Geliat Kawasan TOD Bekasi Kian Masif
Selasa, 11 Desember 2018 - 12:46 WIB
Geliat Kawasan TOD Bekasi Kian Masif
A
A
A
BEKASI - Geliat pembangunan kawasan transit oriented development (TOD) di sepanjang lintasan light rail transit (LRT/kereta api ringan) di Kota Bekasi kian masif.
Setelah membangun TOD di dekat Gerbang Tol (GT) Bekasi Timur dengan nama LRT City Bekasi Timur, pengembang kini menggarap LRT City Jaticempaka–Gateway Park di Kecamatan Pondokgede. Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi mengatakan, pembangunan LRT City Jaticempaka dilakukan PT Adhi Commuter Properti (ACP), anak perusahaan konstruksi dari PT Adhi Karya Tbk. Pembangunan LRT City Jaticempaka merupakan proyek kedua, sedangkan proyek pertama adalah LRT City Bekasi Timur.
“Sebetulnya ada lima TOD yang akan dibangun di dekat stasiun LRT di Kota Bekasi. Kelima proyek ini dibangun oleh PT Adhi Karya Tbk lewat anak perusahaannya,” katanya.
Lima TOD yang ada di Kota Bekasi berada di titik Bekasi Timur, Cikunir I, Cikunir II, Bekasi Barat, hingga Jaticempaka. Sementara TOD di Cikunir I dan Cikunir II. Kemudian untuk di Bekasi Barat masih proses perencanaan yang dalam waktu dekat akan segera dibangun.“Untuk Cikunir I dan Cikunir II, pengembang tengah mempersiapkan pelebaran jalan di sana untuk memudahkan aksesibilitas kendaraan. Kehadiran TOD ini bakal berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi Bekasi,” ujarnya.
Rahmat menjelaskan, investasi yang ditanam perusahaan pelat merah itu melebihi angka Rp5 triliun. “Bila ditotal investasinya besar, namun sebagai gambaran untuk apartemen saja biayanya bisa Rp1 triliun.
Belum lagi pembangunan fasilitas lainnya, apalagi TOD ini terintegrasi dengan LRT yang sedang dibangun pemerintah pusat,” ungkapnya. Sebenarnya, kata dia, pembangunan TOD dibutuhkan bagi daerah yang menyandang status metropolitan seperti halnya Bekasi.
Sebab keberadaan TOD sangat menunjang masyarakat dalam memperoleh fasilitas, salah satunya kemudahan dalam transportasi umum. Selain terdapat gedung parkir dan pusat perbelanjaan, TOD juga dibangun hunian vertikal berupa apartemen dan hotel.
Dengan kata lain, TOD merupakan pengembangan kota mengadopsi tata ruang campuran karena terdapat berbagai macam fasilitas di dalamnya yang terintegrasi dengan transportasi umum, seperti LRT, Commuter Line, dan bus. “Dampak positifnya kemacetan bisa terurai karena masyarakat nanti memilih LRT,” ujarnya.
Sementara itu, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menargetkan light rapid trans(LRT) Jabodetabek beroperasi pada pertengahan tahun depan. Saat ini pembangunan moda transportasi yang melintasi lima daerah di Jawa Barat itu mencapai 46%.
Namun, untuk jalurnya hampir seluruh jalur sudah tersambung dan siap diuji coba tahun depan. Panitia Pembuat Komitmen (PPK) Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kemenhub Jumardi mengatakan, jalur yang belum terbangun tersisa sekitar 500 meter di wilayah Jakarta Kota sekitar 300 meter serta di wilayah Bekasi di dua lokasi.
“Pembangunan sedang kami kebut sehingga pertengahan tahun depan sudah bisa digunakan,” katanya. Menurutnya, LRT merupakan salah satu proyek strategis nasional untuk menekan beban kemacetan di jalan raya. Di Jabar, LRT melintasi empat daerah, yakni Depok, Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Kota Bekasi, dan berujung di Kabupaten Bekasi. Mayoritas wilayah di Jabar berjalan lancar, terutama dalam pembebasan lahan masih ada terkendala.
“Depok sudah seluruhnya, Bogor juga demikian, kemudian di Kota Bekasi tinggal beberapa saja, seperti halnya Kelurahan Jakasampurna Bekasi masih ada sekitar 32 bidang lagi. Kami harapkan bulan ini bisa segera dibayarkan, termasuk juga di Kabupaten Bekasi,” ungkapnya.
Meski menjadi lokasi paling ujung, kata dia, Kabupaten Bekasi memiliki peranan penting karena menjadi lokasi pembangunan depo LRT. “Jadi di Bekasi ini menjadi lokasi penting karena perbaikan kereta, kemudian semua kereta kan pulangnya ke sini. LRT juga tidak ada masinisnya, otomatis jadi kontrolnya dari Jatimulya, Kabupaten Bekasi ini,” ujarnya.
Apalagi pembangunan depo LRT di Jatimulya menjadi satu prioritas pengerjaan. Meski ada keterlambatan, pihak nya telah membuat beberapa skenario pengoperasian awal lintas Cibubur, Taman Mini, dan Cawang. “Dipusatkannya nanti ada depo. Depo LRT ini nanti berada di Jatimulya, Tambun Selatan,” ungkapnya.
Seperti diketahui, LRT bakal dibangun sepanjang 44 kilometer yang melintasi lima wilayah Jabar, Jakarta, hingga Tangerang. Menurut Jumardi, untuk membangun LRT dibutuhkan lahan seluas 14 hektare. Salah satu pembebasan lahan terbesar berada di Jatimulya, Kabupaten Bekasi, yang saat ini memasuki tahap musyawarah.
“Jatimulya ini menjadi salah satu prioritas kami. Anggaran Rp600 miliar sudah disiapkan dan kami berharap akhir bulan ini sudah mulai dilakukan pembayaran,” ujarnya.
Apalagi progres pembebasan lahan telah sesuai jalur. Masyarakat yang sebelumnya menolak pembebasan lahan, kini telah menerima tahapan pembebasan lahan dan tengah memasuki penghitungan oleh tim appraisal. Dalam musyawarah tersebut, sebanyak 48 pemilik bangunan telah menyetujui bentuk penggantian berupa uang. Se lan jutnya dalam 14 hari tim appraisalakan menentu kan nilai yang dibayarkan.
“Nilai ini sebenarnya bukan ganti rugi melainkan nilai wajar karena sebenarnya lahan masyarakat ini tanahnya milik PT Adhi Karya. Kami tetap melakukan penggantian,” ujarnya.
Kepala Seksi Pengadaan Tanah BPN Kabupaten Bekasi Agus Susanto mengatakan, total ada sekitar 562 bidang tanah akan dibebaskan di Jatimulya. Jumlah itu terbagi atas 200 bidang tanah milik masyarakat dan 362 milik PT Adhi Karya yang ditempati warga.
“Dari jumlah tersebut ada 117 bidang sudah disepakati dan siap dibebaskan tanah milik warga,” katanya. (Abdullah M Surjaya)
Setelah membangun TOD di dekat Gerbang Tol (GT) Bekasi Timur dengan nama LRT City Bekasi Timur, pengembang kini menggarap LRT City Jaticempaka–Gateway Park di Kecamatan Pondokgede. Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi mengatakan, pembangunan LRT City Jaticempaka dilakukan PT Adhi Commuter Properti (ACP), anak perusahaan konstruksi dari PT Adhi Karya Tbk. Pembangunan LRT City Jaticempaka merupakan proyek kedua, sedangkan proyek pertama adalah LRT City Bekasi Timur.
“Sebetulnya ada lima TOD yang akan dibangun di dekat stasiun LRT di Kota Bekasi. Kelima proyek ini dibangun oleh PT Adhi Karya Tbk lewat anak perusahaannya,” katanya.
Lima TOD yang ada di Kota Bekasi berada di titik Bekasi Timur, Cikunir I, Cikunir II, Bekasi Barat, hingga Jaticempaka. Sementara TOD di Cikunir I dan Cikunir II. Kemudian untuk di Bekasi Barat masih proses perencanaan yang dalam waktu dekat akan segera dibangun.“Untuk Cikunir I dan Cikunir II, pengembang tengah mempersiapkan pelebaran jalan di sana untuk memudahkan aksesibilitas kendaraan. Kehadiran TOD ini bakal berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi Bekasi,” ujarnya.
Rahmat menjelaskan, investasi yang ditanam perusahaan pelat merah itu melebihi angka Rp5 triliun. “Bila ditotal investasinya besar, namun sebagai gambaran untuk apartemen saja biayanya bisa Rp1 triliun.
Belum lagi pembangunan fasilitas lainnya, apalagi TOD ini terintegrasi dengan LRT yang sedang dibangun pemerintah pusat,” ungkapnya. Sebenarnya, kata dia, pembangunan TOD dibutuhkan bagi daerah yang menyandang status metropolitan seperti halnya Bekasi.
Sebab keberadaan TOD sangat menunjang masyarakat dalam memperoleh fasilitas, salah satunya kemudahan dalam transportasi umum. Selain terdapat gedung parkir dan pusat perbelanjaan, TOD juga dibangun hunian vertikal berupa apartemen dan hotel.
Dengan kata lain, TOD merupakan pengembangan kota mengadopsi tata ruang campuran karena terdapat berbagai macam fasilitas di dalamnya yang terintegrasi dengan transportasi umum, seperti LRT, Commuter Line, dan bus. “Dampak positifnya kemacetan bisa terurai karena masyarakat nanti memilih LRT,” ujarnya.
Sementara itu, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menargetkan light rapid trans(LRT) Jabodetabek beroperasi pada pertengahan tahun depan. Saat ini pembangunan moda transportasi yang melintasi lima daerah di Jawa Barat itu mencapai 46%.
Namun, untuk jalurnya hampir seluruh jalur sudah tersambung dan siap diuji coba tahun depan. Panitia Pembuat Komitmen (PPK) Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kemenhub Jumardi mengatakan, jalur yang belum terbangun tersisa sekitar 500 meter di wilayah Jakarta Kota sekitar 300 meter serta di wilayah Bekasi di dua lokasi.
“Pembangunan sedang kami kebut sehingga pertengahan tahun depan sudah bisa digunakan,” katanya. Menurutnya, LRT merupakan salah satu proyek strategis nasional untuk menekan beban kemacetan di jalan raya. Di Jabar, LRT melintasi empat daerah, yakni Depok, Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Kota Bekasi, dan berujung di Kabupaten Bekasi. Mayoritas wilayah di Jabar berjalan lancar, terutama dalam pembebasan lahan masih ada terkendala.
“Depok sudah seluruhnya, Bogor juga demikian, kemudian di Kota Bekasi tinggal beberapa saja, seperti halnya Kelurahan Jakasampurna Bekasi masih ada sekitar 32 bidang lagi. Kami harapkan bulan ini bisa segera dibayarkan, termasuk juga di Kabupaten Bekasi,” ungkapnya.
Meski menjadi lokasi paling ujung, kata dia, Kabupaten Bekasi memiliki peranan penting karena menjadi lokasi pembangunan depo LRT. “Jadi di Bekasi ini menjadi lokasi penting karena perbaikan kereta, kemudian semua kereta kan pulangnya ke sini. LRT juga tidak ada masinisnya, otomatis jadi kontrolnya dari Jatimulya, Kabupaten Bekasi ini,” ujarnya.
Apalagi pembangunan depo LRT di Jatimulya menjadi satu prioritas pengerjaan. Meski ada keterlambatan, pihak nya telah membuat beberapa skenario pengoperasian awal lintas Cibubur, Taman Mini, dan Cawang. “Dipusatkannya nanti ada depo. Depo LRT ini nanti berada di Jatimulya, Tambun Selatan,” ungkapnya.
Seperti diketahui, LRT bakal dibangun sepanjang 44 kilometer yang melintasi lima wilayah Jabar, Jakarta, hingga Tangerang. Menurut Jumardi, untuk membangun LRT dibutuhkan lahan seluas 14 hektare. Salah satu pembebasan lahan terbesar berada di Jatimulya, Kabupaten Bekasi, yang saat ini memasuki tahap musyawarah.
“Jatimulya ini menjadi salah satu prioritas kami. Anggaran Rp600 miliar sudah disiapkan dan kami berharap akhir bulan ini sudah mulai dilakukan pembayaran,” ujarnya.
Apalagi progres pembebasan lahan telah sesuai jalur. Masyarakat yang sebelumnya menolak pembebasan lahan, kini telah menerima tahapan pembebasan lahan dan tengah memasuki penghitungan oleh tim appraisal. Dalam musyawarah tersebut, sebanyak 48 pemilik bangunan telah menyetujui bentuk penggantian berupa uang. Se lan jutnya dalam 14 hari tim appraisalakan menentu kan nilai yang dibayarkan.
“Nilai ini sebenarnya bukan ganti rugi melainkan nilai wajar karena sebenarnya lahan masyarakat ini tanahnya milik PT Adhi Karya. Kami tetap melakukan penggantian,” ujarnya.
Kepala Seksi Pengadaan Tanah BPN Kabupaten Bekasi Agus Susanto mengatakan, total ada sekitar 562 bidang tanah akan dibebaskan di Jatimulya. Jumlah itu terbagi atas 200 bidang tanah milik masyarakat dan 362 milik PT Adhi Karya yang ditempati warga.
“Dari jumlah tersebut ada 117 bidang sudah disepakati dan siap dibebaskan tanah milik warga,” katanya. (Abdullah M Surjaya)
(nfl)
