Kunjungi Lokasi Bencana, Wapres Perintahkan Perbaikan Infrastruktur
Senin, 28 Januari 2019 - 03:00 WIB
Kunjungi Lokasi Bencana, Wapres Perintahkan Perbaikan Infrastruktur
A
A
A
MAKASSAR - Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) memerintahkan sejumlah menteri dan semua kepala daerah di Sulawesi Selatan (Sulsel) untuk segera menanggulangi kerusakan infrastruktur akibat bencana banjir dan longsor . Dalam kunjungannya ke Sulsel, JK memboyong dua menteri dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) .
JK dan rombongan menteri meninjau lokasi bencana di Kabupaten Gowa , Minggu (27/1/2019). JK juga memimpin rapat koordinasi penanggulangan banjir dan tanah longsor di ruang Rapat Pimpinan (Rapim) Kantor Gubernur Sulsel, di Kota Makassar . Selain Gubernur Sulawesi Selatan HM Nurdin Abdullah (NA), juga hadir seluruh bupati dan wali kota terdampak.
Di antaranya Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto, Wakil Wali Kota Syamsu Rizal, Bupati Gowa Adnan Purichta Ichsan, Bupati Maros Hatta Rahman, Bupati Jeneponto Iksan Iskandar, Bupati Takalar Syamsari Kitta, Bupati Pangkep Syamsuddin Hamid, Bupati Barru Suardi Saleh, dan lainnya. (Baca Juga: Banjir Sulsel, 59 Orang Meninggal, 25 Hilang dan Ribuan Mengungsi )
Menteri yang ikut dalam kunjungan JK yakni Menteri Sosial (Mensos) Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, Kepala BNPB Doni Monardo, serta Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan Bambang Widianto.
JK bersama Gubernur Sulsel dan rombongan juga meninjau Bendungan Bili-bili untuk melihat kondisi waduk yang selama ini ramai diberitakan pasca-banjir. Selain itu, para menetri melihat langsung kondisi jembatan penghubung Desa Tanakaraeng-Moncongloe, Kecamatan Parangloe yang ambruk. (Baca Juga: Ribuan Korban Bencana di Sulsel Masih Ngungsi, 68 Tewas dan 7 Hilang )
Mensos memastikan memberikan santunan sebesar Rp15 juta kepada keluarga korban meninggal akibat bencana banjir dan longsor. Dari data BPBD Sulsel hingga 26 Januari, korban meninggal sudah mencapai 68 orang. "Pertama saya ingin melihat apa yang terjadi karena itu, maka program yang segera ialah membantu korban yang meninggal. Dari kemsos akan segera dibantu santunan Rp15 juta perorang," kata JK saat menggelar konferensi pers di Kantor Gubernur Sulsel.
Bukan hanya Kemensos, JK juga memerintahkan Kementerian PUPR melakukan perbaikan infrastruktur yang rusak akibat bencana. Kemudian BNPB diminta membantu perbaikan rumah dengan nominal Rp5 hingga Rp10 juta perunit.
Sementara Pemprov diberi tugas melakukan reboisasi hutan lindung yang telah mengalami alih fungsi lahan, bersama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan BNPB. (Baca Juga: Diguyur Hujan Lagi, Banjir di Kendal Meluas )
"Kedua, semua fasilitas umum dari jembatan, bendung akan segera diperbaiki oleh Kementerian PU dan itu bersama-sama pak gubernur," sambung JK didampingi Nurdin.
Untuk mencegah bencana serupa, JK meminta pemerintah mengupayakan revitalisasi lahan yang telah dirambah kembali menjadi hutan lindung. Diakui butuh waktu setidaknya tiga tahun untuk menumbuhkan kembali pohon-pohon yang dapat menguatkan struktur tanah.
Wapres mengakui kondisi Bendungan Bili-bili saat ini tidak optimal menampung seluruh air dari hulu DAS Jeneberang lantaran tingginya sedimentasi. Katanya, sedimen itu pun diakibatkan kerusakan lingkungan di hulu Bawakaraeng. Sehingga akan dilakukan pengerukan kedepan.
Upaya lain mencegah banjir akibat luapan Bendungan Bili-bili, pemerintah pusat bakal mempercepat realisasi Bendungan Jenelata yang terletak di Kecamatan Manuju. Renacana itu dibenarkan JK seusai menggelar rapat koordinasi kemarin.
Sedangkan menurut Kepala Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pompengan-Jeneberang Teuku Iskandar mengatakan, pemerintah telah memperoleh sumber dana untuk merealisasikan Bendungan Jenelata. Kata dia, China telah menyetujui pemberian bantuan berupa utang luar negeri (LUN) senilai Rp1,4 triliun.
"Informasi yang kita terima bahwa Jenelata itu dibantu dengan bantuan luar negeri dari China. Sekitar Rp1,4 triliun kira-kira. Bantuan LUN, murni dari China semua," katanya.
JK dan rombongan menteri meninjau lokasi bencana di Kabupaten Gowa , Minggu (27/1/2019). JK juga memimpin rapat koordinasi penanggulangan banjir dan tanah longsor di ruang Rapat Pimpinan (Rapim) Kantor Gubernur Sulsel, di Kota Makassar . Selain Gubernur Sulawesi Selatan HM Nurdin Abdullah (NA), juga hadir seluruh bupati dan wali kota terdampak.
Di antaranya Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto, Wakil Wali Kota Syamsu Rizal, Bupati Gowa Adnan Purichta Ichsan, Bupati Maros Hatta Rahman, Bupati Jeneponto Iksan Iskandar, Bupati Takalar Syamsari Kitta, Bupati Pangkep Syamsuddin Hamid, Bupati Barru Suardi Saleh, dan lainnya. (Baca Juga: Banjir Sulsel, 59 Orang Meninggal, 25 Hilang dan Ribuan Mengungsi )
Menteri yang ikut dalam kunjungan JK yakni Menteri Sosial (Mensos) Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, Kepala BNPB Doni Monardo, serta Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan Bambang Widianto.
JK bersama Gubernur Sulsel dan rombongan juga meninjau Bendungan Bili-bili untuk melihat kondisi waduk yang selama ini ramai diberitakan pasca-banjir. Selain itu, para menetri melihat langsung kondisi jembatan penghubung Desa Tanakaraeng-Moncongloe, Kecamatan Parangloe yang ambruk. (Baca Juga: Ribuan Korban Bencana di Sulsel Masih Ngungsi, 68 Tewas dan 7 Hilang )
Mensos memastikan memberikan santunan sebesar Rp15 juta kepada keluarga korban meninggal akibat bencana banjir dan longsor. Dari data BPBD Sulsel hingga 26 Januari, korban meninggal sudah mencapai 68 orang. "Pertama saya ingin melihat apa yang terjadi karena itu, maka program yang segera ialah membantu korban yang meninggal. Dari kemsos akan segera dibantu santunan Rp15 juta perorang," kata JK saat menggelar konferensi pers di Kantor Gubernur Sulsel.
Bukan hanya Kemensos, JK juga memerintahkan Kementerian PUPR melakukan perbaikan infrastruktur yang rusak akibat bencana. Kemudian BNPB diminta membantu perbaikan rumah dengan nominal Rp5 hingga Rp10 juta perunit.
Sementara Pemprov diberi tugas melakukan reboisasi hutan lindung yang telah mengalami alih fungsi lahan, bersama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan BNPB. (Baca Juga: Diguyur Hujan Lagi, Banjir di Kendal Meluas )
"Kedua, semua fasilitas umum dari jembatan, bendung akan segera diperbaiki oleh Kementerian PU dan itu bersama-sama pak gubernur," sambung JK didampingi Nurdin.
Untuk mencegah bencana serupa, JK meminta pemerintah mengupayakan revitalisasi lahan yang telah dirambah kembali menjadi hutan lindung. Diakui butuh waktu setidaknya tiga tahun untuk menumbuhkan kembali pohon-pohon yang dapat menguatkan struktur tanah.
Wapres mengakui kondisi Bendungan Bili-bili saat ini tidak optimal menampung seluruh air dari hulu DAS Jeneberang lantaran tingginya sedimentasi. Katanya, sedimen itu pun diakibatkan kerusakan lingkungan di hulu Bawakaraeng. Sehingga akan dilakukan pengerukan kedepan.
Upaya lain mencegah banjir akibat luapan Bendungan Bili-bili, pemerintah pusat bakal mempercepat realisasi Bendungan Jenelata yang terletak di Kecamatan Manuju. Renacana itu dibenarkan JK seusai menggelar rapat koordinasi kemarin.
Sedangkan menurut Kepala Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pompengan-Jeneberang Teuku Iskandar mengatakan, pemerintah telah memperoleh sumber dana untuk merealisasikan Bendungan Jenelata. Kata dia, China telah menyetujui pemberian bantuan berupa utang luar negeri (LUN) senilai Rp1,4 triliun.
"Informasi yang kita terima bahwa Jenelata itu dibantu dengan bantuan luar negeri dari China. Sekitar Rp1,4 triliun kira-kira. Bantuan LUN, murni dari China semua," katanya.
(rhs)
