Grind Banten ke Warga Pamulang: Era Jokowi Memajukan Semua Daerah
Rabu, 02 Januari 2019 - 02:16 WIB
Grind Banten ke Warga Pamulang: Era Jokowi Memajukan Semua Daerah
A
A
A
TANGERANG SELATAN - Garda Rajawali Perindo (Grind) Banten menilai pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menunjukkan kinerja terbaik khususnya yang berorientasi pada kesejahteraan sosial, keadilan ekonomi, dan stabilitas harga. Kebijakan-kebijakan itu secara otomatis berdampak langsung pada majunya perkembangan semua daerah di Tanah Air.
Kondisi itu secara sadar dirasakan masyarakat luas. Mereka yang tinggal di berbagai pelosok daerah bahkan mengakui bahwa pembangunan ekonomi oleh pusat turut mendongkrak pula perekonomian daerah. Ia mencontohkan kebijakan pemerintah dalam bidang ekonomi yang dianggap berhasil adalah membuat kenaikan harga sembako relatif terjaga, harga BBM yang kini satu harga, infrastruktur, dan pemangkasan jalur birokrasi. Bahkan mengamankan angka Inflasi di kisaran 3 persen yang mengindikasikan tak adanya gejolak berarti.
Sekretaris Grind Banten, Musa Asyari, mengungkapkan, terhitung sejak Maret 2018, tingkat kemiskinan mencapai angka terendah sepanjang masa, yakni 9,82 persen. Begitu juga dengan pengangguran terbuka yang hanya 5,13 persen.
"Semua itu tergantung kebijakan dari pusat, dan sekarang bisa kita rasakan bagaimana dampak pertumbuhan di daerah-daerah. Kondisi sekarang menunjukkan bahwa rakyat semakin sejahtera karena ekonomi yang dibangun berkeadilan bagi semua daerah, merata," katanya dalam dialog bersama warga di Pamulang, Tangerang Selatan, Senin (1/1/2019).
Menurut dia, saat ini kehidupan warga kian terjamin karena pemerintah telah mendorong program jaminan sosial. Lebih dari 92 juta warga menerima Kartu Indonesia Sehat (KIS) yang dijamin negara. "Layanan kesehatan semakin merata dan mudah dijangkau," jelas Musa.
Tingkat pendidikan warga juga dirasa semakin baik dimana tingkat harapan lama sekolah sudah mencapai 12,85 tahun. Dari sisi pemerataan, proporsi total kekayaan nasional yang dikuasai 1 dan 10 persen warga makin berkurang.
"Ini memerlihatkan bahwa seluruh transformasi struktural yang dilakukan pemerintah pada ujungnya mampu menekan konsentrasi penguasaan aset oleh sekelompok orang saja," imbuhnya.
Masih kata Musa, apa yang dijalankan pemerintahan Jokowi sangat baik untuk jangka panjang, karena ekonomi wilayah akan bergerak positif. Apalagi semua itu didorong pula oleh realisasi kebijakan poros maritim.
"Mobilitas warga semakin mudah, ekonomi daerah mulai bergerak dan pada akhirnya akan menopang kesejahteraan masyarakat sekitar," terangnya.
Tak hanya itu, Grind Banten juga mengapresiasi apa yang dilakukan Jokowi dalam merealisasikan kebijakan reformasi agraria. Dimana rakyat kini memiliki akses terhadap asetnya berupa lahan, hal itu guna menghindari adanya konflik klaim kepemilikan lahan.
"Reformasi agraria terus berjalan, ini bukti keberpihakan pemerintah mencegah terjadinya pertikaian terkait lahan," tukasnya.
Di samping itu, lanjut Musa, guna menopang pembangunan ekonomi daerah kini pemerintah telah meningkatkan alokasi dana desa. Jika pada 2018 sebesar Rp60 triliun, maka pada 2019 ini dianggarkan sebesar Rp73 triliun.
"Dana desa itu dikhususkan bagi peningkatan layanan dasar masyarakat, sehingga potensi-potensi desa bisa tumbuh dan bangkit. Ini yang disebut pembangunan ekonomi yang berkeadilan," tandasnya.
Kondisi itu secara sadar dirasakan masyarakat luas. Mereka yang tinggal di berbagai pelosok daerah bahkan mengakui bahwa pembangunan ekonomi oleh pusat turut mendongkrak pula perekonomian daerah. Ia mencontohkan kebijakan pemerintah dalam bidang ekonomi yang dianggap berhasil adalah membuat kenaikan harga sembako relatif terjaga, harga BBM yang kini satu harga, infrastruktur, dan pemangkasan jalur birokrasi. Bahkan mengamankan angka Inflasi di kisaran 3 persen yang mengindikasikan tak adanya gejolak berarti.
Sekretaris Grind Banten, Musa Asyari, mengungkapkan, terhitung sejak Maret 2018, tingkat kemiskinan mencapai angka terendah sepanjang masa, yakni 9,82 persen. Begitu juga dengan pengangguran terbuka yang hanya 5,13 persen.
"Semua itu tergantung kebijakan dari pusat, dan sekarang bisa kita rasakan bagaimana dampak pertumbuhan di daerah-daerah. Kondisi sekarang menunjukkan bahwa rakyat semakin sejahtera karena ekonomi yang dibangun berkeadilan bagi semua daerah, merata," katanya dalam dialog bersama warga di Pamulang, Tangerang Selatan, Senin (1/1/2019).
Menurut dia, saat ini kehidupan warga kian terjamin karena pemerintah telah mendorong program jaminan sosial. Lebih dari 92 juta warga menerima Kartu Indonesia Sehat (KIS) yang dijamin negara. "Layanan kesehatan semakin merata dan mudah dijangkau," jelas Musa.
Tingkat pendidikan warga juga dirasa semakin baik dimana tingkat harapan lama sekolah sudah mencapai 12,85 tahun. Dari sisi pemerataan, proporsi total kekayaan nasional yang dikuasai 1 dan 10 persen warga makin berkurang.
"Ini memerlihatkan bahwa seluruh transformasi struktural yang dilakukan pemerintah pada ujungnya mampu menekan konsentrasi penguasaan aset oleh sekelompok orang saja," imbuhnya.
Masih kata Musa, apa yang dijalankan pemerintahan Jokowi sangat baik untuk jangka panjang, karena ekonomi wilayah akan bergerak positif. Apalagi semua itu didorong pula oleh realisasi kebijakan poros maritim.
"Mobilitas warga semakin mudah, ekonomi daerah mulai bergerak dan pada akhirnya akan menopang kesejahteraan masyarakat sekitar," terangnya.
Tak hanya itu, Grind Banten juga mengapresiasi apa yang dilakukan Jokowi dalam merealisasikan kebijakan reformasi agraria. Dimana rakyat kini memiliki akses terhadap asetnya berupa lahan, hal itu guna menghindari adanya konflik klaim kepemilikan lahan.
"Reformasi agraria terus berjalan, ini bukti keberpihakan pemerintah mencegah terjadinya pertikaian terkait lahan," tukasnya.
Di samping itu, lanjut Musa, guna menopang pembangunan ekonomi daerah kini pemerintah telah meningkatkan alokasi dana desa. Jika pada 2018 sebesar Rp60 triliun, maka pada 2019 ini dianggarkan sebesar Rp73 triliun.
"Dana desa itu dikhususkan bagi peningkatan layanan dasar masyarakat, sehingga potensi-potensi desa bisa tumbuh dan bangkit. Ini yang disebut pembangunan ekonomi yang berkeadilan," tandasnya.
(thm)
