Februari, LRT Kelapa Gading-Velodrome Siap Beroperasi
Sabtu, 05 Januari 2019 - 05:11 WIB
Februari, LRT Kelapa Gading-Velodrome Siap Beroperasi
A
A
A
JAKARTA - Proyek pembangunan Light Rail Transit (LRT) Kelapa Gading- Velodrome ditargetkan beroperasi pada Februari mendatang. Koridor LRT sepanjang 5,8 kilometer difokuskan terintegrasi dengan bus Transjakarta menuju Dukuh Atas.
Direktur Proyek LRT PT Jakarta Propertindo (Jakpro), Iwan Takwin mengatakan, progres pembangunan LRT Kelapa Gading-Velodrome saat ini masuk dalam tahap persiapan operasi. Seperti finalisasi sistem persinyalan, bagaimana integrasi dengan komunikasi dan semua kategori control sistem.
Sedangkan untuk lima stasiun, kata Iwan, juga masuk proses finishing. Hanya tinggal satu perihal pemasangan fasilitas lift dan eskalator. Sebab, untuk pemasangan lift, setelah diinstal harus diuji kembali sebagai syarat mendapatkan sertifikat Laik fungsi (SLF).
"Sebelum operasi ada ujicoba trial run, akhir januari kita lakukan itu. Paling februari sudah bisa beroperasi dan terkoneksi dengan bus TransJakarta," kata Iwan saat dihubungi, kemarin.
Iwan menjelaskan, LRT Kelapa Gading-Velodrome harus terintegrasi dengan bus TransJakarta hingga ke Dukuh Atas. Sehingga, dampaknya bisa dirasakan oleh masyarakat. Untuk itu, kata dia, integrasi di stasiun velodrome dengan halte TransJakarta difokuskan bersama dengan PT Transportasi Jakarta (Transjakarta).
Integrasi dari stasiun velodorme menuju halte bus, lanjut Iwan menggunakan skybdrige yang menggunakan rangka baja. Dinas Perhubungan dan Bina marga sudah menyetujui untuk pemasangan tiang pancang diatas trotoar.
"Kami sudah melakukan workshop, sharing dengan PT TransJakarta. bagaiaman sistem tiketing, jadwal dan sebagainya. TransJakarta juga akan menyesuaikan perpanjangan halte untuk memfasilitasi penumpang LRT," pungkasnya.
Terkait tarif, lanjut Iwan, pihaknya masih menunggu keputusan Pemprov DKI. Namun, pihaknya juga tengah melakukan pembahasan perihal skema kerjasamanya, apakah bangun-serah-guna atau build transfer operate (BTO) atau bangun-guna-serah atau build operate transfer (BOT) yang mempengaruhi besaran subsidi.
"Saat ini kita baru berjalan elemen mana perhitungannya.Supaya datanya sama, berpaa ni penetapan tarif," ungkapnya.
Kepala Biro Perekonomian DKI Jakarta, Sri Haryati mengatakan, dalam anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2019, pihaknya merencanakan pemberian subsidi untuk LRT fase I (velodrome-Kelapa Gading). Menurutnya, perencanaan tersebut tengah dibahas mengingat proses kontruksinya sendiri akan selesai bulan ini. Termasuk soal skema Kerjasama antara pemeintah daerah DKI dengan PT Jakpro.
Sedangkan untuk LRT fase II, kata Sri, masih ada kajian dan menunggu revisi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 13 Tahun 2014, perihal batas maksimal modal dasar yang bisa diberikan untuk Jakpro hanya Rp10 triliun. Sementara, total modal dasar yang telah diberikan sebesar Rp9,5 Triliun.
"Kita masih membahas fase I. Fase II dikaji lagi agar tidak bermasalah," ujarnya.
Sri menjelaskan, besaran subsidi yang diberikan nanti diambil dari tarif ekonomi LRT dikurangi tarif yang dijangkau masyarakat. PT Jakpro melalui rekomendasi Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ) mengajukan usulan tarif Rp 10.800. Menurutnya, hasil subsidi yang dibahas dari berbagai aspek akan berpatokan terhadap tarif rekomendasi tersebut.
"Skema kerja samanya juga dihitung terlebih dahulu bagaimana kesiapan pemda, apakah akan dibeli kembali seluruhnya atau dikerjasamakan," pungkasnya.
Sementara itu, Ketua DTKJ DKI Jakarta, Iskandar Abu Bakar menyebut bahwa tarif yang direkomendasikan ke Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan yaitu Rp 10.800. Menurutnya, besaran tarif tersebut masih diluar subsidi yang akan diberikan Pemprov DKI Jakarta.
Nantinya, lanjut Iskandar, Pemprov DKI Jakarta akan menghitung berapa besaran investasi yang dikeluarkan oleh Pemprov. Menurutnya, apabila investasi Pemprov semakin besar, tarif bisa semakin mengecil. Hal itu yang diterapkan di negara maju, seperti di Singapura.
"Ini investasi Pemprov dan Jakpro, kalau investasi pemerintah lebih besar, ya tarif lebih kecil. Infrastruktur transportasi massal umumnya menjadi investasi Pemprov," ujarnya.
Iskanda berharap keputusan tarif tersebut bisa diselesaikan pada Juli mendatang. Untuk itu, rekomendasi yang diberikan kepada Gubernur harus segera disampaikan kepada DPRD DKI Jakarta.
"Gubernur Anies harus segera melakukan pembahasan tarif sebelum perhelatan Asian Games dimulai," ungkapnya.
Direktur Proyek LRT PT Jakarta Propertindo (Jakpro), Iwan Takwin mengatakan, progres pembangunan LRT Kelapa Gading-Velodrome saat ini masuk dalam tahap persiapan operasi. Seperti finalisasi sistem persinyalan, bagaimana integrasi dengan komunikasi dan semua kategori control sistem.
Sedangkan untuk lima stasiun, kata Iwan, juga masuk proses finishing. Hanya tinggal satu perihal pemasangan fasilitas lift dan eskalator. Sebab, untuk pemasangan lift, setelah diinstal harus diuji kembali sebagai syarat mendapatkan sertifikat Laik fungsi (SLF).
"Sebelum operasi ada ujicoba trial run, akhir januari kita lakukan itu. Paling februari sudah bisa beroperasi dan terkoneksi dengan bus TransJakarta," kata Iwan saat dihubungi, kemarin.
Iwan menjelaskan, LRT Kelapa Gading-Velodrome harus terintegrasi dengan bus TransJakarta hingga ke Dukuh Atas. Sehingga, dampaknya bisa dirasakan oleh masyarakat. Untuk itu, kata dia, integrasi di stasiun velodrome dengan halte TransJakarta difokuskan bersama dengan PT Transportasi Jakarta (Transjakarta).
Integrasi dari stasiun velodorme menuju halte bus, lanjut Iwan menggunakan skybdrige yang menggunakan rangka baja. Dinas Perhubungan dan Bina marga sudah menyetujui untuk pemasangan tiang pancang diatas trotoar.
"Kami sudah melakukan workshop, sharing dengan PT TransJakarta. bagaiaman sistem tiketing, jadwal dan sebagainya. TransJakarta juga akan menyesuaikan perpanjangan halte untuk memfasilitasi penumpang LRT," pungkasnya.
Terkait tarif, lanjut Iwan, pihaknya masih menunggu keputusan Pemprov DKI. Namun, pihaknya juga tengah melakukan pembahasan perihal skema kerjasamanya, apakah bangun-serah-guna atau build transfer operate (BTO) atau bangun-guna-serah atau build operate transfer (BOT) yang mempengaruhi besaran subsidi.
"Saat ini kita baru berjalan elemen mana perhitungannya.Supaya datanya sama, berpaa ni penetapan tarif," ungkapnya.
Kepala Biro Perekonomian DKI Jakarta, Sri Haryati mengatakan, dalam anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2019, pihaknya merencanakan pemberian subsidi untuk LRT fase I (velodrome-Kelapa Gading). Menurutnya, perencanaan tersebut tengah dibahas mengingat proses kontruksinya sendiri akan selesai bulan ini. Termasuk soal skema Kerjasama antara pemeintah daerah DKI dengan PT Jakpro.
Sedangkan untuk LRT fase II, kata Sri, masih ada kajian dan menunggu revisi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 13 Tahun 2014, perihal batas maksimal modal dasar yang bisa diberikan untuk Jakpro hanya Rp10 triliun. Sementara, total modal dasar yang telah diberikan sebesar Rp9,5 Triliun.
"Kita masih membahas fase I. Fase II dikaji lagi agar tidak bermasalah," ujarnya.
Sri menjelaskan, besaran subsidi yang diberikan nanti diambil dari tarif ekonomi LRT dikurangi tarif yang dijangkau masyarakat. PT Jakpro melalui rekomendasi Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ) mengajukan usulan tarif Rp 10.800. Menurutnya, hasil subsidi yang dibahas dari berbagai aspek akan berpatokan terhadap tarif rekomendasi tersebut.
"Skema kerja samanya juga dihitung terlebih dahulu bagaimana kesiapan pemda, apakah akan dibeli kembali seluruhnya atau dikerjasamakan," pungkasnya.
Sementara itu, Ketua DTKJ DKI Jakarta, Iskandar Abu Bakar menyebut bahwa tarif yang direkomendasikan ke Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan yaitu Rp 10.800. Menurutnya, besaran tarif tersebut masih diluar subsidi yang akan diberikan Pemprov DKI Jakarta.
Nantinya, lanjut Iskandar, Pemprov DKI Jakarta akan menghitung berapa besaran investasi yang dikeluarkan oleh Pemprov. Menurutnya, apabila investasi Pemprov semakin besar, tarif bisa semakin mengecil. Hal itu yang diterapkan di negara maju, seperti di Singapura.
"Ini investasi Pemprov dan Jakpro, kalau investasi pemerintah lebih besar, ya tarif lebih kecil. Infrastruktur transportasi massal umumnya menjadi investasi Pemprov," ujarnya.
Iskanda berharap keputusan tarif tersebut bisa diselesaikan pada Juli mendatang. Untuk itu, rekomendasi yang diberikan kepada Gubernur harus segera disampaikan kepada DPRD DKI Jakarta.
"Gubernur Anies harus segera melakukan pembahasan tarif sebelum perhelatan Asian Games dimulai," ungkapnya.
(mhd)
