Pembebasan Lahan untuk Jalan Tol Padang-Pekanbaru Terkendala di BPN
Sabtu, 16 Februari 2019 - 20:23 WIB
Pembebasan Lahan untuk Jalan Tol Padang-Pekanbaru Terkendala di BPN
A
A
A
PADANG - Wakil Gubernur Sumbar, Nasrul Abit, meninjau lahan pembangunan tol Padang-Pekanbaru. Peninjauan itu dilakukan terkait penyelesaian persoalan pembebasan lahan tol, Rabu (13/2/2019).
"Penyelesaian pembebasan lahan tol ini kami harap semuanya bekerja serius. Mulai dari pemerintah daerah dan Badan Pertanahan Nasional (BPN), karena semuanya bekerja untuk program pemerintah," ujar Nasrul Abit.
Dari kunjungan itu, lahan yang sudah bebas belum banyak. Khusus untuk titik nol sampai 4,2 Kilometer masih dihalangi warga. Karena pemilik lahan mengaku belum diganti rugi. Alasannya, batas-batas tanah belum jelas.
Untuk titik nol sampai 4,2 Km, baru 11 bidang yang sudah setuju untuk menerima ganti rugi. Yang dibayar baru 5 bidang, tinggal 6 bidang lagi belum dibayar, tapi sudah setuju. Sementara untuk lahan itu ada sebanyak 109 bidang yang harus dibebaskan.
Menindaklanjuti hasil kunjungan itu, Nasrul Abit akan rapat bersama BPN Padang Pariaman, Biro Hukum Setdaprov Sumbar dan Bagian Hukum Padang Pariaman.
"Nanti mereka kita undang ke provinsi untuk merapatkan lagi, apa saja kendala yang muncul belakangan," ujarnya.
Pimpinan Proyek Seksi I Tol Padang-Sicincin PT Hutama Karya, Ramos Pardede mengungkapkan, belakangan dua alat berat yang bekerja dihentikan masyarakat. Mereka yang menghentikan mengaku, lahan mereka yang dimanfaatkan untuk pengerjaan tol belum jelas pembebasannya.
Menurutnya, untuk pembebasan itu bermasalah mengenai kepemilikan yang adalah kewenangan dari BPN Padang Pariaman. Jadi kuncinya sekarang adalah di BPN Padang Pariaman.
"Jadi untuk itu kami akan tetap melanjutkan pekerjaan pada lahan yang bebas dulu hingga persoalan lahan yang lain tuntas, dan perlu percepatan dari Tim Persiapan Pemprov / Pemkab untuk Penetapan Lokasi Sta 4+200 sd 29+400.
Lahan untuk tol Padang-Pekanbaru melewati empat kecamatan dan 14 nagari di Padang Pariaman. Tol Padangpariaman-Pekanbaru merupakan salah satu proyek strategis nasional (PSN). Tol dinilai memiliki nilai strategis karena akan mempercepat akses dua provinsi.
"Penyelesaian pembebasan lahan tol ini kami harap semuanya bekerja serius. Mulai dari pemerintah daerah dan Badan Pertanahan Nasional (BPN), karena semuanya bekerja untuk program pemerintah," ujar Nasrul Abit.
Dari kunjungan itu, lahan yang sudah bebas belum banyak. Khusus untuk titik nol sampai 4,2 Kilometer masih dihalangi warga. Karena pemilik lahan mengaku belum diganti rugi. Alasannya, batas-batas tanah belum jelas.
Untuk titik nol sampai 4,2 Km, baru 11 bidang yang sudah setuju untuk menerima ganti rugi. Yang dibayar baru 5 bidang, tinggal 6 bidang lagi belum dibayar, tapi sudah setuju. Sementara untuk lahan itu ada sebanyak 109 bidang yang harus dibebaskan.
Menindaklanjuti hasil kunjungan itu, Nasrul Abit akan rapat bersama BPN Padang Pariaman, Biro Hukum Setdaprov Sumbar dan Bagian Hukum Padang Pariaman.
"Nanti mereka kita undang ke provinsi untuk merapatkan lagi, apa saja kendala yang muncul belakangan," ujarnya.
Pimpinan Proyek Seksi I Tol Padang-Sicincin PT Hutama Karya, Ramos Pardede mengungkapkan, belakangan dua alat berat yang bekerja dihentikan masyarakat. Mereka yang menghentikan mengaku, lahan mereka yang dimanfaatkan untuk pengerjaan tol belum jelas pembebasannya.
Menurutnya, untuk pembebasan itu bermasalah mengenai kepemilikan yang adalah kewenangan dari BPN Padang Pariaman. Jadi kuncinya sekarang adalah di BPN Padang Pariaman.
"Jadi untuk itu kami akan tetap melanjutkan pekerjaan pada lahan yang bebas dulu hingga persoalan lahan yang lain tuntas, dan perlu percepatan dari Tim Persiapan Pemprov / Pemkab untuk Penetapan Lokasi Sta 4+200 sd 29+400.
Lahan untuk tol Padang-Pekanbaru melewati empat kecamatan dan 14 nagari di Padang Pariaman. Tol Padangpariaman-Pekanbaru merupakan salah satu proyek strategis nasional (PSN). Tol dinilai memiliki nilai strategis karena akan mempercepat akses dua provinsi.
(akn)
