E-KTP Tercecer Diduga untuk Bikin Gaduh Jakarta Jelang Pilpres 2019
Selasa, 18 Desember 2018 - 20:15 WIB
E-KTP Tercecer Diduga untuk Bikin Gaduh Jakarta Jelang Pilpres 2019
A
A
A
Pemprov DKI Jakarta menduga temuan KTP elektronik yang tercecer di Duren sawit, Jakarta Timur, untuk membuat gaduh situasi jelang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019. E-KTP tersebut diketahui merupakan cetakan lama milik Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Kepala Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil (disdukcapil) DKI Jakarta, Dhany Sukma mengatakan, e-KTP yang tercecer merupakan cetakan pertama ketika perekaman massal pada 2011, 2012 dan 2013. Dimana,saat itu seluruh aktivitas dilakukan melalui vendor yang ada di Kemendagri meskipun perekaman berada di kelurahan masing-masing.
"Itu e-KTP yang tercecer belum diterima oleh si warga. Jumlahnya ada sebanyak 2.153 keping, 63 di antaranya rusak," kata Dhany Sukma usai menghadiri rapat dengar pendapat tentang e-KTP yang tercecer dengan Komisi A DPRD DKI Jakarta, pada Selasa (18/12/2018).
Dhany menjelaskan, pencetakan sebelum 2015 itu dilakukan secara masal oleh Kemendagri melalui vendor. Didistribusikan melalui pos kepada kecamatan dan kelurahan-kelurahan. Kemudian, warga tinggal mengambil di kelurahan dan kecamatan.
Pada 2015, lanjut Dhany, pencetakan diserahkan kepada kelurahan dan kecamatan tanpa adanya batas waktu seperti yang berlaku pada vendor. Menurutnya, apabila barang e- KTP itu ada di kelurahan, pastinya kelurahan tidak akan mencetaknya kembali.( Baca: Mendagri Diminta Jelaskan Soal E-KTP Tercecer di Duren Sawit )
"Ngapain kita cetak barang itu kalau memang ada di kelurahan. Karena barang tidak ada di kelurahan teman-teman melakukan pencetakan dan warga membawa suket (tanda bukti belum pernah menerima ktp elektronik). Blangkonya ada cetak, kita serahkan kepada yang bersangkutan," ungkapnya.
Saat ini, kata Dhany, pihaknya menunggu aparat petugas kepolisian untuk mengetahui siapa dan darimana sumber e-KTP itu tercecer. Dia menduga bahwa motif tercecernya e-KTP itu guna membangun supaya situasi gaduh jelang Pilpres dan Pileg 2019.
Sebab, lanjut Dhany, e-KTP di Duren Sawit diletakan di tempat yang aksesnya mudah dilalui orang lalu-lalang dan di lapangan yang jauh dari pantauan kamera Closed Circuit Television (CCTV)."Kalau ada penggelembungan suara, orang itu barangnya sudah diamankan di kepolisan kok. Enggak mungkin itu digunakan untuk penggelembungan," pungkasnya.
Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta, Matnoor menyalahkan tercecernya e-KTP itu merupakan kesalahan pemerintah pusat dalam hal ini Kemendagri lantaran itu diproduksi olehnya. "Jadi e-KTP yang tercecer itu produksi 2011 atau 2015 ke bawah yang diproduksi pemerintah pusat. Lewat pemda itu 2015-2018, kami tidak bis intervensi," tegasnya.
Berdasarkan data yang dimilikinya, lanjut Matnoor, sesuai dengan KTP Jakarta sekitar 7,4 jiwa, tersisa 125.000 jiwa yang belum punya. Namun, DKI tidak bisa memenuhi pencetakan mengingat blangko e-KT itu kewenangan pemerintah pusat.
"Distribusi e-KTP yang mengatur pemerintah pusat. Untuk mengatasi kekurangan blangko itu, supaya pemda bisa nyetak sendiri kita bantu lewat dana hibah buat cetak. Ternyata ga bisa. Ada unsur politisnya juga," pungkasnya.
Kepala Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil (disdukcapil) DKI Jakarta, Dhany Sukma mengatakan, e-KTP yang tercecer merupakan cetakan pertama ketika perekaman massal pada 2011, 2012 dan 2013. Dimana,saat itu seluruh aktivitas dilakukan melalui vendor yang ada di Kemendagri meskipun perekaman berada di kelurahan masing-masing.
"Itu e-KTP yang tercecer belum diterima oleh si warga. Jumlahnya ada sebanyak 2.153 keping, 63 di antaranya rusak," kata Dhany Sukma usai menghadiri rapat dengar pendapat tentang e-KTP yang tercecer dengan Komisi A DPRD DKI Jakarta, pada Selasa (18/12/2018).
Dhany menjelaskan, pencetakan sebelum 2015 itu dilakukan secara masal oleh Kemendagri melalui vendor. Didistribusikan melalui pos kepada kecamatan dan kelurahan-kelurahan. Kemudian, warga tinggal mengambil di kelurahan dan kecamatan.
Pada 2015, lanjut Dhany, pencetakan diserahkan kepada kelurahan dan kecamatan tanpa adanya batas waktu seperti yang berlaku pada vendor. Menurutnya, apabila barang e- KTP itu ada di kelurahan, pastinya kelurahan tidak akan mencetaknya kembali.( Baca: Mendagri Diminta Jelaskan Soal E-KTP Tercecer di Duren Sawit )
"Ngapain kita cetak barang itu kalau memang ada di kelurahan. Karena barang tidak ada di kelurahan teman-teman melakukan pencetakan dan warga membawa suket (tanda bukti belum pernah menerima ktp elektronik). Blangkonya ada cetak, kita serahkan kepada yang bersangkutan," ungkapnya.
Saat ini, kata Dhany, pihaknya menunggu aparat petugas kepolisian untuk mengetahui siapa dan darimana sumber e-KTP itu tercecer. Dia menduga bahwa motif tercecernya e-KTP itu guna membangun supaya situasi gaduh jelang Pilpres dan Pileg 2019.
Sebab, lanjut Dhany, e-KTP di Duren Sawit diletakan di tempat yang aksesnya mudah dilalui orang lalu-lalang dan di lapangan yang jauh dari pantauan kamera Closed Circuit Television (CCTV)."Kalau ada penggelembungan suara, orang itu barangnya sudah diamankan di kepolisan kok. Enggak mungkin itu digunakan untuk penggelembungan," pungkasnya.
Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta, Matnoor menyalahkan tercecernya e-KTP itu merupakan kesalahan pemerintah pusat dalam hal ini Kemendagri lantaran itu diproduksi olehnya. "Jadi e-KTP yang tercecer itu produksi 2011 atau 2015 ke bawah yang diproduksi pemerintah pusat. Lewat pemda itu 2015-2018, kami tidak bis intervensi," tegasnya.
Berdasarkan data yang dimilikinya, lanjut Matnoor, sesuai dengan KTP Jakarta sekitar 7,4 jiwa, tersisa 125.000 jiwa yang belum punya. Namun, DKI tidak bisa memenuhi pencetakan mengingat blangko e-KT itu kewenangan pemerintah pusat.
"Distribusi e-KTP yang mengatur pemerintah pusat. Untuk mengatasi kekurangan blangko itu, supaya pemda bisa nyetak sendiri kita bantu lewat dana hibah buat cetak. Ternyata ga bisa. Ada unsur politisnya juga," pungkasnya.
(whb)
