DPRD Simalungun Usulkan Proyek 2019 Dikerjakan TMMD
Rabu, 07 November 2018 - 10:50 WIB
DPRD Simalungun Usulkan Proyek 2019 Dikerjakan TMMD
A
A
A
SIMALUNGUN - DPRD Simalungun usulkan seluruh proyek di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) senilai Rp 214 miliar dikerjakan melalui kegiatan Tentara Manunggal Masuk Desa (TMMD).
Usulan itu mengemuka dalam rapat DPRD Simalungun dan Dinas PUPR terkait pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) Tahun Anggaran 2019 di gedung dewan, Rabu (7/11/2018).
Anggota DPRD Simalungun Dadang Pramono menyampaikan usulan tersebut menanggapi usulan yang disampaikan Kepala Dinas PUPR yang mengusulkan anggaran Rp 10 miliar untuk proyek yang dilaksanakan melalui kegiatan TMMD karena lebih menguntungkan pemerintah daerah 3 kali lipat.
"Jika menguntungkan pemerintah daerah 3 kali lipat sebaiknua seluruh proyek yanh dikelola Dinas PUPRsenilai Rp 214 miliar yang diusulkan diserahkab saja semuanya melalui TMMD," sebut Dadang.
Dadang berharap Dinas PUPR mengusulkan anggaran pembangunan daerah untuk yang mendesak dan menyangkut kepentingan masyarakat banyak. Proyek-proyek seperti rumah dinas wakil bupati dan sekda diharapkan politisi Partai Demokrat itu ditunda saja, karena tidak mendesak.
Sebelumnya, Kepala Dinas PUPR Pemkab Simalungun Benny Saragih menyampaikan usulan anggaran tahun 2019 untuk dialokasikan di APBD sekitar Rp 300 miliar lebih.
"Dari sekitar Rp 300 miliar dana pembangunan di Dinas PUPR sekitar Rp 10 miliar dialokasikan untuk proyek melalui TMMD karena menguntungkan pemerintah daerah 3 kali lipat," pungkasnya.
Usulan itu mengemuka dalam rapat DPRD Simalungun dan Dinas PUPR terkait pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) Tahun Anggaran 2019 di gedung dewan, Rabu (7/11/2018).
Anggota DPRD Simalungun Dadang Pramono menyampaikan usulan tersebut menanggapi usulan yang disampaikan Kepala Dinas PUPR yang mengusulkan anggaran Rp 10 miliar untuk proyek yang dilaksanakan melalui kegiatan TMMD karena lebih menguntungkan pemerintah daerah 3 kali lipat.
"Jika menguntungkan pemerintah daerah 3 kali lipat sebaiknua seluruh proyek yanh dikelola Dinas PUPRsenilai Rp 214 miliar yang diusulkan diserahkab saja semuanya melalui TMMD," sebut Dadang.
Dadang berharap Dinas PUPR mengusulkan anggaran pembangunan daerah untuk yang mendesak dan menyangkut kepentingan masyarakat banyak. Proyek-proyek seperti rumah dinas wakil bupati dan sekda diharapkan politisi Partai Demokrat itu ditunda saja, karena tidak mendesak.
Sebelumnya, Kepala Dinas PUPR Pemkab Simalungun Benny Saragih menyampaikan usulan anggaran tahun 2019 untuk dialokasikan di APBD sekitar Rp 300 miliar lebih.
"Dari sekitar Rp 300 miliar dana pembangunan di Dinas PUPR sekitar Rp 10 miliar dialokasikan untuk proyek melalui TMMD karena menguntungkan pemerintah daerah 3 kali lipat," pungkasnya.
(nag)
