Ganjar Pranowo: Bawaslu Malah Telepon Minta Tanah
Rabu, 13 Februari 2019 - 17:18 WIB
Ganjar Pranowo: Bawaslu Malah Telepon Minta Tanah
A
A
A
SEMARANG - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menegaskan, siap menghadap Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) jika dimintai keterangan terkait dugaan pelanggaran kampanye saat deklarasi pemenangan calon presiden nomor urut 01, Jokowi-Ma'ruf Amin di Solo, Sabtu 26 Januari 2019.
Bahkan ganjar berharap proses pemanggilan dirinya bisa dilakukan secepatnya. Beredar informasi bahwa Bawaslu akan memanggil Ganjar Pranowo pada Senin, 18 Februari 2019. "Saya mintanya sekarang. Kesuwen (kelamaan) kalau menunggu tanggal itu," kata Ganjar ditemui di Semarang, Rabu (13/2/2019).
Sebelumnya, Ganjar memimpin deklarasi dukungan terhadap Pemenangan Jokowi-Amin bersama 31 kepala daerah di Solo. Atas hal itu, sejumlah kepala daerah dipanggil oleh Bawaslu untuk dimintai keterangan. (Baca juga; Kumpulkan Kepala Daerah Dukung Capres 01, Pekan Depan Bawaslu Panggil Ganjar )
Namun, Ganjar mengaku sampai saat ini belum menerima surat pemanggilan dari Bawaslu. Dia justru mendapat telepon dari anggota Bawaslu yang meminta sumbangan berupa tanah.
"Saya malah dapat telepon, dia minta tanah untuk kantornya. Saya tanyakan lagi, lho katanya mau periksa saya, dia jawab tidak periksa pak, hanya klarifikasi. Saya tegaskan lagi, sing nggenah (yang jelas), ini mau diperiksa atau diklarifikasi," tegas Ganjar.
Politikus PDI Perjuangan itu kemudian menegaskan jika siap diperiksa oleh Bawaslu terkait deklarasi tersebut. "Ndak papa dilaporin, periksa saja. Justru saya nunggu-nunggu ini, kalau tanggal 18 ya kesuwen (terlalu lama), saya minta secepatnya," tambahnya.
Berkali-kali Ganjar menerangkan jika dirinya adalah kader PDI Perjuangan yang sudah pasti mendukung Jokowi-Amin. Para kepala daerah yang hadir saat itu lanjut Ganjar, juga merupakan anggota partai koalisi yang tidak mungkin tidak mendukung Jokowi.
"Satu lagi, kita mendeklarasikannya di hari libur dan tidak menggunakan fasilitas negara. Lalu di mana letak kekeliruannya?. Saya minta ke Bawaslu untuk tegas, jelas dan tidak ada yang abu-abu," tandasnya.
Sebelumnya, Ganjar bersama 31 Kepala Daerah menggelar deklarasi mendukung pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 01, Joko Widodo-Ma'ruf Amin. Deklarasi itu dilakukan di salah satu hotel di Solo pada Sabtu 26 Januari 2019.
Deklarasi tersebut kemudian memantik kontroversi. Pihak Badan Pemenangan pasangan calon Presiden dan calon wakil Presiden nomor urut 02, Prabowo-Sandi berencana melaporkan Ganjar ke Bawaslu. Atas hal itu, Ganjar justru menantang pihak yang akan melaporkan dirinya itu untuk membuktikan pelanggaran yang telah dilakukan.
Sejumlah kepala daerah yang hadir dalam deklarasi itu satu persatu telah dipanggil oleh Bawaslu. Sampai saat ini, tinggal Ganjar Pranowo yang belum dipanggil dan dimintai keterangan.
Bahkan ganjar berharap proses pemanggilan dirinya bisa dilakukan secepatnya. Beredar informasi bahwa Bawaslu akan memanggil Ganjar Pranowo pada Senin, 18 Februari 2019. "Saya mintanya sekarang. Kesuwen (kelamaan) kalau menunggu tanggal itu," kata Ganjar ditemui di Semarang, Rabu (13/2/2019).
Sebelumnya, Ganjar memimpin deklarasi dukungan terhadap Pemenangan Jokowi-Amin bersama 31 kepala daerah di Solo. Atas hal itu, sejumlah kepala daerah dipanggil oleh Bawaslu untuk dimintai keterangan. (Baca juga; Kumpulkan Kepala Daerah Dukung Capres 01, Pekan Depan Bawaslu Panggil Ganjar )
Namun, Ganjar mengaku sampai saat ini belum menerima surat pemanggilan dari Bawaslu. Dia justru mendapat telepon dari anggota Bawaslu yang meminta sumbangan berupa tanah.
"Saya malah dapat telepon, dia minta tanah untuk kantornya. Saya tanyakan lagi, lho katanya mau periksa saya, dia jawab tidak periksa pak, hanya klarifikasi. Saya tegaskan lagi, sing nggenah (yang jelas), ini mau diperiksa atau diklarifikasi," tegas Ganjar.
Politikus PDI Perjuangan itu kemudian menegaskan jika siap diperiksa oleh Bawaslu terkait deklarasi tersebut. "Ndak papa dilaporin, periksa saja. Justru saya nunggu-nunggu ini, kalau tanggal 18 ya kesuwen (terlalu lama), saya minta secepatnya," tambahnya.
Berkali-kali Ganjar menerangkan jika dirinya adalah kader PDI Perjuangan yang sudah pasti mendukung Jokowi-Amin. Para kepala daerah yang hadir saat itu lanjut Ganjar, juga merupakan anggota partai koalisi yang tidak mungkin tidak mendukung Jokowi.
"Satu lagi, kita mendeklarasikannya di hari libur dan tidak menggunakan fasilitas negara. Lalu di mana letak kekeliruannya?. Saya minta ke Bawaslu untuk tegas, jelas dan tidak ada yang abu-abu," tandasnya.
Sebelumnya, Ganjar bersama 31 Kepala Daerah menggelar deklarasi mendukung pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 01, Joko Widodo-Ma'ruf Amin. Deklarasi itu dilakukan di salah satu hotel di Solo pada Sabtu 26 Januari 2019.
Deklarasi tersebut kemudian memantik kontroversi. Pihak Badan Pemenangan pasangan calon Presiden dan calon wakil Presiden nomor urut 02, Prabowo-Sandi berencana melaporkan Ganjar ke Bawaslu. Atas hal itu, Ganjar justru menantang pihak yang akan melaporkan dirinya itu untuk membuktikan pelanggaran yang telah dilakukan.
Sejumlah kepala daerah yang hadir dalam deklarasi itu satu persatu telah dipanggil oleh Bawaslu. Sampai saat ini, tinggal Ganjar Pranowo yang belum dipanggil dan dimintai keterangan.
(wib)
