Laporan Online Tak Akurat, Anies Rekrut 1.400 Relawan Pemantau Banjir
Senin, 12 November 2018 - 21:17 WIB
Laporan Online Tak Akurat, Anies Rekrut 1.400 Relawan Pemantau Banjir
A
A
A
JAKARTA - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta merekrut 1.400 relawan siaga banjir pada musim hujan kali ini. Ribuan relawan tersebut akan bertugas memonitoring titik-titik banjir di Ibu Kota.
"Ya,1.400 relawan itu warga, tetapi ada yang ketua RT, ketua RW, LMK, kemudian ada dari FKDM. Jadi mereka adalah pegiat-pegiat masyarakat yang kemudian dijaring lewat Biro Tapem untuk mereka menjadi pemberi kabar yang kredibel," ujar Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, di Balai Kota, Senin (12/11/2018).
Anies mengatakan, memasuki musim hujan saat ini pihaknya telah melakukan antisipasi dan mengintruksikan beberapa langkah kepada jajarannya. Di antaranya normalisasi drainase atau saluran air, mensiagakan 450 pompa, rekayasa lalu lintas di tempat-tempat yang rawan banjir, menggiatkan sosialisasi di tempat-tempat pemukiman yang berpotensi terdampak, serta persiapan logistik dan penyalurannya.
Selama ini, kata Anies, penanggulangan banjir dilakukan berdasarkan laporan dari warga yang belum tentu dapat diverifikasi kebenarannya. Hal itu juga menjadi keluhan yang disampaikan oleh petugas di Jakarta Smart City, dimana banyak menerima laporan tetapi tidak valid.
Untuk itu, Anies meminta kepada Biro Tata Pemerintahan (Tapem) menjaring relawan yang terverifikasi di seluruh wilayah Jakarta. Artinya, ketika dia mengirimkan laporan, laporan itu tidak perlu dicek ulang lagi. Karena dia sudah memiliki pengetahuan informasi cara menyampaikan yang akurat, sehingga petugas bisa merespons lebih cepat.
"Selama ini kami menerima laporan banjir itu harus kami verifikasi, ini problem tersendiri. Karena bagaimana mungkin kita menerima laporan, kita tidak tahu validitas laporannya," tandasanya.
Selain itu, Anies juga akan membangun sumur resapan dipemukiman padat penduduk dan perkantoran. Dia berjanji akan mengumumkan proses pembangunan sumur resapan pada akhir bulan ini.
Sumur resapan itu menurut istilah Anies adalah drainase vertikal. Dimana, air hujan yang diserap sebanyak-banyaknya ke dalam tanah. Sehingga, ketika musim hujan tidak menimbulkan banjir, dan musim panas tidak kekeringan.
"Tapi ini tidak dilakukan di tempat-tempat yang memang tanahnya sudah tidak bisa lagi menyerap air. Di tempat yang tanah sudah tidak bisa lagi menyerap air, yang dilakukan adalah pemompaan. Tapi di tempat yang masih bisa menyerap air, di situ akan dilakukan sumur resapan," tegasnya.
Sementara itu, Sekertaris Komisi D DPRD DKI Jakarta, Padapotan Sinaga menilai tidak perlu adanya perekrutan 1.400 relawan monitoring banjir. Sebab DKI sudah memiliki pasukan biru dari Dinas Sumber Daya Air (SDA) yang jumlahnya lebih dari 4.000, serta pasukan Orange yang ada di kelurahan.
"Kalau cuma monitoring untuk apa? Lebih baik optimalkan pasukan-pasukan itu, toh mereka warga juga," kata politikus PDIP itu.
Dia melihat antisipasi banjir yang dilakukan Gubernur Anies saat ini sangat lambat dan bertele-tele. Padahal masalahnya hampir sama setiap tahunnya, yakni tidak optimalnya saluran air atau kali.
"Setahun ini normalisasi terhenti karena konsep naturalisasi yang belum jelas. Sudahlah lanjutkan saja program normalisasi dan lakukan naturalisasi di hulu atau daerah kawasan puncak sana," tegasnya.
"Ya,1.400 relawan itu warga, tetapi ada yang ketua RT, ketua RW, LMK, kemudian ada dari FKDM. Jadi mereka adalah pegiat-pegiat masyarakat yang kemudian dijaring lewat Biro Tapem untuk mereka menjadi pemberi kabar yang kredibel," ujar Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, di Balai Kota, Senin (12/11/2018).
Anies mengatakan, memasuki musim hujan saat ini pihaknya telah melakukan antisipasi dan mengintruksikan beberapa langkah kepada jajarannya. Di antaranya normalisasi drainase atau saluran air, mensiagakan 450 pompa, rekayasa lalu lintas di tempat-tempat yang rawan banjir, menggiatkan sosialisasi di tempat-tempat pemukiman yang berpotensi terdampak, serta persiapan logistik dan penyalurannya.
Selama ini, kata Anies, penanggulangan banjir dilakukan berdasarkan laporan dari warga yang belum tentu dapat diverifikasi kebenarannya. Hal itu juga menjadi keluhan yang disampaikan oleh petugas di Jakarta Smart City, dimana banyak menerima laporan tetapi tidak valid.
Untuk itu, Anies meminta kepada Biro Tata Pemerintahan (Tapem) menjaring relawan yang terverifikasi di seluruh wilayah Jakarta. Artinya, ketika dia mengirimkan laporan, laporan itu tidak perlu dicek ulang lagi. Karena dia sudah memiliki pengetahuan informasi cara menyampaikan yang akurat, sehingga petugas bisa merespons lebih cepat.
"Selama ini kami menerima laporan banjir itu harus kami verifikasi, ini problem tersendiri. Karena bagaimana mungkin kita menerima laporan, kita tidak tahu validitas laporannya," tandasanya.
Selain itu, Anies juga akan membangun sumur resapan dipemukiman padat penduduk dan perkantoran. Dia berjanji akan mengumumkan proses pembangunan sumur resapan pada akhir bulan ini.
Sumur resapan itu menurut istilah Anies adalah drainase vertikal. Dimana, air hujan yang diserap sebanyak-banyaknya ke dalam tanah. Sehingga, ketika musim hujan tidak menimbulkan banjir, dan musim panas tidak kekeringan.
"Tapi ini tidak dilakukan di tempat-tempat yang memang tanahnya sudah tidak bisa lagi menyerap air. Di tempat yang tanah sudah tidak bisa lagi menyerap air, yang dilakukan adalah pemompaan. Tapi di tempat yang masih bisa menyerap air, di situ akan dilakukan sumur resapan," tegasnya.
Sementara itu, Sekertaris Komisi D DPRD DKI Jakarta, Padapotan Sinaga menilai tidak perlu adanya perekrutan 1.400 relawan monitoring banjir. Sebab DKI sudah memiliki pasukan biru dari Dinas Sumber Daya Air (SDA) yang jumlahnya lebih dari 4.000, serta pasukan Orange yang ada di kelurahan.
"Kalau cuma monitoring untuk apa? Lebih baik optimalkan pasukan-pasukan itu, toh mereka warga juga," kata politikus PDIP itu.
Dia melihat antisipasi banjir yang dilakukan Gubernur Anies saat ini sangat lambat dan bertele-tele. Padahal masalahnya hampir sama setiap tahunnya, yakni tidak optimalnya saluran air atau kali.
"Setahun ini normalisasi terhenti karena konsep naturalisasi yang belum jelas. Sudahlah lanjutkan saja program normalisasi dan lakukan naturalisasi di hulu atau daerah kawasan puncak sana," tegasnya.
(thm)
