Ketahuan untuk Beli Kosmetik dan Rokok, Kartu Penerima PKH Dicabut
Selasa, 12 Februari 2019 - 19:37 WIB
Ketahuan untuk Beli Kosmetik dan Rokok, Kartu Penerima PKH Dicabut
A
A
A
DEPOK - Presiden Joko Widodo menyalurkan bantuan untuk 1.000 warga Kota Depok melalui Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH). Presiden mengingatkan bahwa bantuan ini harus digunakan untuk kepentingan anak, mulai dari perbaikan gizi hingga pendidikan.
Pemberian bantuan secara simbolis dilakukan Presiden didampingi Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita di Graha Insan Cita, Sukmajaya, Depok, Selasa (12/2/2019). Untuk Tahap I 2019 ini, terdapat 1.000 warga Kota Depok yang menerima bantuan PKH. Indeks PKM bertambah dari Rp1,4 juta menjadi hampir Rp2 per keluarga penerima PKH.
Secara nasional, total anggaran PKH tahun ini mencapai Rp34,4 trilun atau naik signifikan dari tahun sebelumnya sebesar Rp19,2 triliun. Jumlah itu untuk memenuhi sekitar 10 juta keluarga di Indonesia. Besaran indeks setiap keluarga PKH bervariasi, tergantung pada jenis kategori yang telah ditentukan.
“Penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BNPT) dan PKH Rp1.890.000. Untuk tahapan pertama jumlahnya bisa dua sampai tiga kali lipat dibanding tahun sebelumnya. Untuk yang punya anak SD, SMP, sama SMK ada untungnya. Lanjut usia dan disabilitas juga ada iringannya, ibu hamil Rp2.400.000,” kata Presiden.
Presiden menekankan agar penerima PKH dan BNPT tidak menggunakan dana tersebut untuk kepentingan nyeleneh.
Misalnya untuk membeli kosmetik atau untuk membeli rokok. “Uang yang ada di saku ibu itu bukan buat beli rokok bapak ya. Karena kalau ketahuan maka kartunya akan dicabut. Maka kasih tahu ke bapaknya, bahwa uang ini buat pendidikan anak, bukan buat beli rokok,” tegasnya.
Sementara itu, Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita yang turut mendampingi Jokowi mengatakan, Kementerian Sosial menghadirkan KPM PKH graduasi mandiri bagi tiga orang anak berprestasi di bidang pendidikan dan olahraga. “Sebagai apresiasi kepada anak berprestasi, Bank BNI telah menyiapkan tabungan pelajar masing-masing senilai Rp350.000,” katanya.
Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial RI Harry Hikmat menambahkan, untuk Kota Depok, jumlah bantuan PKH dan BNPT mencapai Rp70,5 miliar, dengan rincian Rp26,4 miliar untuk 21.374 KPM PKH, dan Rp44 miliar untuk 33.408 penerima BPNT.
“Dalam lima tahun terakhir, pemerintahan Jokowi-JK memberikan perhatian serius dalam penanggulangan kemiskinan dan ketimpangan. Skema pemberian PKH bantuan PKH berubah, yang sebelumnya flat menjadi non-flat atau bervariasi disesuaikan dengan kondisi dari penerima bantuan PKH,” katanya.
Tini, warga Depok yang menerima bantuan mengatakan, Januari kemarin dia mendapat Rp2 juta. Bantuan tersebut dia ambil semua untuk keperluan anak sekolah. “Saya pakai beli tas, bayar buku untuk anak sekolah masuk SMA, sisanya buat belanja buat telur dan ikan. Dapat PKH senang bangat. Saya pengen diteruskan,” ucapnya.
Pemberian bantuan secara simbolis dilakukan Presiden didampingi Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita di Graha Insan Cita, Sukmajaya, Depok, Selasa (12/2/2019). Untuk Tahap I 2019 ini, terdapat 1.000 warga Kota Depok yang menerima bantuan PKH. Indeks PKM bertambah dari Rp1,4 juta menjadi hampir Rp2 per keluarga penerima PKH.
Secara nasional, total anggaran PKH tahun ini mencapai Rp34,4 trilun atau naik signifikan dari tahun sebelumnya sebesar Rp19,2 triliun. Jumlah itu untuk memenuhi sekitar 10 juta keluarga di Indonesia. Besaran indeks setiap keluarga PKH bervariasi, tergantung pada jenis kategori yang telah ditentukan.
“Penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BNPT) dan PKH Rp1.890.000. Untuk tahapan pertama jumlahnya bisa dua sampai tiga kali lipat dibanding tahun sebelumnya. Untuk yang punya anak SD, SMP, sama SMK ada untungnya. Lanjut usia dan disabilitas juga ada iringannya, ibu hamil Rp2.400.000,” kata Presiden.
Presiden menekankan agar penerima PKH dan BNPT tidak menggunakan dana tersebut untuk kepentingan nyeleneh.
Misalnya untuk membeli kosmetik atau untuk membeli rokok. “Uang yang ada di saku ibu itu bukan buat beli rokok bapak ya. Karena kalau ketahuan maka kartunya akan dicabut. Maka kasih tahu ke bapaknya, bahwa uang ini buat pendidikan anak, bukan buat beli rokok,” tegasnya.
Sementara itu, Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita yang turut mendampingi Jokowi mengatakan, Kementerian Sosial menghadirkan KPM PKH graduasi mandiri bagi tiga orang anak berprestasi di bidang pendidikan dan olahraga. “Sebagai apresiasi kepada anak berprestasi, Bank BNI telah menyiapkan tabungan pelajar masing-masing senilai Rp350.000,” katanya.
Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial RI Harry Hikmat menambahkan, untuk Kota Depok, jumlah bantuan PKH dan BNPT mencapai Rp70,5 miliar, dengan rincian Rp26,4 miliar untuk 21.374 KPM PKH, dan Rp44 miliar untuk 33.408 penerima BPNT.
“Dalam lima tahun terakhir, pemerintahan Jokowi-JK memberikan perhatian serius dalam penanggulangan kemiskinan dan ketimpangan. Skema pemberian PKH bantuan PKH berubah, yang sebelumnya flat menjadi non-flat atau bervariasi disesuaikan dengan kondisi dari penerima bantuan PKH,” katanya.
Tini, warga Depok yang menerima bantuan mengatakan, Januari kemarin dia mendapat Rp2 juta. Bantuan tersebut dia ambil semua untuk keperluan anak sekolah. “Saya pakai beli tas, bayar buku untuk anak sekolah masuk SMA, sisanya buat belanja buat telur dan ikan. Dapat PKH senang bangat. Saya pengen diteruskan,” ucapnya.
(thm)
