi manajemen perencanaan, penganggaran dan pelaporan (SIMRAL) mulai diterapkan. “Maksud dan tujuan diterapkannya aplikasi ini untuk lebih meningkatkan kualitas musrenbang. Jadi terwujud sinkronisasi dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran dan pelaporan,” ujar Nurhidayah di sela sela kegiatannya, Selasa (26/2/2019).

Dia mengatakan, aplikasi ini juga wujud keseriusan pemerintah dalam mengawal usulan prioritas pembangunan dari masyarakat. Pembangunan yang bersifat strategis demi mewujudkan rencana kerja pemerintah daerah 2019/2020.

Penerapan aplikasi SIMRAL dalam perencanaan pembangunan sudah diterapkan oleh Pemkab Kobar sejak 2018 lalu. Hanya saja penerapannya dimulai di Musrenbang tingkat kecamatan. “Mulai tahun 2019 ini, aplikasi SIMRAL sudah diterapkan sejak musrenbang di tingkat Desa. Aplikasi SIMRAL yang digunakan saat ini secara bertahap akan dikembangkan dan ditingkatkan. Hal ini searah dengan kebijakan pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat,” katanya.

Bupati melanjutkan, penerapan SIMRAL juga dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik dengan dukungan teknologi informatika. Selama ini pembangunan yang telah dilaksanakan Pemkab Kobar bersama masyarakat telah menunjukkan berbagai perubahan dan keberhasilan.

“Namun pekerjaan kita ke depan memang tidak ringan, penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi informasi harus terus dikembangkan dalam upaya meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pelayanan publik,” pungkasnya.