PKL vs Satpol PP, Ombudsman Duga Ada Aksi Premanisme di Tanah Abang
Senin, 21 Januari 2019 - 23:09 WIB
PKL vs Satpol PP, Ombudsman Duga Ada Aksi Premanisme di Tanah Abang
A
A
A
JAKARTA - Ketua Ombudsman Perwakilan Jakarta Raya, Teguh Nugroho mengatakan, pasca-terjadinya kericuhan di Tanah Abang, Kamis 17 Januari dan Mingggu 20 Januari 2019, pihaknya menemukan adanya dugaan tindakan premanisme di kawasan Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat. Dimana, para PKL yang berada di trotoar sudah membayar iuran ke preman, tapi harus diusir oleh Satpol PP DKI.
"Preman itu kesal lantaran pendapatannya menurun setelah DKI mendirikan Jembatan Penyeberangan Multiguna (JPM). Preman ada potensi kehilangan pendapatan dari pedagang ini, nah kemudian muncul pedagang baru di Jalan Jatibaru yang kemudian mengklaim sebagai PKL Jati Baru. Padahal waktu kami verifikasi orang-orang ini enggak ada," ujarnya di Jakarta, Senin (21/1/2019).
Sementara itu, Ketua Fraksi PDI perjuangan DKI Jakarta, Gembong Warsono menilai, kericuhan di Tanah Abang sebagai bukti tidak cermatnya pemerintahan Gubernur Anies Baswedan menyelesaikan permasalahan.
Solusi yang diberikan oleh Anies kepada para PKL Tanah Abang, yakni penempatan lokasi berjualan di atas JPM atau Skybridge Tanah Abang belum memuaskan para pedagang.
Ratusan pedagang yang semula diberikan lapak berjualan di sepanjang Jalan Jatibaru Raya, Kebon Melati, Tanah Abang, Jakarta Pusat sebelumnya tidak puas. Alasan utama diungkapkannya karena skybridge yang selesai dibangun pada bulan Desember 2018 itu belum dapat mengakomodir seluruh PKL.
"Penyelesaian Tanah Abang tidak dilakukan secara komperhensif oleh Pemprov DKI Jakarta. Masalah ini terus berulang," pungkasnya.
"Preman itu kesal lantaran pendapatannya menurun setelah DKI mendirikan Jembatan Penyeberangan Multiguna (JPM). Preman ada potensi kehilangan pendapatan dari pedagang ini, nah kemudian muncul pedagang baru di Jalan Jatibaru yang kemudian mengklaim sebagai PKL Jati Baru. Padahal waktu kami verifikasi orang-orang ini enggak ada," ujarnya di Jakarta, Senin (21/1/2019).
Sementara itu, Ketua Fraksi PDI perjuangan DKI Jakarta, Gembong Warsono menilai, kericuhan di Tanah Abang sebagai bukti tidak cermatnya pemerintahan Gubernur Anies Baswedan menyelesaikan permasalahan.
Solusi yang diberikan oleh Anies kepada para PKL Tanah Abang, yakni penempatan lokasi berjualan di atas JPM atau Skybridge Tanah Abang belum memuaskan para pedagang.
Ratusan pedagang yang semula diberikan lapak berjualan di sepanjang Jalan Jatibaru Raya, Kebon Melati, Tanah Abang, Jakarta Pusat sebelumnya tidak puas. Alasan utama diungkapkannya karena skybridge yang selesai dibangun pada bulan Desember 2018 itu belum dapat mengakomodir seluruh PKL.
"Penyelesaian Tanah Abang tidak dilakukan secara komperhensif oleh Pemprov DKI Jakarta. Masalah ini terus berulang," pungkasnya.
(mhd)
