Halmahera Barat Menggelar Pilkades Serentak
Halmahera Barat Menggelar Pilkades Serentak
A
A
A
JAILOLO - Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak di 71 Desa resmi dihelat Rabu (7/11/2018). Bupati Danny Missy, Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Syahril Abdurajak, unsur Forkompimda, serta Pimpinan SKPD dan camat melakukan pemantauan secara langsung pelaksanaan Pilkades di tiga Kecamatan, yakni Kecamatan Jailolo, Sahu, dan Sahu Timur.
Bupati Danny yang dikonfirmasi saat memantau pelaksanaan pilkades menuturkan, dari hasil pantauan yang dilakukan bersama unsur Forkompimda, pelaksanaan pilkades berjalan lancar, aman, dan tertib. Diharapakan setelah pencoblosan masing-masing simpatisan harus kembali akur dan tidak saling menaruh dendam politik.
"Beda pilihan itu biasa, namun kebersamaan dan saling rangkul untuk membangun desa harus diutamakan," kata Bupati Danny.
Menurutnya, pilkades serentak yang dilaksanakan merupakan demokrasi tingkat desa, dari desa bisa belajar tentang demokrasi damai. "Saya lihat masyarakat sudah sadar akan pentingnya demokrasi damai, jadi selama pantauan tidak ditemukan adanya potensi konflik,"katanya.
Sementara Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPM-PD) Asnath Sowo menjelaskan, ketentuan pilkades, warga yang punya hak memberikan hak suara adalah warga yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT). Warga yang tidak masuk dalam DPT tidak bisa menyalurkan hak suaranya menggunakan KTP.
"Memang ada beberapa masalah dalam DPT, namun sudah diselesaikan, sehingga masalah ini menjadi bahan evaluasi pada pilkades tahap III tahun 2020 mendatang,"jelasnya.
Asnath mengaku, dari 71 calon kepala desa (cakades), sebanyak 30 cakades yang mendaftar menggunakan ijazah sarjana (S1), sisanya ada yang menggunakan ijazah SMP dan SMA.
"Kita berharap setelah pencoblosan tidak ada masalah, karena sesuai agenda, kades terpilih akan dilantik pada 29 Desember mendatang," pungkasnya.
Bupati Danny yang dikonfirmasi saat memantau pelaksanaan pilkades menuturkan, dari hasil pantauan yang dilakukan bersama unsur Forkompimda, pelaksanaan pilkades berjalan lancar, aman, dan tertib. Diharapakan setelah pencoblosan masing-masing simpatisan harus kembali akur dan tidak saling menaruh dendam politik.
"Beda pilihan itu biasa, namun kebersamaan dan saling rangkul untuk membangun desa harus diutamakan," kata Bupati Danny.
Menurutnya, pilkades serentak yang dilaksanakan merupakan demokrasi tingkat desa, dari desa bisa belajar tentang demokrasi damai. "Saya lihat masyarakat sudah sadar akan pentingnya demokrasi damai, jadi selama pantauan tidak ditemukan adanya potensi konflik,"katanya.
Sementara Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPM-PD) Asnath Sowo menjelaskan, ketentuan pilkades, warga yang punya hak memberikan hak suara adalah warga yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT). Warga yang tidak masuk dalam DPT tidak bisa menyalurkan hak suaranya menggunakan KTP.
"Memang ada beberapa masalah dalam DPT, namun sudah diselesaikan, sehingga masalah ini menjadi bahan evaluasi pada pilkades tahap III tahun 2020 mendatang,"jelasnya.
Asnath mengaku, dari 71 calon kepala desa (cakades), sebanyak 30 cakades yang mendaftar menggunakan ijazah sarjana (S1), sisanya ada yang menggunakan ijazah SMP dan SMA.
"Kita berharap setelah pencoblosan tidak ada masalah, karena sesuai agenda, kades terpilih akan dilantik pada 29 Desember mendatang," pungkasnya.
(akn)
Explore More