Tak Daftar BPJS Ketenagakerjaan, Kejari Brebes Panggil 155 Perusahaan
Senin, 25 Februari 2019 - 18:04 WIB
Tak Daftar BPJS Ketenagakerjaan, Kejari Brebes Panggil 155 Perusahaan
A
A
A
BREBES - Kejaksaan Negeri (Kejari) Brebes, Jawa Tengah memanggil 155 perusahaan/pemberi kerja swasta karena belum terdaftar sebagai peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan. Kejaksaan akan berfungsi sebagai Jaksa Pengacara Negara dan memberi pendampingan hukum kepada BPJS Ketenagakerjaan terhadap permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh BPJS Ketenagakerjaan Cabang Tegal di wilayah kerja Brebes.
“Hari ini kami memanggil 155 perusaahaan/pemberi kerja untuk diberikan sosialisasi manfaat dan implementasi UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS. Di dalamnya disebutkan wajib mendaftarkan sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan," kata Kepala Kejaksaan Negeri Brebes, Transiswara Adhisetelah, Senin (25/2/2019). (Baca Juga: Gandeng KPK, BPJS Ketenagakerjaan Ingin Pastikan Tak Ada Korupsi)
Transiswara mengatakan semuanya kooperatif. “Alhamdulillah kita panggil langsung datang. Mereka juga langsung mendaftar semuanya, jadi kita sifatnya baru pembinaan belum ke arah sanksi," tandasnya.
Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara, Ariyanto mengatakan, sosialisasi ini merupakan tahap awal pembinaan terhadap perusahaan yang belum menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Dalam PP Nomor 86 Tahun 2013 disebutkan bahwa perusahaan/pemberi kerja yang tidak mendaftarkan dirinya dan pekerjanya kepada BPJS dapat dikenakan sanksi administratif tidak mendapat pelayanan publik tertentu antara lain perizinan terkait usaha, izin mengikuti tender, Surat Izin Mengemudi, setifikat tanah, paspor, atau STNK.
Dalam UU Nomor 24 Tahun 2011, pemberi kerja yang tidak memungut dan menyetor iuran yang menjadi beban peserta dari pekerjanya atau tidak menyetorkan iuran yang menjadi tanggung jawabnya kepada BPJS dapat dikenakan sanksi pidana 8 tahun atau denda Rp1 miliar.
“Akan ada sanksi administrasi dan pidana jika tidak mematuhi aturan, karena ini sudah aturan pemerintah, kami hanya menjalankan kewajiban," tuturnya
Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Tegal, Cep Nandi Yunandar, hal tersebut sudah disampaikan secara tertulis kepada perusahaan/pemberi kerja tersebut sebanyak 2 kali yaitu melalui surat pemberitahuan pertama dan kedua.
“Kami hanya mengingatkan bahwa kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan bersifat wajib kepada seluruh pemberi kerja dari perusahaan berskala mikro, kecil, menengah sampai dengan besar,” tukas dia.
Saat ini jumlah perusahaan yang terdaftar pada BPJS Ketenagakerjaan Brebes berjumlah1.782 perusahaan dengan tenaga kerja aktif sebanyak 27.168 orang. Sementara perusahaan wajib belum daftar saat ini sedang diproses bersama kejaksaan ada 155 perusahaan.
“Hari ini kami memanggil 155 perusaahaan/pemberi kerja untuk diberikan sosialisasi manfaat dan implementasi UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS. Di dalamnya disebutkan wajib mendaftarkan sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan," kata Kepala Kejaksaan Negeri Brebes, Transiswara Adhisetelah, Senin (25/2/2019). (Baca Juga: Gandeng KPK, BPJS Ketenagakerjaan Ingin Pastikan Tak Ada Korupsi)
Transiswara mengatakan semuanya kooperatif. “Alhamdulillah kita panggil langsung datang. Mereka juga langsung mendaftar semuanya, jadi kita sifatnya baru pembinaan belum ke arah sanksi," tandasnya.
Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara, Ariyanto mengatakan, sosialisasi ini merupakan tahap awal pembinaan terhadap perusahaan yang belum menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Dalam PP Nomor 86 Tahun 2013 disebutkan bahwa perusahaan/pemberi kerja yang tidak mendaftarkan dirinya dan pekerjanya kepada BPJS dapat dikenakan sanksi administratif tidak mendapat pelayanan publik tertentu antara lain perizinan terkait usaha, izin mengikuti tender, Surat Izin Mengemudi, setifikat tanah, paspor, atau STNK.
Dalam UU Nomor 24 Tahun 2011, pemberi kerja yang tidak memungut dan menyetor iuran yang menjadi beban peserta dari pekerjanya atau tidak menyetorkan iuran yang menjadi tanggung jawabnya kepada BPJS dapat dikenakan sanksi pidana 8 tahun atau denda Rp1 miliar.
“Akan ada sanksi administrasi dan pidana jika tidak mematuhi aturan, karena ini sudah aturan pemerintah, kami hanya menjalankan kewajiban," tuturnya
Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Tegal, Cep Nandi Yunandar, hal tersebut sudah disampaikan secara tertulis kepada perusahaan/pemberi kerja tersebut sebanyak 2 kali yaitu melalui surat pemberitahuan pertama dan kedua.
“Kami hanya mengingatkan bahwa kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan bersifat wajib kepada seluruh pemberi kerja dari perusahaan berskala mikro, kecil, menengah sampai dengan besar,” tukas dia.
Saat ini jumlah perusahaan yang terdaftar pada BPJS Ketenagakerjaan Brebes berjumlah1.782 perusahaan dengan tenaga kerja aktif sebanyak 27.168 orang. Sementara perusahaan wajib belum daftar saat ini sedang diproses bersama kejaksaan ada 155 perusahaan.
(rhs)
