Soal Pengelolaan Air Bersih, PAM Jaya Tunggu Keputusan Anies
Senin, 21 Januari 2019 - 21:04 WIB
Soal Pengelolaan Air Bersih, PAM Jaya Tunggu Keputusan Anies
A
A
A
JAKARTA - PD PAM Jaya siap mengelola sendiri kebutuhan air warga Jakarta. Namun, PD PAM Jaya masih menunggu keputusan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan soal keputusan MA yang membatalkan swastanisasi air bersih itu.
Direktur PD Pam Jaya, Priyatno Bambang Hernowo menyatakan siap untuk mengikuti keputusan Gubernur perihal tindaklanjut putusan MA.
Menurutnya, apapun keputusan Gubernur, pelayanan air tidak boleh terhenti dan dipastikan akan menjadi lebih baik. Termasuk kualitas pelayanannya.
"Ya meski putusan MA itu mengikat, kami harus tunggu keputusan Gubernur. Kami tidak mau berandai-andai. Intinya kami siap," katanya kepada wartawan, Senin (21/1/2019).
Hernowo menyebut bahwa kerjasama Pam Jaya dengan dua operatornya Aetra dan Palyja sejak 1998 berakhir pada 2023. Artinya, apabila kerjasama dihentikan sebelum kontrak, tentunya harus ada denda administrasi yang dibayar sesuai yang tertulis dalam kontrak.
Hal itu, kata Hernowo juga menjadi masukan dalam rekmonedasi tim pengelola kepada Gubernur Anies. Termasuk soal kesiapan operasional Sumber Daya Manusia (SDM) PAM, aset, dan sebagainya.
"Sejak 1998 kan kita cuma melakukan pengawasan. Pengelolaan dan pelayanan ada di dua operator. Nah kalau diputus kontrak, kita sudah siap bagaimana supaya air tidak terhenti. Nanti lihat keputusan Gubernur," ungkapnya.
Direktur PD Pam Jaya, Priyatno Bambang Hernowo menyatakan siap untuk mengikuti keputusan Gubernur perihal tindaklanjut putusan MA.
Menurutnya, apapun keputusan Gubernur, pelayanan air tidak boleh terhenti dan dipastikan akan menjadi lebih baik. Termasuk kualitas pelayanannya.
"Ya meski putusan MA itu mengikat, kami harus tunggu keputusan Gubernur. Kami tidak mau berandai-andai. Intinya kami siap," katanya kepada wartawan, Senin (21/1/2019).
Hernowo menyebut bahwa kerjasama Pam Jaya dengan dua operatornya Aetra dan Palyja sejak 1998 berakhir pada 2023. Artinya, apabila kerjasama dihentikan sebelum kontrak, tentunya harus ada denda administrasi yang dibayar sesuai yang tertulis dalam kontrak.
Hal itu, kata Hernowo juga menjadi masukan dalam rekmonedasi tim pengelola kepada Gubernur Anies. Termasuk soal kesiapan operasional Sumber Daya Manusia (SDM) PAM, aset, dan sebagainya.
"Sejak 1998 kan kita cuma melakukan pengawasan. Pengelolaan dan pelayanan ada di dua operator. Nah kalau diputus kontrak, kita sudah siap bagaimana supaya air tidak terhenti. Nanti lihat keputusan Gubernur," ungkapnya.
(ysw)
