Punya 100 Akun, Ini Strategi Pemprov DKI Kelola Medsos
Rabu, 05 Desember 2018 - 23:05 WIB
Punya 100 Akun, Ini Strategi Pemprov DKI Kelola Medsos
A
A
A
JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menjadi pembicara dalam talkshow Festival Media Digital Pemerintah, dengan tema 'Transparasi untuk Partisipasi', di salah satu hotel di Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Rabu (5/12/2018).
Dalam acara tersebut Anies menyampaikan bahwa dalam menjalankan pemerintahan, Pemprov DKI menggunakan 100 akun dari berbagai media sosial (medsos), baik atas nama pribadi maupun instans, dengan selalu dimonitor 74 orang yang menjadi admin.
Seluruh operator admin wajib terkonsolidasi agar semua informasi tersambung. "Jadi langkah pertama yang harus kami lakukan adalah untuk para operator seluruhnya harus berada dalam satu grup (pantauan)," ujar Anies.
Anies menegaskan, pekerjaan konsolidasi dilakukan agar Pemprov DKI bisa menyampaikan informasi dengan benar dan merespons masalah dengan cepat, serta mempertahankan konsistensi dalam internal Pemprov DKI Jakarta.
"Begitu ada informasi kami bertemu, kami mempersiapkan beberapa unit SKPD atau badan yang punya relevansi pengelolaan sosial media di ruangan yang sama, sehingga mereka bisa berinteraksi," tegasnya.
Mantan Mendikbud itu menyebut, fenomena media sosial selayaknya dilihat sebagai bagian fakta, bukan sebuah masalah. Namun tentu harus diselesaikan dan dicari strateginya yang tepat.
"Salah satu langkah yang dilakukan adalah kami banyak akun, karena di satu sisi banyak publik aktif di media sosial. Seperti ketika di kementerian, kami urus satu sektor untuk seluruh negeri, sekarang saya urus satu wilayah untuk seluruh sektor," kata Anies.
Talkshow yang diselenggarakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tersebut juga dihadiri Wakil Ketua KPK Laode M Syarif, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Dirjen Penyelenggaraan Pos dan Informatika Kemenkominfo Ahmad M Ramli sebagai nara sumber.
Dalam acara tersebut Anies menyampaikan bahwa dalam menjalankan pemerintahan, Pemprov DKI menggunakan 100 akun dari berbagai media sosial (medsos), baik atas nama pribadi maupun instans, dengan selalu dimonitor 74 orang yang menjadi admin.
Seluruh operator admin wajib terkonsolidasi agar semua informasi tersambung. "Jadi langkah pertama yang harus kami lakukan adalah untuk para operator seluruhnya harus berada dalam satu grup (pantauan)," ujar Anies.
Anies menegaskan, pekerjaan konsolidasi dilakukan agar Pemprov DKI bisa menyampaikan informasi dengan benar dan merespons masalah dengan cepat, serta mempertahankan konsistensi dalam internal Pemprov DKI Jakarta.
"Begitu ada informasi kami bertemu, kami mempersiapkan beberapa unit SKPD atau badan yang punya relevansi pengelolaan sosial media di ruangan yang sama, sehingga mereka bisa berinteraksi," tegasnya.
Mantan Mendikbud itu menyebut, fenomena media sosial selayaknya dilihat sebagai bagian fakta, bukan sebuah masalah. Namun tentu harus diselesaikan dan dicari strateginya yang tepat.
"Salah satu langkah yang dilakukan adalah kami banyak akun, karena di satu sisi banyak publik aktif di media sosial. Seperti ketika di kementerian, kami urus satu sektor untuk seluruh negeri, sekarang saya urus satu wilayah untuk seluruh sektor," kata Anies.
Talkshow yang diselenggarakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tersebut juga dihadiri Wakil Ketua KPK Laode M Syarif, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Dirjen Penyelenggaraan Pos dan Informatika Kemenkominfo Ahmad M Ramli sebagai nara sumber.
(thm)
